Medan – Tim VII Reses DPRD Sumut sangat berang atas sikap Bupati Nias yang dianggap telah “memfitnah” lembaga legislatif di Sumut melalui pernyataannya yang menuding DPRD Sumut tidak mendukung pemekaran Kabupaten Nias dan pengalokasian bantuan dana kepada daerah pemekarannya.

Keberangan itu dilontarkan Ketua, Sekretaris dan anggota Tim Reses VII DPRD Sumut (yang meliputi wilayah Kabupaten Nias dan Nias Selatan) Drs Penyabar Nakhe, Sobambowo Bu’ulolo, SH, ZG Mendrofa, Analisman Zaluchu, SSos, MSP dan Aliozisokhi Fau, SPd dalam laporan timnya disampaikan pada rapat paripurna dewan yang dipimpin Drs H Azis Angkat, MSP didampingi Wakil Ketua Japorman Saragih, H Ali Jabbar Napitupulu dan Hasbullah Hadi, SH, dihadiri Sekdapropsu DR RE Nainggolan, MM, Kamis (4/12) di DPRD Sumut.

“Kami dari Tim VII Reses sangat kecewa dan kesal terhadap Bupati Nias atas pernyataannya/sikapnya dalam acara syukuran pemekaran Kabupaten Nias Utara, Nias Barat dan Kota Gunungsitoli yang dihadiri seluruh elemen masyarakat pada 29 Nopember 2008 yang seolah-olah telah “memfitnah” DPRD Sumut secara lembaga, ujar Nakhe.

Dalam acara syukuran tersebut, tambah Nakhe, Bupati menyatakan DPRD Sumut tidak mendukung pemekaran Kabupaten Nias dan pengalokasian bantuan kepada daerah-daerah pemekaran. Bahkan Bupati juga menyatakan terkait masalah ini, DPRD Sumut akan diadukan kepada DPR-RI dan Mendagri di Jakarta.

Berkaitan dengan itu, Nakhe yang juga Sekretaris DPW PDS Sumut itu mendesak Ketua DPRD Sumut segera memanggil Bupati Nias untuk mempertanggungjawabkan pernyataannya yang sempat menjadi polemik dan berujung menimbulkan preseden buruk di tengah-tengah masyarakat soal kinerja lembaga legislatif di Sumut.

Selain itu, Tim VII Reses juga meminta Gubsu H Syamsul Arifin, SE sebagai wakil pemerintah pusat sebagaimana yang diamanahkan dalam UU No32/2004 agar melakukan pembinaan kepada Bupati Nias Binahati B Baeha, agar hal seperti ini tidak terulang kembali di masa yang akan datang.

Sementara itu, Aliozisokhi Fau juga mengungkapkan ketersinggungannya atas pernyataan Bupati Nias yang nyata-nyata telah melecehkan lembaga legislatif. Padahal semua orang tahu, DPRD Sumut begitu antusias menggelar rapat paripurna merekomendasikan persetujuan pembentukan Kabupaten Nias Barat, Nias Utara dan Kota Gunungsitoli. (SIB, 5 Desember 2008)

Facebook Comments