JAKARTA – Pevalensi gizi buruk di Indonesia sejak tiga tahun belakang menunjukan penurunan yang cukup signifikan yakni dari 25,8 % pada 2005 menjadi 18,4 pada 2007. Namun disayangkan angka itu belum merata di semua daerah, masih ada beberapa kawasan yang mengalami kasus gizi buruk dan kemiskinan.

Melihat kondisi tersebut Departemen Kesehatan RI berupaya mengatasi gizi buruk di beberapa daerah dengan melakukan program Nutrotion Improvement trough Community Empowerement (NICE) atau program perbaikan gizi melalui pemberdayaan masyarakat.

Program NICE diluncurkan oleh Menteri Kesehatan RI, Siti Fadilah Supari di Departemen Kesehatan, Jakarta, Senin (15/12). Dalam sambutannya Menkes mengatakan program ini ditujukan ke wilayah Indonesia yang masih memiliki tingkat gizi buruk tinggi. “Pada tahun 2007 Depkes telah menangani 39.080 kasus gizi buruk dan pada 2008 sebanyak 28.828 kasus. Namun belum sepenuhnya berhasil. Untuk itu dengan program NICE diharapkan seluruh wilayah Indonesia terlepas dari kasus gizi buruk,” ungkap Menkes.

NICE diluncurkan di 24 kabupaten/kota dari enam propinsi dipilih berdasar kriteria angka prevalensi gizi buruk, dan tingkat kemiskinan yang tinggi. Selain itu, Direktur Jenderal Bina Kesehatan Masyarakat Departemen Kesehatan RI, Budiharja mengatakan komitmen pemerintah daerah juga menjadi pertimbangan pemberian dana NICE. “Kalau tidak ada komitmen pemda untk meneruskan program kesehatan ini di masa depan maka daerah tersebut tidak akan mendapatkan pembiayaan program NICE,” ungkap Budiharjo pada jumpa pers.

Adapun ke enam propinsi terpilih tersebut yaitu Sumatra Utara meliputi wilayah kabupaten Madailing Natal, Tapanuli Tengah, Dairi dan Kota Medan, Sumatera Selatan meliputi kab Ogan Komering Ilir, Musi Rawas, Lahat dan Kota Palembang, Nusa Tenggara Barat meliputi Lombok Barat, Lombok Tengah dan Lombok Timur serta Kota Mataram, Nusa Tenggara Timur meliputi kab Kupang, Timur Tengah Utara, Sumba Barat dan Kota Kupang, Kalimantan Barat meliputi Kab Landak, Ketapang, Sintang dan kota Pontianak serta Sulawesi Selatan wilayah Kab Jeneponto, Pangkep, Maros dan kota Makassar.

Budiharjo lebih lanjut menjelaskan pembiayaan program NICE berasal dari pinjaman Bank Pembangunan Asia sebesar 50 juta USD dan dana pemerintah Indonesia sebesar 21,4 juta USD./cr1/it

Sumber: www.republika.co.id, 15 Des. 2008

Facebook Comments