TEMPO Interaktif, Medan:Para Bupati dan Walikota se-Sumatera Utara sepakat menolak praktik korupsi dan nepotisme di wilayahnya masing-masing. Mereka bertekad mengawasi anggaran daerah yang sedang berjalan dan berikrar tidak akan terlibat dalam praktik korupsi. “Ini sesuai dengan keinginan pemerintah mempercepat pemberantasan korupsi,” ujar Gubernur Sumatera Utara Syamsul Arifin hari ini.

Kesepakatan itu dituang dalam sebuah perjanjian fakta integritas anti korupsi yang diteken hari ini di halaman Kantor Gubernur Sumatera Utara Jalan Diponegoro, Medan, Sumatera Utara. Dari seluruh kepala daerah, hanya satu yang tidak hadir yakni Walikota Binjai Ali Umri.

Deklarasi juga dihadiri Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara Gortap Marbun, Wakil Kepala Polda Sumatera Utara Brigadir Jenderal Trisno Djoko dan Ketua DPRD Sumatera Utara Azis Angkat.

Dalam perjanjian, kepala daerah juga menyatakan bertekad mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Salah satu butir kesepakatan itu menyatakan bahwa mereka akan bertanggung jawab mengawasi penggunaan angaran pembangunan daerah. “Bila terjadi kebocoran anggaran,kepala daerah akan menghadapi langsung dampak hukum,” ujar Gubernur.

Bupati Tapanuli Tengah Tuani Lumban Tobing yang ikut bersumpah akan menjaga integritas dan tidak akan korupsi sepakat manggunakan anggaran secara transparan. Namun dia mengelak tidak setuju bila hanya kepala daerah kabupaten kota yang bersumpah anti korupsi. “Gubernur dan Wakil serta kepala dinas juga harus jujur mengelola anggaran pembangunan.”

Sumber: Tempointeraktif

Facebook Comments