Oleh Etis Nehe

JAKARTA — Tarif angkutan umum kelas ekonomi turun rata-rata 5% per penumpang. Penurunan tarif ini merupakan hasil kesepakatan dalam pertemuan antara pemerintah, Organda, dan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) di Jakarta, Selasa (16/12).

Tarif baru untuk bus antarkota antar provinsi (AKAP) mulai berlaku 1 Januari 2009, sementara tarif angkutan antarkota dalam provinsi (AKDP) termasuk angkutan dalam kota (angkot) di berbagai daerah diharapkan mulai berlaku pekan depan.

Direktur Lalu Lintas Angkutan Jalan Departemen Perhubungan (Dephub) Sudirman Lambali mengatakan, penurunan tarif angkutan umum kelas ekonomi tersebut hanya mempertimbangkan turunnnya harga bahan bakar minyak (BBM) dan belum memperhitungkan fluktuasi harga suku cadang. Penurunan harga BBM, terutama solar yang sebesar 12,7%, hanya mampu menurunkan tarif sekitar 3-6%.

“Itu merupakan kesepakatan antara Dephub, Organisasi Pengusaha Angkutan Darat (Organda), dan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI),” kata dia, usai rapat tertutup dengan dua lembaga tersebut, di Jakarta, Selasa (16/12). Dalam rapat itu Organda diwakili Rudy Thehamihardja, ketua Departemen Angkutan dan Prasarana DPP Organda, dan YLKI diwakili Tulus Abadi, pengurus harian YLKI.

Dengan penurunan rata-rata 5%, tarif bus ekonomi AKAP menjadi Rp 110 per penumpang per kilometer dari sebelumnya Rp 116 per penumpang per kilometer. Sementara itu, tarif angkot hanya turun Rp 180-200 per penumpang, misalnya biasanya tarif angkot Rp 3.000, tarif baru menjadi Rp 2.800 per penumpang.

Sudirman mengakui, kecilnya penurunan tarif angkutan umum disebabkan karena penetapan tarif baru hanya memperhitungkan harga BBM. Di sisi lain, BBM hanya salah satu dari 12 komponen tarif yang formulanya diatur dalam KM 89 Tahun 1982 tentang Formula Penghitungan Tarif AKAP. Selama ini, komponen BBM memberikan kontribusi 30-40% dari total biaya angkutan.

“Kami harapkan semua tarif baru efektif 1 Januari 2009, untuk AKAP kami akan proses secepatnya. Sementara untuk AKDP akan menjadi tanggung jawab gubernur dan angkot menjadi tanggung jawab bupati atau walikota,” papar dia.

Menurut Sudirman, tarif baru tersebut nantinya akan ditinjau ulang dalam enam bulan ke depan. Sesuai regulasi yang ada, pemerintah wajib meninjau ulang tarif angkutan umum kelas ekonomi setiap enam bulan.

Namun demikian, peninjauan tarif baru bisa dipercepat apabila pemerintah kembali menurunkan harga BBM atau harga komponen dalam formula tarif angkutan lainnya, misalnya suku cadang, turun lebih dari 20%.

Dalam pantauan Antara, tarif angkot di Kota Bogor akan diturunkan Rp 500 per penumpang atau sekitar 20%. Jika tarif saat ini Rp 2.500, tarif baru Rp 2.000 per penumpang.

Kepala Bidang Angkutan Dinas Lalu Lintas Angkutan Jalan (DLLAJ) Pemerintah Kota Bogor Suharto mengatakan, penurunan tarif itu telah disepakati antara Pemerintah Kota Bogor, Organda, dan kelompok kerja sub-sunit (KKSU) sopir angkot di DLLAJ Kota Bogor.

Ganti Permen

Sementara itu, Rudy Thehamihardja menerima keputusan tersebut, meski penurunan tarif itu nantinya akan menurunkan pendapatan pengemudi angkutan.

Dia menilai keputusan penurunan tarif angkutan lebih bersifat politis tanpa melihat pertimbangan praktis. “Keputusan itu diambil tanpa melihat kesulitan pengusaha dalam menghadapi kenaikan harga suku cadang dan pungutan liar,” katanya.

Rudy juga mengungkapkan, dalam praktik di lapangan, dipastikan pengemudi angkutan akan kesulitan mendapatkan uang recehan untuk memberi kembalian kepada penumpang. Organda meyakini, uang recehan Rp 100 atau Rp 200 saat ini sudah sulit ditemui. Karena itu, Organda mengusulkan agar uang kembalian bagi penumpang diganti dengan permen. “Kami minta penumpang tidak keberatan untuk menerima kembalian berupa permen,” ujar dia.

Sebaliknya, Tulus Abadi dari YLKI tegas-tegas menolak rencana Organda tersebut karena hal itu sebagai transaksi ilegal. Alasannya, Bank Indonesia hingga saat ini masih mengeluarkan pecahan Rp 100 dan Rp 200. “Rencana tersebut hanya akal-akalan Organda semata dan tidak bisa ditoleransi. Ini illegal transaction,” tegas dia.

Menurut Tulus, penumpang sebagai konsumen bisa menerima apapun keinginan Organda asalkan dibarengi dengan peningkatan layanan. Misalnya dengan tidak menurunkan penumpang di sembarang tempat atau mengopernya ke kendaraan lain sebelum sampai ke tujuan.

Sumber: Investor Daily

Facebook Comments