Wakapoldasu Brigjen. Pol. Drs. Edward R Pakasi berjanji akan mengusut tuntas peristiwa kelabu 3 Februari di Gedung DPRD Sumut serta akan memberikankan hukuman tegas kepada para pelaku dan aktor intelektual dalam demo massa pendukung Provinsi Tapanuli, hingga menyebabkan Ketua DPRD Sumut Drs. H. Abdul Azis Angkat meninggal dunia.

“Tidak akan ada penangguhan penahanan sampai kasus ini selesai,” kata Edward R.Pakasi kepada wartawan usai melakukan rapat kerja dengan anggota DPRD Sumut, Senin (9/2) di aula gedung dewan.

Pada rapat yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Sumut H Hasbullah Hadi SH, Wakapolda juga mengaku Mabes Polri telah menyurati salah satu pimpinan harian di daerah ini yang diduga ikut terlibat memprovokasi massa pada insiden Protap.

“Mabes Polri telah menyuratinya melalui interpol di Singapura,” kata Wakapolda tanpa merinci jelas isi surat tersebut.

Pada kesempatan itu Wakapolda juga menyebutkan, penanganan kasus kerusuhan yang mengakibatkan tewasnya Ketua DPRD Sumut, Abdul Aziz Angkat sepenuhnya berada di bawah kendali Polda Sumut. “Poskonya memang di Poltabes Medan, tapi penanganannya langsung di bawah kendali Polda Sumut,” ujar Edward.

Polda Sumut sendiri menyatakan, akan segera menuntaskan kasus tersebut sesuai tenggat waktu 3 Maret 2009 yang sebe-lumnya telah disampaikan Kapolda Sumut, Irjen Pol Nanan Soekarna. “Kita akan tuntaskan sesuai tenggat waktu itu,” ujar Edward Pakasi.

Wakapolda juga menjelaskan, sampai saat ini pihaknya telah menahan sebanyak 36 orang tersangka dalam kasus aksi unjuk rasa anarki tersebut. “Dari 70 orang yang telah kita periksa, 36 orang di antaranya sudah di-tetapkan sebagai tersangka. Mereka terdiri atas para pemrakarsa Protap, penanggung jawab aksi, penyandang dana aksi, koordinator aksi serta para pelaku kerusuhan itu sendiri,” ujarnya.

Berkaitan dengan itu ia juga mengimbau masyarakat Sumut agar tetap menciptakan iklim yang sejuk di daerah itu. “Hukum pasti ditegakkan dan dalam hal ini kita tidak pandang bulu, siapapun dibelakangnya akan kita tindak sesuai dengan hukum yang berlaku,” tegasnya.

Tegas

Dalam kesempatan itu sebagaimana yang disampaikan Wakil Ketua DPRD Sumut Hasbullah Hadi, berharap, pihak kepolisian dapat menangani kasus tersebut dengan tegas, serta dengan seadil-adilnya. “Kami para pimpinan dan anggota dewan dengan sukarela siap memberikan kesaksian tanpa harus menunggu izin dari Mendagri,” katanya.

Hasbullah Hadi juga menekankan, tidak akan ada lagi pembahasan Protap di gedung DPRD Sumut. Berkaitan peristiwa tersebut, Hasbullah Hadi juga membenarkan dugaan adanya beberapa anggota dewan yang terlibat dalam aksi anarki Protap. “Namun dugaan itu masih kita usut” ujarnya.

Menyinggung tujuh anggota dewan yang melakukan penandatanganan surat rekomendasi Protap saat aksi berlangsung, Wakil Ketua DPRD Sumut Japorman Saragih yang ikut menandatangani rekomendasi itu mengatakan, mereka terpaksa melakukannya karena dalam tekanan. “Kami menandatanganinya untuk bisa mendinginkan suasana, kata Japorman.

Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Poldasu) dalam waktu dekat ini akan mendatangkan pemrakarsa pembentukan Provinsi Tapanuli (Protap) GMP kembali ke Indonesia yang sebelumnya dikabarkan sedang berada di Singapura.

“Poldasu telah berkoordinasi dengan National Central Bureaus (NCB) Interpol guna mendatangkan GMP ke Indonesia,” ujar Kabid Humas Poldasu Kombes Pol Baharudin Djafar kepada Analisa ketika dihubungi dari Pressroom Mapoltabes MS, Senin (9/2).

Menurutnya, upaya mendatangkan GMP ke Indonesia guna dimintai keterangan terkait keterlibatannya dalam aksi unjukrasa anarki di DPRD Sumut yang menewaskan Ketua DPRD Sumut Drs Abdul Azis Angkat.
Pihak kepolisian hingga membahas dengan teliti status yang akan dikenakan kepada pemilik salah satu media di Medan tersebut.

“Kami belum menetapkan statusnya, hingga kini masih terus membahas hal itu,” tukas Kombes Pol Baharudin Djafar.

Sedangkan terkait pengejaran terhadap empat anggota DPRD Sumut, Kabid Humas mengakui dalam waktu dekat ini pihaknya juga akan memanggil dan memintai keterangan empat anggota DPRD Sumut.

“Polisi telah mengajukan surat pemanggilan terhadap anggota DPRD Sumut. Namun saya minta maaf nama-namanya masih belum bisa dipublikasikan,” tukasnya sembari menegaskan pihaknya secara resmi belum pernah menyebutkan nama tiga anggota DPRD Sumut yang bakal dipanggil terkait hal itu.

“Bila ada media massa yang mempublikasikan ketiga nama tersebut hal itu tanggung sendiri nanti akibatnya bila terjadi kesalahan. Saya tidak pernah menyampaikan pada wartawan ketiga nama tersebut,” tegasnya.

Tiga Pentolan

Sementara itu, berdasarkan pantauan Analisa di Mapoltabes MS, Senin (9/2), Tim Gabungan Reskim Poldasu-Poltabes MS kembali menangkap tiga pentolan terkait Pembentukan Protap antara lain Sekretaris DPD PPRN Sumut BRG, Purek II Universitas Sisingamagaraja XII SS dan caleg DPRRI PNI Marhaen HS.

Berdasarkan informasi BRG ditangkap terkait keterlibatannya dalam unjukrasa anarki di DPRD Sumut, Selasa (3/2) lalu di mana pria tersebut berada di atas peti mati yang digotong para pengunjukrasa memasuki ruang Sidang Paripurna DPRD Sumut. Sedangkan Purek II Universitas Sisingamangaraja XII SS penduduk Jalan Setia Budi Pasar I Medan ditangkap dengan dugaan keterlibatannya dalam pengerahan massa unjukrasa di mana menurut informasi yang berkembang, para pengunjukrasa dibayar Rp25 ribu perkepala.

Tersangka saat itu menjalani pemeriksaan di Unit Ekonomi Sat Reskrim Poltabes MS .

Sedangkan Pimpinan PNI Marhaen HS mengaku dirinya dijemput petugas Gabungan sewaktu berobat ke Rumah Sakit Putri Hijau (Rumkit) sekitar pukul 14.00WIB. HS dimintai keterangan petugas kepolisian sebagai saksi terkait keberadaannya sebagai penasehat Pembentukan Protap. Keseluruhan tersangka masih berstatus saksi. (Analisa Daily, 10/02/2009)

Facebook Comments