The Internet Watch Foundation (IWF) sebuah badan pemantau (Watchdog) internet Inggris memasukkan ke dalam daftar hitamnya sebuah halaman Wikipedia tentang album 1976 kelompok musik Scorpion “Virgin Killer”. Keberatan IWF atas halaman itu terkait dengan tayangan gambar gadis muda telanjang bulat yang muncul di sampul asli album itu. 

IWF bertindak sebagai tanggapan atas pengaduan online dari seseorang yang mengatakan gambar itu tidak pantas ditayangkan. Penilaian internal IWF sampai pada kesimpulan bahwa foto tersebut “berpotensi mengandung unsur citra ilegal seorang anak perempuan di bawah umur 18 tahun.”

Daftar hitam IWF digunakan oleh sebagian besar penyedia jasa internet Inggris untuk menjaga standar yang wajar bagi para pelanggan. Sebagai akibat dari larangan tersebut, para pengguna inetrnet tidak mampu melihat atau mengakses halaman fungsi penyuntingan artikel Wikipedia tersebut di Inggris.

Pelarangan itu menimbulkan kontroversi. Gambar itu belum pernah dikategorikan ilegal sebelumnya. Biro penyelidik federal Amerika (FBI) melakukan penyelidikan Mei yang lalu tetapi hasil keputusan penyelidikan FBI belum diumumkan.

Kalangan yang tak setuju dengan pelarangan itu beragumen bahwa bisa saja bagi banyak orang gambar itu “tak senonoh” tetapi sejauh belum dinyatakan “ilegal” pelarangan itu tidaklah tepat. Mereka mengatakan melalui pelarangan itu berarti sekelompok orang (dalam hal ini anggota IWF) menerapkan nilai-nilai moral mereka kepada jutaan orang lain. Padahal gambar itu juga dicetak di buku-buku yang dapat diperoleh di berbagai perpustakaan, kata seorang jurubicara Wikipedia yang berpangkalan di Inggris kepada BBC.

“Akankah polisi datang ke perpustakaan-perpustakaan dan menyobek gambar yang tak senonoh itu?” katanya.

Menurut JR Raphael dari PC world, IWF secara praktis bertindak sebagai polisi moralitas bagi 95% pengguna internet di Inggris, dan kenyatan bahwa satu perusahaan non-pemerintah mengontrol dan menentukan apa yang ‘wajar’ dan yang ‘tidak wajar’ cukup merisaukan. Raphael juga mempertanyakan sikap pemerintah Inggris dalam hal ini.  (Washington Post, brk*)

Facebook Comments