*Trafiking masih mendominasi kasus anak di sumut
*Di Pulau Nias Laporan Kasus Anak Meningkat

Oleh: Misran Lubis – Area Manajer PKPA Nias

Secara kuantitas maupun kualitas kasus kekerasan terhadap anak di Sumatera Utara masih tinggi. Terutama kasus trafiking, masih mendominasi jumlah kasus secara umum, data monitoring media yang dilakukan oleh PKPA mencatat 122 kasus trafiking dari total kasus yang tercatat 353 kasus. Kasus lainnya yang masih menonjol adalah kekerasan seksual mencapai 114 kasus. Jumlah kasus tersebut dimungkin masih bertambah mengingat pencatatan terakhir dilakukan oleh PKPA per-30 Nopember 2008.

Sementara itu di pulau Nias, PKPA mencatat adanya peningkatan jumlah laporan kasus anak dan perempuan. Jika pada tahun 2007 PKPA-Nias menerima laporan 25 kasus anak dan 8 kasus perempuan, maka ditahun 2008 jumlah kasus yang dilaporkan ke PKPA tercatat 32 kasus anak dan 20 kasus perempuan dewasa. Data tersebut tidak termasuk kasus keseluruhan yang dilaporkan ke kepolisian Nias dan Nias Selatan. Kasus kekerasan terhadap anak lebih didominasi kasus kekerasan seksual dan penganiayaan diruang publik. Sementara kasus kekerasan dalam rumah tangga banyak dialami oleh perempuan yakni 9 kasus. Di bawah ini adalah rekapitulasi kasus anak dan perempuan di PKPA-Nias.

Perlunya Penanganan Berperspektif Korban
Konsep dan praktik penanganan terhadap anak dan perempuan korban kekerasan seolah-olah dirasakan adil hanya melalui peradilan formal. Ketika korban melaporkan kasus kekerasan yang dialaminya kepada polisi maka perhatian selanjutnya terfokus kepada proses peradilan terhadap pelakunya. Orang-orang yang ada disekitar korban dan bahkan proses peradilan itu sendiri seringkali mengabaikan rasa keadilan yang sesungguhnya dibutuhkan oleh korban. Pada dasarnya masih menjadi tanda tanya besar apakah hukuman yang berat kepada pelaku telah menyelesaikan masalah yang dihadapi korban, bagaiman jika pelaku tidak tersentuh oleh peradilan siapa yang sering merasa dikecewakan ?? Proses peradilan sering kali menimbulkan kepahitan lebih dibandingkan ketika mereka menjadi korban kekerasan.

Pengalaman PKPA-Nias menangani kasus-kasus kekerasan terhadap anak masih sangat sulit menumbuhkan kesadaran dan keberpihakan terhadap kebutuhan korban, bahkan anak dan perempuan korban kekerasan sering mengalami tekanan psikologis dari orang-orang terdekatnya. Kasus-kasus perkosaan dan kehamilan tak diinginkan misalnya, posisi korban semakin sulit karena streotipe sebagai aib keluarga dan aib masyarakat menyebabkan korban harus keluar dari sekolah, terasing dari lingkungan sosial dan keluarga.

Meskipun Undang-undang Perlindungan Anak, Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Undang-Undang Penghapusan Perdagangan Orang telah mengatur system penanganan korban dengan memberikan layanan perlindungan hukum, sosial, rehabilitasi dan re-integrasi, akan tetapi ketiadaan institusi yang mendukung untuk perlindugan korban ditingkat daerah kabupaten maka system tersebut hanya wacana semata dan belum memberikan manfaat bagi korban.

Ada banyak aspek yang dibutuhkan korban selain penghukuman pelaku, yaitu pemulihan kondisi korban. Oleh karena itu, pendukung restorative justice mendorong adanya mekanisme di luar peradilan dalam penyelesaian kasus kejahatan dan kekerasan. Mekanisme di luar pengadilan diharapkan lebih memungkinkan korban berperan dalam menyelesaikan proses kasusnya (Galaway and Hudson: 2002). Penyelesaian proses diluar peradilan membutuhkan komitmen yang kuat dari pemerintah lokal, lembaga-lembaga adat/budaya dan lembaga perlindungan anak dan perempuan. Agar proses penyelesaiaan kasus diluar peradilan tidak semakin merugikan korban dan melepaskan pelaku dari penghukuman yang adil bagi korban.

Rekomendasi

  1. Pemerintah dan organisasi-organisasi yang konsern terhadap anak dan perempuan ditingkat pusat dan propinsi Sumatera Utara perlu memprioritaskan perhatian dan kebijakan terhadap kasus-kasus anak dan perempuan didaerah-daerah yang belum memiliki sistem penangan bersama seperti Nias dan Nias Selatan. Surat Keputusan Bersama Tiga Mentri dan satu Kapolri tentang Pusat Pelayanan Terpadu perlu diterjemahkan dan diimplementasikan hingga tingkat Kabupaten/Kota.
  2. Ditingkat Kepolisian Daerah Sumatera Utara perlunya pemerataan Polisi Wanita dan Psikolog pada unit-unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) disetiap POLRES dan POLSEK.
  3. Transformasi nilai-nilai universal Hak Asasi Manusia khususnya hak anak dan hak-hak perempuan harus menjadi agenda prioritas mulai dari institusi keluarga, institusi pendidikan, lembaga-lembaga keagamaan untuk meminimalisir pelanggaran-pelanggaran hak anak dan perempuan.

Dibagian akhir dari catatan ini, PKPA juga mencermati agenda pesta demokrasi tahun 2009. Himbauan kepada masyarakat khususnya melalui institusi Partai-partai politik agar tidak melibatkan anak-anak dalam kegiatan kampanye maupun praktik-praktik lainnya dalam agenda Pemilu, terutama anak-anak yang belum memiliki hak suara.

Facebook Comments