Gunungsitoli – Jaksa Penuntut Umum (JPU) TM Hasibuan SH Noverius Lõmbu, SH, pada sidang Senin, (1/12), yang dipimpin oleh Ketua PN Gunungsitoli Pastra Josep Ziraluo SH MH dengan anggota Hakim Majelis Morallam Purba SH, Hendra Halomoan SH dan dihadiri Panitera Pengganti J Ginting SH menyampaikan jawaban terhadap eksepsi Penasehat Hukum Terdakwa I Yobedi Restu Gulõ, SH alias Ama Restu. Terdakwa II Drh Nathanael Mendrõfa dalam kasus dugaan korupsi pengadaan 12 unit kapal bermotor Rp 633 juta.

“Khusus keberatan terdakwa terhadap dakwaan tidak dapat diterima atas surat dakwaan harus dibatalkan, terlebih dahulu kita melihat pengaturan tentang surat dakwaan sebagaimana diatur dalam pasal 143 ayat (2) dan (3) KUHAP. Bahwa keberatan terdakwa atas surat dakwaan yang dapat berakibat batal demi hukum adalah surat dakwaan yang tidak cermat, tidak jelas dan tidak lengkap sebagaimana telah diuraikan di atas tentang surat dakwaan cermat, jelas dan lengkap. Jadi, bukan keberatan yang menyangkut akan fakta atau pokok perkara. Selanjutnya berdasarkan uraian tersebut di atas dan membaca keberatan penasehat hukum terdakwa Drh Nathanael Mendrofa maka kami berkesimpulan untuk tidak memberikan jawaban atas eksepsi penasehat hukum terdakwa karena eksepsi penasehat hukum pada angka 1 sampai dengan angka 7 di atas telah menyangkut materi perkara sehingga telah diluar dari materi eksepsi/keberatan.

Demikian jawaban atas keberatan eksepsi Tim Penasehat Hukum Terdakwa Drh Nathanael Mendrõfa yang dibacakan dalam persidangan, Senin (1/12) dan memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk menolak seluruhnya keberatan/eksepsi penasehat hukum tanggal 25 Nopember 2008 dan melanjutkan proses persidangan.

Bahwa dalam dakwaan JPU menyatakan hasil perhitungan ahli Dinas Kimpraswil Kabupaten Nias, hanya kapal di TKP atau bahan-bahan ringan sedangkan mesin dan lainnya tidak diaudit dan seterusnya (surat eksepsi, halaman 4 alinea ke 20 dan dakwaan Jaksa menyatakan terdakwa mengetahui proses pekerjaan yang dicapainya belum mencapai 100% akan tetapi terdakwa tetap mengajukan pembayaran 100% sehingga dari uraian dakwaan tersebut tidak lengkap (obscuur liber) (surat eksepsi, halaman 4 alinea ke 3).

Bahwa keberatan terdakwa melalui Penasehat Hukum pada angka 1 di atas tidak jelas dengan tidak menyebutkan alasan mengapa tidak jelasnya bagian kalimat, baris kalimat atau alinea mana.

Keberatan terdakwa melalui penasehat hukum sebagaimana pada angka 2 diatas sungguh tidak beralasan dimana penasehat hukum terdakwa tidak memahami tindak pidana yang dituduhkan kepada terdakwa pada tindak pidana korupsi pelapor perlu dilindungi sebagaimana pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) UU RI No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI No 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU No 31 Tahun 1999.

Demikian jawaban atas keberatan/eksepsi Tim Penasehat Hukum Terdakwa Yobedi Restu Gulo, SH alias Ama Restu yang dibacakan di persidangan 1 Desember 2008 JPU memohon kepada Majelis Hakim untuk menolak seluruhnya keberatan/eksepsi penasehat hukum tertanggal 25 Nopember 2008 dan proses persidangan dilanjutkan.

Permohonan penangguhan yang diajukan penasehat hukum kedua terdakwa ditolak oleh Pengadilan Negeri Gunungsitoli dengan alasan: Pertama, masyarakat Nias sedang demo tentang tindak pidana korupsi, terdakwa Yobedi Restu Gulõ alias Ama Restu sudah pernah dihukum dalam kasus tindak pidana korupsi pada kasus beras OPK (beras raskin) dimana terdakwa telah divonis dua setengah tahun penjara dan denda Rp 200 juta. (T15/c)

Facebook Comments