MEDAN – Sebanyak 12 kabupaten/kota di Sumatera Utara terancam terkena pemotongan alokasi bantuan kabupaten/kota dari pemerintah provinsi jika sampai akhir Maret 2009 belum juga menyerahkan Ranperda APBD 2009 untuk dievaluasi Pemprov Sumut.

Kepala Dinas Kominfo Sumut, H Eddy Syofian didampingi Kabag Anggaran Biro Keuangan Setdaprov Sumut, H Mohd Syafi’i di Medan, Selasa, mengatakan, hingga akhir pekan lalu 12 kabupaten/kota belum menyampaikan Ranperda APBD 2009 ke Pemprov Sumut.

“Karena tahun anggaran berjalan sudah memasuki bulan kedua sementara RAPBD belum juga ditetapkan, Gubernur H syamsul Arifin kembali mengingatkan mereka agar segera menetapkan Ranperda APBD 2009 bersama dengan DPRD masing-masing,” katanya.

Ke-12 kabupaten/kota yang belum menyampaikan Ranperda APBD 2009 untuk dievaluasi yaitu Kabupaten Batubara, Simalungun, Langkat, Karo, Nias, Labuhanbatu, Tapanuli Utara, Nias Selatan, Padang Lawas Utara dan Kabupaten Pematangsiantar, serta Kota Medan dan Kota Tanjung Balai.

Sedangkan kabupaten/kota yang telah menyampaikan Ranperda APBD 2009 dan telah selesai dievaluasi oleh tim yang diketuai Kepala Biro Keuangan, H Salman Ginting yakni Asahan, Humbahas, Pakpak Bharat, Binjai, Mandailing Natal, Dairi, Tebing Tinggi, Deli Serdang, Padang Sidempuan dan Tapsel.

Sementara enam kabupaten lain yang sudah menyampaikan Ranperdanya dan saat ini sedang dalam proses evaluasi masing-masing Sibolga, Padang Lawas, Tapteng, Serdang Bedagai, Tobasa dan Samosir.

Eddy Syofian mengimbau kabupaten/kota yang belum menyampaikan Ranperda APBD segera menyampaikannya karena keterlambatan akan berdampak luas terhadap pelaksanaan APBD dan pelaksanaan proyek pembangunan yang muaranya akan merugikan masyarakat. (Waspada Online, 17/2/2009)

Facebook Comments