Membangun Komunikasi Strategis Dengan Stakeholder Pembangunan: Kunci Sukses Kepemimpinan di Era Demokrasi

Wednesday, December 17, 2008
By nias

Oleh: Drs. KOSMAS HAREFA, M.Si

Kepemimpinan di Indonesia saat ini terus saja menjadi wacana dan pembicaraan yang terus bergulir di tengah masyarakat Indonesia hingga saat ini. Kondisi ini sebenarnya bukanlah hal yang luar biasa, melainkan memang sudah zamannya, khususnya pasca reformasi bergulir di Indonesia hingga saat ini hal seperti ini selalu saja ter blow up ke permukaan. Saat ini, tidak ada satupun pemimpin yang terhindar dari pantauan, kritikan mulai dari kritikan yang disampaikan secara diplomatis sampai ke kritikan yang disampaikan secara blak-blakan bahkan cenderung kasar. Berbagai saluran informasi yang semakin berkembang pun semakin mendorong mengalirnya kritikan, dan opini yang dialamatkan kepada para pemimpin. Bilamana kita mengikuti perkembangan saat ini, kritikan yang mengemuka tidak hanya dialamatkan kepada para pemimpin lembaga formal (Birokrat dan Politisi) tetapi juga para pemimpin informal dan organisasi masyarakat.

Situasi seperti ini barangkali merupakan hal yang langka dapat kita temukan pada masa ordebaru mengingat situasi politik bangsa kita saat itu sangat protektif, represif dan cenderung diktator. Suasana saat itu sangat tidak membuka peluang bagi siapapun untuk bebas mengekspresikan pemikirannya apalagi kalau yang berbentuk kritikan.

Reformasi: Kebebasan dan kebablasan ?
Sejak bergulirnya reformasi, semuanya berubah, semua orang seakan lepas dari penjara atau belenggu dan seakan baru terbuka matanya. Reformasi diartikan secara beragam : ada yang mengartikan reformasi sebagai era perbaikan, era demokrasi, era kebebasan, era berekspresi dan era balas dendam. Maka tak heran kalau banyak yang kebablasan, tidak lagi mengindahkan norma dan etika, seakan tidak ada lagi aturan. Kondisi ini tentu saja semakin mendorong semakin berkurangnya ” trust ” masyarakat terhadap para pemimpin.

Degradasi kepercayaan terhadap para pemimpin ini semakin didorong lagi oleh mencuatnya ke permukaan berbagai kebobrokan dan penyimpangan yang dilakukan oleh para pejabat publik mulai dari tatanan elit sampai ke jajaran kepemimpinan terbawah seperti di tingkat desa ataupun di sekolah-sekolah dasar sampai ke pedalaman.

Berbagai kasus yang menimpa para pimpinan bangsa baik birokrat maupun politisi satu per satu mencuat ke permukaan, walau sebenarnya perlu disadari pula bahwa mungkin hal ini sejak dulu sudah memang berlangsung, bahkan hampir membudaya di tatanan elit bangsa ini akan tetapi sistem politik yang cenderung protektif dan represif menjadikan kasus –kasus yang terjadi kala itu tidak pernah sampai ke permukaan; (Contoh : Ketika kasus ketidakjelasan penggunaan Uang salah satu BUMN senilai 20 M lebih oleh salah seorang Menteri orde baru sedikit mengemuka, penyelesaiannya sangat sederhana dan tidak berbelit : Kasus ini tidak lagi berkembang setelah menteri terkait ketika itu menghadap Presiden : ”Saya telah menghadap Bapak Presiden dan Beliau telah memahami ” hanya dengan kalimat tersebutlah masalah 20 M lebih dapat terselesaikan”).

Kita patut bersyukur bahwa sejak 2 tahun terakhir, satu demi satu kasus penyimpangan muncul ke permukaan yang menimpa para pemimpin baik birokrat maupun politisi. Perangkat hukum pun secara perlahan dilengkapi dan dibenahi sehingga paling tidak, pelan tapi pasti, kondisi ini dapat secara bertahap mengembalikan kepercayaan masyarakat kepada para pemimpin bangsa ini.

