Tertibkan Atribut Kampanye, Panwaslu Nias Digugat

Wednesday, February 4, 2009
By nias

Medan – Penertiban atribut kampanye peserta Pemilu 2009 yang dilakukan Pengawas Pemilu di Kabupaten Nias menuai protes. DPC PDIP Nias melakukan protes, melayangkan gugatan terhadap Panwaslu dan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nias. Padahal, langkah yang dilakukan Panwas Nias tersebut sudah memenuhi prosedural.

Hal itu ditegaskan Ketua Panwaslu Sumut Ikhwaluddin Simatupang, Senin (2/2), di kantornya Jalan Kartini Medan. Ia menegaskan, langkah yang dilakukan Panwaslu Nias telah benar. Dalam kaitan tersebut, Panwaslu Sumut dan Bawaslu melakukan bekap dengan membentuk tim bantuan hukum untuk Panwaslu Nias. Menurutnya, soal pengajuan gugatan merupakan hak mereka.

“Tidak semua langkah yang dilakukan Panwas diapresiasi, tetapi malah justru menuai gugatan,” katanya.

Lebih lanjut dijelaskannya, dalam melakukan pengawasan penyelenggaraan Pemilu, Panwaslu bekerja dengan undang-undang. Salah satu isi materi gugatan menyebutkan bahwa belum ada Perda tentang jalan protokol dan jalan bebas hambatan di Nias. Sehingga versi penggugat alat peraga PDIP tidak melanggar peraturan.

Namun menurut Ikhwaluddin, jalan protokol yang dimaksud sudah sesuai dengan data dari Dishub. Kemudian, katanya, partai politik (Parpol) yang memiliki kursi ketika membuat aturan harus tegas. Sehingga tidak ada salah penafsiran. Sehubungan dengan isi materi gugatan tersebut, lanjutnya, menjadi multitafsir karena tidak harus ada Perda terlebih dahulu, baru dilakukan penertiban.
Ditegaskannya kembali, sebelum penertiban alat peraga kampanye dilakukan, Panwaslu Nias sudah melakukan koordinasi kepada Polres, KPU dan Bupati Nias. Hasil koordinasi melalui surat kemudian diterbitkan surat instruksi penertiban alat peraga dari tiga instansi terkait.

Poin isi materi gugatan lain menyebutkan Panwas bertentangan dengan Pasal 66 ayat (1) dan Peraturan KPU Nomor 19/2008, bahwa dalam penertiban tersebut penggugat menilai Panwas sebagai eksekutor. Menanggapi hal tersebut, Ikhwaluddin mengatakan, dalam penyelenggaraan Pemilu Panwaslu hanya sebagai pengawas.

“Penertiban tersebut sebenarnya tugas Satpol PP karena memang sebagai perangkat eksekutor,” tegasnya.(SIB, 3/2/2009)

Leave a Reply

Comment spam protected by SpamBam

Kalender Berita

February 2009
M T W T F S S
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
232425262728