Anggota DPRD Sumut Minta Pengawas BRR Segera Turun ke Nias

Thursday, January 29, 2009
By nias

Gunungsitoli – Anggota DPRD Sumut asal pemilihan Nias dan Nias Selatan Drs Penyabar Nakhe meminta kepada Badan Pengawas BRR NAD – Nias dan Departemen Keuangan RI segera turun ke Nias untuk meneliti proyek yang telah diumumkan, yang tidak diketahui PPK-nya dan tim teknis terhadap proyek Depkeu RI Rp. 200 milyar.

Diharapkan sebelum selesai proses tender proyek tersebut, sebaiknya Tim Pengawas BRR NAD – Nias dan Departemen Keuangan RI segera menurunkan tim untuk meluruskan penyimpangan yang telah terjadi.

Kalau sebelumnya pemerintah daerah yang membuat program atau yang membuat survei lapangan, maka sebaiknya pemerintah daerah melalui Dinas Kimpraswil dilibatkan dalam proses tender.
Kalau instansi yang mensurvei adalah Kimpraswil lalu Depkeu tidak melibatkan instansi tersebut dalam proses tender, mengakibatkan pertanggungjawaban sulit nantinya.

Diharapkan instansi terkait untuk segera menangani kasus tersebut sebelum para rekanan terlanjur mengikat kontrak. Jangan sampai terjadi masalah seperti proyek BRR di Nisel yang dananya Rp. 42 milyar tidak jelas sumber anggarannya, kata Nakhe.

Sementara itu, Direktur CV Asia Utama mengatakan, keabsahan pakta integritas bahwa seharusnya penandatanganan tersebut di depan panitia, PPK dan konsultan, tapi yang ada hanya kontraktor yang menandatangani.

Ini membuktikan bahwa proses pelelangan tidak ada persiapan panitia. Kemudian pada saat pengambilan dokumen di panitia tender belum ditandatangani oleh Satker dan PPK. Yang paling fatal lagi gambar desain belum ada. Kemudian, permasalahan yang terjadi di dalam perencanaan beberapa point pekerjaan amburadul. Contohnya, point pekerjaan Box Culveri bercampur dengan volume pekerjaan jalan Kabupaten Nias.

Ketua LSM RCW Cabang Nias Hotnarius Telaumbanua meminta kepada Kepolisian dan Kejaksaan Negeri Gunungsitoli segera melakukan penyelidikan terhadap tender proyek Depkeu Rp. 200 milyar yang dinilai oleh Bupati Nias sebagai ”tender siluman”.

Diharapkan kepada Depkeu RI agar membatalkan pengumuman tersebut dan mempercayakan kepada Pemda Nias melalui Dinas Kimpraswil Kab.Nias sebagai instansi perencana terbukti pada dokumen yang telah diambil oleh peserta lelang (pimpinan perusahaan-red) memakai cap Pemda.

Ketua GAPENSI Nias Selatan Ir. Desman Bu’ulolo menyatakan bahwa tender proyek yang dokumennya tidak ditandatangani oleh Tim Teknis dan PPK merupakan ”tender siluman atau ilegal” dan para panitianya wajar ditangani oleh Kepolisian atau Kejaksaan mengingat penyimpangan yang dilakukan oleh panitia tender yang tidak jelas penandatanganan dokumen lelang tersebut.

Data yang dihimpun SIB, bahwa pada hari Rabu (21/01) dikabarkan Bupati Nias, Kadis Kimpraswil Kab. Nias dan para pejabat Tim Survei akan berangkat ke Jakarta menjumpai Menteri Keuangan RI untuk menyampaikan bahwa tender yang telah diumumkan penuh dengan rekayasa karena tidak jelas yang bertanggungjawab baik PPK dan Tim Teknis serta panitianya. (SIB, 29/01/09)

Leave a Reply

Comment spam protected by SpamBam

Kalender Berita

January 2009
M T W T F S S
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031