Kepala Daerah dan Satker di Sumut Tak Perlu Takut Gunakan Anggaran

Thursday, January 8, 2009
By susuwongi

MEDAN, RABU — Kepala daerah, baik bupati maupun wali kota dan satuan kerja pemerintah daerah di Sumatera Utara diminta tak perlu takut menggunakan anggaran. Kekhawatiran pengguna anggaran bakal terjerat pasal-pasal korupsi sudah diantisipasi sejak dini dengan asistensi penggunaan anggaran dari musyawarah pimpinan daerah Provinsi Sumatera Utara beserta perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan.

Seusai penyerahan daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2009 untuk Provinsi Sumatera Utara (Sumut), di Medan, Rabu (7/1), Gubernur Sumut Syamsul Arifin mengatakan, agar jajaran musyawarah pimpinan daerah (Muspida), seperti Kepala Kejaksaan Tinggi, Kepala Kepolisian Daerah, dan juga perwakilan BPK dan BPKP, ikut membantu memberikan arahan agar kepala daerah dan satuan kerja tidak tersangkut penyelewengan anggaran.

Selama ini ada ketakutan dari kepala daerah dalam menggunakan anggaran. Mereka takut salah prosedur. Kondisi ini tidak hanya terjadi di Sumut, tetapi juga di tingkat nasional, ujar Syamsul.

Untuk itu, kata Syamsul seusai penerimaan DIPA ini, Pemprov Sumut berinisiatif mengundang seluruh kepala daerah, baik bupati dan wali kota, maupun pemimpin satuan kerja perangkat daerah, berdialog langsung dengan Muspida Provinsi Sumut, terutama yang berwenang menegakkan hukum, seperti Kapolda dan Kajati. Ini ide Kapolda yang mengatakan, bagaimana kalau setelah penyerahan DIPA, semua duduk bersama agar masalah ini dibicarakan sehingga tidak ada lagi ketakutan untuk menggunakan anggaran, katanya.

Sumut secara keseluruhan menerima DIPA APBN 2009 sebesar Rp 23 triliun. Untuk alokasi kabupaten/kota, tercatat Pemkot Medan menerima DIPA paling besar, yakni Rp 906,28 miliar, sedangkan untuk kementerian negara dan lembaga, penerima DIPA terbesar di Sumut adalah Departemen Pendidikan Nasional, sebesar Rp 2,026 triliun.

Kepala Polda Sumut Inspektur Jenderal Nanan Soekarna mengungkapkan, pertemuan Muspida Provinsi Sumut dengan kepala daerah lebih dimaksudkan agar tidak terjadi masalah dalam penggunaan anggaran negara. Saya pribadi sebagai pengguna anggaran juga mengajak agar tidak ada masalah pada DIPA yang kita terima. Agar DIPA ini tidak jadi masalah di kemudian hari, kata Nanan.

Kejati Sumut Gortap Marbun meminta bupati dan wali kota agar tidak pura-pura tak mengetahui terjadi penyimpangan dalam penggunaan anggaran, seperti saat tender barang dan jasa. Tender-tender proyek APBD ini tak perlu bermasalah jika kita mengetahui mekanisme dan sistem yang benar. Yang biasa terjadi untuk tender yang sama kabupaten A berbeda mekanismenya dengan kabupaten B. “Sebenarnya kita tahu itu tidak benar, tetapi tetap dibiarkan,” katanya.

Sumber: Kompas

Leave a Reply

Comment spam protected by SpamBam

Kalender Berita

January 2009
M T W T F S S
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031