Sulitnya Menentukan Wakil Rakyat

Saturday, February 21, 2009
By susuwongi

Beberapa sistem baru dalam menentukan calon anggota legislatif (caleg) terpilih mulai diterapkan dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2009. Undang-Undang Nomor 10/2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD mulai memperkenalkan sistem ambang batas parlemen (parliamentary threshold/PT).

Dalam sistem ini, partai yang tidak memenuhi perolehan suara 2,5 persen secara nasional, tidak dapat menempatkan caleg mereka di Senayan. Sedangkan, jika hanya partai yang dipilih penentuan caleg terpilih diserahkan ke partai.

Direktur Eksekutif Pusat Reformasi Pemilu (Cetro), Hadar Navis Gumay mengatakan, memang tidak ada pilihan lain kecuali menyerahkan ke partai jika tidak ada satu pun pemilih yang memilih caleg.

Meski begitu, kalau dikembalikan ke partai, aturannya adalah partai itu akan mengembalikan ke nomor urut. Hadar mengakui, dengan mekanisme penetapan calon terpilih, berdasarkan ketentuan Komisi Pemilihan Umum (KPU) itu memungkinkan penghitungannya akan rumit.

Namun, sambung Hadar, penetapan calon terpilih harus dikembalikan pada sistem pemilu Indonesia yakni proporsional terbuka. Itu berarti, penetapan calon terpilih merupakan cerminan dari suara masyarakat.

Tapi, sambungnya, penghitungan calon terpilih itu harus dipahami bersama antara KPU seluruh tingkatan, Petugas Pemilih Kecamatan, saksi partai, dan juga pimpinan partai politik beserta calegnya.

Harus dipahami bersama, untuk penghitungan perolehan suara di tingkat DPR, partai pertama-tama harus lolos dari ambang batas parlemen 2,5 persen. Partai yang tidak melewati ambang batas itu, tidak dapat melangkah untuk penghitungan kursi.

Setelah melewati ambang batas itu, maka dilakukan penghitungan kursi berdasarkan Pasal 205 hingga 208 di UU 10/2008. Dengan begitu, meskipun suara caleg itu banyak namun partainya tidak mendapatkan kursi, suaranya akan terbuang sia-sia.

“Hanya partai yang memperoleh kursi bisa diikut sertakan dalam penetapan calon terpilih. Nah, pemahaman seperti ini yang harus dipahami bersama mulai dari PPK, KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, saksi, pengurus partai serta caleg,” tegas Hadar.

Belum Sosialisasi

KPU memang mengakui, mereka sangat menunggu peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) karena waktu untuk sosialisasi, sangat terbatas. Bahkan bimbingan teknis yang saat ini digelar KPU di berbagai daerah, awalnya direncanakan juga untuk mensosialisasikan penetapan calon terpilih. Namun karena perppu tak kunjung keluar, akhirnya bimbingan teknis itu tanpa menyosialisasikan perppu

MK sendiri pun mendesak KPU agar segera saja menetapkan peraturan KPU dan jangan takut-takut menetapkannya. MK justru khawatir jika perppu itu keluar dan diserahkan ke DPR untuk meminta persetujuan, lalu DPR menolak perppu itu maka akan menimbulkan konflik. Menurut Hakim Mahkamah Konstitusi, Akil Muchtar, jangan sampai suara terbanyak direduksi kembali.

Kekhawatiran MK ini pun dipahami oleh Hadar. Memang dikhawatirkan DPR ngeyel dan menolak perppu pemilu, bila DPR ngeyel akan melawan aspirasi masyarakat. Karena itu, KPU pun diminta untuk segera mengatur peraturan penetapan calon terpilih.

Kerumitan-kerumitan yang timbul menjelang Pemilu, seharusnya tidak ada jika produk hukum berupa undang-undang pemilu yang dihasilkan berkualitas sehingga tidak memunculkan uji materi atas undang-undang tersebut. Perebutan kursi DPR sebanyak 560 dari 11.255 calon legislatif saat ini, memang seolah-olah merebut kursi panas yang jika data KPU tidak cermat dan akurat, akan menyeret lembaga ini pada gugatan-gugatan calon yang ribuan itu. [SP/Lince Eppang]

Sumber: Suara Pembaruan

Leave a Reply

Comment spam protected by SpamBam

Kalender Berita

February 2009
M T W T F S S
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
232425262728