Oleh Boni Hargens*

Berhasil atau tidaknya demokrasi ditentukan oleh mutu hidup rakyatnya. Adanya pemerintah pun implikasi logis dari prinsip itu. Tentu dengan konsepsi normatif yang jelas bahwa pemerintah, yang dalam bahasa Rousseau (1712-1778) disebut the Sovereign, harus menyadari tanggung jawabnya untuk bonum commune, kebaikan umum.

Tanggung jawab ini, yang dituntut rakyat dari pemilu ke pemilu. Bahkan, tingkat elektabilitas para kandidat ditentukan oleh proyeksi rasa tanggung jawab para kandidat yang terlibat. Ketika yang maju adalah mereka yang diproyeksikan krisis liabilitas, maka anima pemilih pasti surut.

Masalah tambah kompleks ketika pemerintah tidak fokus pada pembenahan kinerja, malah menuduh masyarakat liar, antidemokratik, dan tak beradab, sehingga perlu ada pengamanan ketat terhadap aksi protes atau penertiban perilaku melalui UU Pornografi. Seolah-olah dasar kegagalan peradaban adalah tabiat liar warga yang dibilang Hobbes (1588-1679), sehingga diperlukan “negara leviathan”.

Hobbes tak sempat memprediksi, bahwa masalah bernegara hari ini, terutama di Indonesia, bukan lagi bagaimana menertibkan individu yang liar dan buas, tetapi bagaimana meredam arus yang berbalik, di mana justru negara (baca: penyelenggara negara) yang liar dan buas. Sebagai representasinya kita bisa lihat pada elite politik yang rakus, berperilaku serigala sebagaimana kata Syafii Maarif, dan berorentasi pada diri sendiri. Bagaimana kita berharap adanya perubahan mendalam jika pemilu selalu dikuasai elite serigala?

Demokrasi yang tinggal sistemnya saja, sesungguhnya bukan demokrasi. Maka pemilihan umum sebagai momen partisipasi perlu dimanfaatkan untuk revolusi demokrasi. Revolusi artinya perjuangan radikal dalam rangka menghidupkan nilai-nilai dasar seperti keadilan, kesejahteraan umum, dan kedaulatan rakyat dalam rangka menegakkan hegemoni demokrasi dalam segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Revolusi demokrasi bisa diterjemahkan melalui dukungan terhadap figur alternatif apabila sulit mengharapkan perubahan radikal paradigma dan program politik elite lama.

Tanpa perubahan radikal, khalayak politik akan jenuh. Dalam kejenuhan orang bisa berpikir terbalik, bahkan kehilangan kemampuan membedakan otoritarianisme dengan demokrasi, seperti halnya ingatan sejarah pelaku politik yang tak lagi mampu memilah mana pahlawan dan mana pecundang. Keadaan ini, yang disebut ‘kekacauan ingatan’ atau juga ‘kekacauan konseptual’, berbahaya bagi masa depan demokrasi meskipun rentan terjadi di negara lemah seperti studi David W Roberts (2001) di Kamboja.

Kekacauan ingatan, antara kembali ke romantisme masa lalu atau berorientasi ke arah baru, terjadi karena kegamangan yang berkepanjangan. Elite baru yang dipercayakan untuk membangun demokrasi ternyata gagal sehingga masyarakat politik cenderung berbalik ke masa lalu.

Dasar arus balik ini sebetulnya jelas kalau kita membaca John dari Salisbury (The Statesman’s Book,1927). Kekuasaan tradisional, menurut John, kudus dan agung karena Tuhan ditempatkan sebagai sumber dan tujuannya. Seorang raja adalah representasi immanen dari Yang Ilahi, dalam segala dimensi sikap dan tindakannya.

Tanggung Jawab Eskatologis

Dua hal ditekankan John dalam konteks ini. Pertama, pertanggungjawaban eskatologis kekuasaan. Bahwa kekuasaan dipertanggungjawabkan tidak secara langsung dan temporal pada individu atau institusi tertentu tetapi langsung kepada Tuhan yang ditemui di akhir (jaman) nanti. Implikasinya serius, di mana raja menjadi lebih bertanggung jawab atas nasib rakyatnya, bukan karena rakyatnya tetapi karena keyakinan pada Yang Ilahi.

Kedua, konsepsi kerahiman politik. John dari Salisbury menekankan kerahiman (mercy) sebagai salah satu sifat Tuhan yang ditiru oleh raja (John tak dapat menghindar dari pengaruh gereja dalam konteks ini!). Persoalan yang terjadi dalam lingkup kerajaan, terutama antara rakyat dan otoritas kerajaan, selalu disikapi dengan dasar pengampunan yang berujung pada islah, rekonsiliasi.

Meski dasarnya theosentrisme, kekuasaan tradisional terbukti menyelamatkan rakyatnya. Demokrasi modern harusnya maju beberapa langkah di depan, tapi dalam “demokrasi gagal” justru sebaliknya. Ada kemunduran serius yang mendesak orang untuk terjerembap dalam kegamangan.

Sumber Imajinasi

Untuk konteks kita, dua argumentasi yang sebetulnya saling berkaitan dapat dipertimbangkan. Pertama, sumber imajinasi para elite kabur, tidak jelas. Kalau dalam teori John dari Salisbury, sumbernya jelas yakni Tuhan sehingga seluruh pertanggungjawaban politik arahnya ke Atas, walaupun sifatnya yang eskatologis membuatnya sukar diukur. Dalam demokrasi sebetulnya jelas, bahwa sumber imajinasi adalah kepentingan seluruh rakyat. Rakyatlah yang harus dibayang-bayangi oleh setiap elite supaya kekuasaan benar-benar untuk rakyat. Tapi imajinasi itu kabur karena godaan kekuasaan membelenggu pelakunya pada kenikmatan egois dan parsial.

Kedua, dasar ideologis setiap pergerakan politik tidak kuat. Multipartai di Indonesia merepotkan justru karena secara ideologis tidak adanya hal yang istimewa yang membedakan partai yang satu dari partai yang lain. Ini pula alasan adanya fenomena perlompatan politisi dari partai yang satu ke partai lain dalam setiap pemilu, termasuk dasar kegelisahan yang membatasi sebagian aktivis untuk memasuki partai tertentu.

Perubahan bukan kemustahilan. Tapi indikasinya harus jelas, supaya kita punya dasar untuk berharap tentang perubahan. Sampai sejauh ini, tokoh alternatif yang muncul dan cukup memberikan harapan malah tak didukung mesin politik yang signifikan, bahkan ada yang tak didukung samasekali oleh partai politik. Ini dilema serius untuk masyarakat yang kiranya bisa diatasi sebelum pemilu berlangsung tahun depan.

* Penulis adalah pengajar ilmu politik di Universitas Indonesia, pengajar ideology and statesmanship di International Busi ness Management, UK Petra Surabaya.

Sumber: Suara Pembaruan

Facebook Comments