Peran Pers atau media baik cetak maupun elektronik semakin mengemuka dalam segala bentuk dan manifestasi kehidupan bangsa ini sebagai konsekuensi reformasi dan kebebasan pers pasca reformasi. Peranan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) pun tidak kalah bersaing dengan pers dalam melaksanakan kontrol terhadap kinerja ekeskutif, legislatif maupun yudikatif. Harus diakui bahwa tidak sedikit kasus penyimpangan di negara ini muncul ke permukaan akibat penyuaraan atau publikasi oleh pers maupun LSM. Sayangnya, kontrol pers maupun media tidak jarang juga menjadi momok bagi para pemimpin bangsa ini. Keadaan ini tentu saja patut disayangkan karena nyata-nyata menjadikan peran kontrol oleh pers maupun media ataupun oleh masyarakat sendiri menjadi ternodai.

Dalam beberapa situasi tak sedikit juga substansi yang diberitakan ataupun yang diteriakkan tidak cukup signifikan atau lebih jauh lagi terkadang jauh dari kebenaran ataupun keakuratan. Namun karena kondisi yang sudah mengglobal tanpa batas akhirnya hal-hal seperti ini terkesan semakin sulit untuk dihindarkan.

Komunikasi Efektif dengan Stakeholder Pembangunan
Keberlangsungan dan kesuksesan program Pembangunan sangat tergantung dengan pihak-pihak terkait dengan pembagunan itu, yang mana pihak-pihak dimaksud dapat disebut sebagai stakeholder Pembangunan. Pembangunan memiliki sasaran tunggal yakni rakyat dan memang manfaatnya juga untuk rakyat. Pertanyaan sekarang : Apakah dalam penyusunan Program pembangunan, Pelaksanaan, monitoringnya serta evaluasinya melibatkan masyarakat atau rakyat ? pertanyaan ini sangat penting didalami mengingat hal ini sangat menentukan keberlangsungan dan kelancaran program pembangunan.

Idealnya : Pemerintah sebagai leader dalam penyusunan Program Pembangunan sekaligus sebagai fasilitator pelaksanaannya hendaknya menempatkan kepentingan masyarakat pada posisi tertinggi. Hal ini sangat pantas mengingat rakyatlah yang merupakan objek pembangunan itu sendiri. Oleh sebab itu antara Pemerintah dan msyarakat/rakyat harus terjalin sebuah hubungan yang harmonis, jujur dan transparan agar satu dengan lain pihak saling percaya . Ketika ada kepercayaan maka di situ akan ada keberhasilan. Ini berarti antara Pemerintah (Kalangan Pimpinan) dan rakyat harus terbangun suatu link atau hubungan harmonis agar segala kondisi yang dihadapi juga benar-benar dapat difahami bersama.
Maksudnya adalah perlu ada wadah / kesempatan yang mampu menjadi jembatan antara keduanya.

Tidak sedikit perselisihan pendapat atau perbedeaan persepsi yang terjadi antara Pemerintah dan masyarakat dalam hal pelaksanaan pembangunan di daerah. Saluran-saluran informasi dan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat acapkali mengalami berbagai hambatan yang mendorong jurang antara keduanya. Kondisi ini, apabila tidak dapat segera difasilitasi maka tidak tertutup kemungkinan mendorong munculnya berbagai opini media, surat-surat terbuka sampai ke bentuk unjuk rasa yang sesungguhnya ingin menyuarakan pendapat dan keinginan masyarakat sebagai wujud dan responsnya sebagai subjek /objek pembangunan.

Disinilah letak pentingnya komunikasi strategis yang harus dimainkan oleh para pemimpin Bangsa Indonesia, komunikasi strategis ini seharusnya tidaklah terlalu sulit dilaksanakan mengingat kultur bangsa ini memang sangat memungkinkan untuk itu.

