Medan – Lima kasus korupsi “besar” diusulkan Kejatisu ke Kejagung agar dihentikan karena tidak cukup unsurnya,yaitu kasus proyek PSDA Rp2,3 miliar melibatkan Bupati Nias BBB SH, kasus dana Obligasi PTPN 3 sekira Rp250 M melibatkan mantan Dirutnya Drs AH, kasus pengalihan tanah eks RS Panti Nirmala melibatkan Bupati Asahan Ris, kasus advokasi memberikan dana kepada pengacara Rp25 M di PTPN II yang dilaporkan seakan akan merugikan negara, dan kasus memasukkan uang ke rekening sendiri di Bank Mandiri oleh teller atas pengaduan atasannya.

“Saya sebenarnya inginkan kepastian hukum kasus itu, kasihan keluarga tersangka, kasusnya tidak tuntas. Usul penghentian itu kami (Kejatisu) teruskan ke Kejagung. Kasus Bupati Nias, sudah diuji mungkin sepuluh kali. Tapi salah satu unsur korupsinya tidak terpenuhi, yaitu tidak ada kerugian negara sesuai hasil BPKP. Tapi belum ada keputusan final dari Kejagung,” kata Kajatisu G Marbun SH didampingi Asintel Soegeng Djoko Susilo SH dan Aspidsus Agoes Djaya SH kepada wartawan pada Rakerda Kejaksaan se Sumut 2008, Selasa (20/1) di Kejatisu Jl Jend AH Nasution Medan.

Kasus Bupati Asahan diusulkan SP-3 (surat penghentian penyidikan perkara), karena tidak ditemukan bukti menjual tanah aset negara. Kerugian negara tidak ada di PTPN 2 dengan adanya pembayaran biaya advokasi Rp25 miliar ke pengacara, tapi diuntungkan karena aset tanah PTPN 2 yang dipertahankan senilai Rp450 miliar sesuai perhitungan BPKP, kata Marbun. Diinformasikan tahun 2008 Kejatisu dan Kejari se Sumut tangani 127 berkas perkara korupsi tingkat penyidikan.Tahun 2007 hanya 26 berkas.

Kejatisu (2007) tangani 5 berkas meningkat di 2008 menjadi 22 berkas, Kejari Medan (2007) 3 berkas di 2008 jadi 11 berkas, Kejari Tanjung Balai (2007) mencapai target 3 berkas di 2008 jadi 7 berkas, Kejari Sidikalang di 2007 tidak mencapai target tapi di 2008 meningkat jadi 9 berkas, disusul Kejari Kabanjahe kinerja di 2008 juga melebih target jadi 5 berkas. “Kejari Sibolga masih “nol” menangani korupsi 2008. Kejatisu tidak berwenang memberi sanksi, Kejagung akan mengevaluasi,” ujar Marbun. Soal pengawasan jaksa nakal, kata dia tidak ada maaf bagi pelaku tercela. Tapi proses pemberian sanksi final seperti pemecatan, lama.

Rakerda ini tindak lanjut Rakernas Kejagung. Kedepan juga ada aturan, kasus korupsi Rp2,5 ke atas kewenangan Kejari, Rp2,5 ke atas wewenang Kejati dan Rp10 Miliar keatas kewenangan Kejagung. Peserta Rakerda para Kajari al, Kajari Medan Sudung Situmorang SH MH, Kajari T Balai Miduk Hutapea SH MH, Kajari Sidikalang Saut Simanjuntak SH, Kajari Stabat Febriansyah A SH MH, Kajari Kabanjahe T Nainggolan SH, para Kasi diantaranya Kasi Pidsaus Kejari Medan Harli Siregar SH MH, Kasi Ekmon Intel Kejatisu H MUsa SH MH dan Kasintel Kejari Tarutung Marcos Simarmare SHMH. (SIB, 21 Januari 2009)

Facebook Comments