Penerapan Otda Terjebak Praktik Federasi

Tuesday, January 13, 2009
By susuwongi

MEDAN, SELASA – Penerapan konsep otonomi daerah (otda) dewasa ini dinilai salah kaprah dan telah terjebak dalam praktik federalisme atau negara bagian. “Otda yang diterapkan saat ini berbeda jauh dari konsep yang dirancang sejak awal,” kata pengamat politik, Dharma Wisesa, di Medan, belum lama ini.

Wisesa mengaku sangat mengetahui konsep awal otda karena ikut merancangnya bersama Guru Besar Universitas Padjajaran, Prof. Otto Soemarwoto dan Guru Besar Universitas Indonesia, Prof. Sidharta Utama.

Pada konsep awal, penghasilan yang didapatkan daerah akan dikembalikan pemerintah pusat sebanyak 75 persen untuk pengembangan potensi ekonomi yang dimiliki, sedangkan 25 persen tetap dikelola pemerintah pusat sebagai biaya penyelenggaraan negara. Hal itu dilakukan sebagai desentralisasi pengelolaan potensi daerah yang dulunya sangat tergantung dengan keputusan pemerintah pusat.

Namun, pada praktiknya desentralisasi sepenuhnya diserahkan ke daerah, sedangkan pemerintah pusat tidak memiliki kemampuan untuk mengintervensi. “Konsep itu sudah berbeda dengan rencana awal karena sudah seperti sistem pemerintah yang diberlakukan di negara federal,” katanya.

Selain itu, kata Wisesa, konsep otda yang berlaku saat ini juga telah menciptakan sistem birokrasi yang cukup panjang dan membuka peluang untuk melakukan praktik korupsi. Padahal konsep otda dirancang untuk memangkas rentetan birokrasi yang diberlakukan pada masa sebelum konsep itu diberlakukan.

Pada masa pemerintahan Megawati pihaknya pernah mengusulkan pemangkasan birokrasi sebanyak 50 persen, agar dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat, namun tidak terealisasi.

Konsep otda yang dirancangnya bersama Prof. Otto Soemarwoto dan Prof. Sidharta Utama merupakan rencana mantan Presiden Soeharto pada tahun 1997. Namun konsep yang sedang dibahas di Depdagri itu batal diberlakukan karena pemerintahan Soeharto berakhir pada Mei 1998.

Konsep tersebut tertahan sekian lama di Ditjen Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah (PUOD) Depdagri yang saat itu dipimpin DR. M. Ryaas Rasyid.

Setelah diberlakukan, konsep otda sudah berbeda dengan substansi dan tujuan awal, kata mantan Guru Besar Manassath University Bangkok, Thailand itu.

Sumber: “>Kompas

Leave a Reply

Comment spam protected by SpamBam

Kalender Berita

January 2009
M T W T F S S
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031