Demikian pula halnya di daerah-daerah yang masih kuat adat-istiadatnya seperti Tanah Batak, Nias, aceh misalnya.. Pemimpin di daerah-daerah ini harus benar-benar turun ke bawah, memasyarakat dan senantiasa membangun komunikasi dengan masyarakat secara kontinyu dengan memanfaatkan wadah-wadah atau simpul-simpul masyarakat yang ada misalnya organisasi masyarakat baik formal maupun informal, organisasi pemuda, mahasiswa dan wadah apapun bentuknya. Suatu realita yang harus disadari oleh segenap elemen pemerintah bahwa di era sekarang ini, sudah tidak perlu lagi ada jarak antara pemerintah dan masyarakat, sedapat mungkin segala program yang dilaksanakan untuk rakyat seharusnya diinformasikan secara terbuka (transparan) dengan masyarakat.

Hambatan dan stagnasi komunikasi harus dihindarkan dan dieliminir agar pembangunan dapat terlaksana dan mencapai target yang telah ditentukan.

Birokrasi Pemerintah hendaknya lebih dipermudah agar jalur komunikasi dengan masyarakat tidak terganggu. Memang benar, pengaturan protokoler mau tidak mau perlu mendapat perhatian akan tetapi di sisi lain, pengaturan ini tidak boleh sampai mempersulit saluran komunikasi antara pemimpin dan yang dipimpin.

Harus diakui bahwa banyak pemikiran dan gagasan cemerlang yang ada di masyarakat dan belum terpikirkan oleh para pemimpin, tidak sampai ke tangan para pengambil keputusan akibat dari hambatan komunikasi yang diakibatkan oleh kekakuan atau berbelitnya birokrasi pemerintah.

Oleh sebab itu, pertemuan atau sharing antara para pemimpin dengan masyarakat hendaknya dapat dijadwalkan secara baik guna menjadi wadah untuk mempertemukan pemikiran dan gagasan serta sekaligus menciptakan kesamaan persepsi dalam menyikapi segala program yang dilaksanakan oleh pemerintah. Untuk mendukung hal ini, diperlukan suatu sistem birokrasi yang jelas dengan sistem pendelegasian dan representasi yang jelas pula guna membangun pemahaman di masyarakat bahwa segala level dalam birokrasi sesungguhnya merupakan perpanjangan tangan dari pemimpin tertinggi.

Seorang Gubernur atau Kepala daerah misalnya, tidak perlu harus dipandang sebagai sentral dari segala pengambilan keputusan seakan-akan kalau tidak ketemu langsung dengan para pejabat ini maka segala urusan tidak tuntas. Adalah benar adanya bahwa citra ini memang sudah menjadi stempel yang diberikan oleh masyarakat terhadap para pimpinan akan tetapi dengan suatu komitmen dan konsistensi berfungsinya secara efektif , efisien dan cepat semua organ organisasi birokrasi maka masyarakat pun tidak lagi harus menunggu kesempatan untuk menyampaikan pemikiran secara langsung kepada pemimpin tertinggi atau mendapatkan informasi dari pemimpin tertinggi, cukup dengan komunikasi kepada pimpinan level bawah pun masyarakat sudah dapat memperoleh jawaban.

Nah, sekarang pertanyaannya : apakah pemikiran, aspirasi ataupun masukan dari masyarakat yang disampaikan melalui para pimpinan level bawah bisa sampai ke tangan pimpinan tertinggi dengan cepat dan tepat ? Bilamana saluran ini terhambat, bukankah hal tersebut yang menyebabkan kurangnya kepercayaan kepada pemimpin level bawah ?. Jadi kalau memang masyarakat menghendaki dapat berkomunikasi langsung dengan pengambil keputusan tertinggi, tentu tidak dapat dipersalahkan……oleh sebab itu, seorang pengambil keputusan tertinggi dalam suatu organisasi Manajemen Kepemimpinan Daerah berkewajiban menyiapkan waktu dan kesempatan untuk bertemu dan bertatap muka langsung dengan rakyat dalam sebuah paket komunikasi strategis sehingga saluran informasi dapat lebih terbuka, di sisi lain, sang pemimpin pun dapat memperoleh informasi atau masukan langsung dari rakyat atau grassroot sebagai objek sekaligus sebagai stakeholder pembangunan.

*Penulis adalah Pembantu Direktur I Akademi Pariwisata Medan, Antropolog

Komentari

Kalender Berita

December 2008
M T W T F S S
« Nov   Jan »
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031