Gunungsitoli, (Berita) : Terkait dengan pemekaran tiga Daerah Otonom Baru (DOB) di wilayah Kabupaten Nias Bupati Nias, Binhati B Baeha mengatakan, untuk bantuan daerah bawahan Nias di bedakan dengan daerah pemekaran lainnya. Yang didampingi oleh Sekda Martinus lase SH, Ketua Panitia Syukukuran Drs. Kemurnian Zebua, Ketua Lembaga Budaya Nias (LBM) Drs. Baziduhu Zebua, BPP Nias Barat Zemi Gulõ, SH dan Kabag Humas Drs. Suardiman Zebua.

Hal itu dikatakan Bupati Nias, Binahati B Baeha, SH saat dilaksanakannya konferensi Pers di Pendopo Bupati Nias, Sabtu kemarin. Sebelum dilaksanakanya syukuran atas dimekarkanya tiga DOB di wilayah Kabupaten Nias yang direncakan dilaksakan pada siang harinya.

Kendala itu Kata Bupati Nias terungkap, ketika Pemerintah Kabupaten Nias mengajukan dan meminta rekomendasi dari DRPD Sumatera Utara pada bantuan daerah bawahan untuk daerah pemekeran yang hingga saat ini belum diproses oleh DPRD Sumatera Utara.

Ketika berlangsungnya pertemuan tersebut, Sambung Bupati Nias adanya permintaan yang mengada-ngada dari salah satu fraksi di DPRD Sumut untuk mengakomodir hal tersebut yakni untuk rekomendasi DPRD Sumut tersebut, harus ada petunjuk atau rekomendasi dari Menteri Dalam Negeri.

Yang menjadi pertanyaan Bupati Nias saat ini, ketika daerah pemekaran Paluta, Palas dan Batu Bara mengajukan hal yang sama, kenapa Pemerintah Provinsi dengan persetuan DPRD Provinsi langsung memberikannya.

Namun yang menjadi tanda tanya besar hingga saat ini, ketika hal ini diajukan oleh Nias mengapa harus menunggu petunjuk atau rekomendasi dari Menteri Dalam Negeri. “ada apa dibalik ini. Kenapa Nias dibedakan dengan daerah lain”. Tutur Bupati Nias sambil menujukkan rasa kekecewaanya.

“ Jika tidak senang Nias bergabung dengan Provinsi Sumatera Utara silahkan buat pernyataan keluar kami dari Provinis Sumut, gampangkan, sehingga kami bisa memilih untuk bergabung dimana, apakah nanti kami bisa bergabung dengan Sumatera Barat atau NAD.

Dan jika Nias masih dianggap bagian dari Sumut kenapa harus dibedakan, sementara untuk rekomendasi dari daerah pemekaran lain mulus”. Ketus Binahati B Baeha SH sambil meminta kepada wartawan agar hal ini diekspos dan ditulis besar-besar di medianya masing-masing.

Kedua, yang menjadi kendala pada pemekaran daerah di wilayah Kabupaten Nias yang hal ini juga akan menjadi persolan kedepan yakni, semua hasil pendapatan daerah dari empat daerah pemekaran bermuara di Kota Gunungsitoli. Yang menjadi pertanyaan apakah semua hasil pendapatan daerah tersebut hanya untuk Kota Gunungsitoli. Kata Bupati Nias.

“Untuk itu nanti hal ini akan kita atur, karena bahan baku dari komoditi itu datangnya dari luar daerah Kota Gunungsitoli, tentunya hal ini kedepan kita harus bagi rata.

Seperti contoh daerah Kupang sebelumnya semua PAD bermuara di Kupang, ketika Kupang dijadikan daerah otonom maka habislah semuanya, tinggal 2,5 persen yang diserahkan kepada Pemeritah Kabupaten.

Tidak Ambisius
Selain itu, terkait adanya wacana Nias dijadaikan satu provinsi Bupati Nias mengatakan, seseorang yang nalar harus mempunyai ambisi tetapi tidak ambisius, dan jika ada wacana pembentukan Nias menjadi provinsi, hal itu wajar saja dan logika. “Karena jika dilihat dari letak geografis Nias sudah wajar menjadi satu provinsi. Namun yang menjadi kendala kedepan yakni dari sisi jumlah penduduk Nias yang saat ini sekitar lima ratus ribu jiwa lebih.

Akan tetapi hal ini tidak tertutup kemungkinan bila dibandingkan dengan daerah pemekaran lain yang jumlah penduduknya jauh dibawah jumlah penduduk wilayah Nias.
Karena hal itu merupakan solusi yang terbaik sehingga Nias dapat lebih maju dan mengejar ketertinggalannya selama ini. Nias juga secara nasional dikenal sebagai daerah yang terisolir dan terbelakang.(Berita Sore, 3 Desember 2008)

Facebook Comments