Delapan tahun penerapan otonomi daerah belum memberi kesempatan bagi masyarakat di daerah untuk terlibat aktif dalam proses pembangunan daerah. Selama ini, otonomi daerah baru melahirkan pola hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang diwakili segelintir elite politik.

Hal itu terungkap dalam acara Kuliah Umum Syarif Hidayat yang bertajuk “Refleksi Otonomi Khusus: Mencari Model Baru Hubungan Pusat dan Daerah,” di Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat (23/11). Syarif Hidayat adalah peneliti LIPI.

Implikasi dari hubungan yang hanya didominasi segelintir elite itu adalah tidak adanya fungsi pengawasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah daerah sehingga pelaksanaan otonomi daerah cenderung hanya mewakili kepentingan segelintir elite.

“Kita mulai gamang, pemerintah pusat belum sepenuhnya siap untuk kehilangan kewenangannya. Pemerintah Daerah juga belum siap menerima kewenangan baru yang lebih besar,” ungkapnya.Kegamangan itu dapat dilihat dari beberapa kali revisi Undang-Undang (UU) tentang Pemerintahan Daerah pasca reformasi, yaitu revisi UU No 22 dan 25 tahun 1999 menjadi UU No 32 dan 33 Tahun 2004, dan revisi Peraturan Pemerintah No 129 Tahun 2000 menjadi PP No 78 Tahun 2007.

Untuk mencegah berlangsungnya monopoli kekuasaan dari elite-elite baru di daerah, Syarif menawarkan satu pendekatan holistik dalam memahami berbagai persoalan terkait dengan desentralisasi dan otonomi daerah. Menurutnya, otonomi daerah seharusnya dilihat sebagai proses yang telah berlangsung lama, bahkan sebelum hal itu diterapkan pertama kali pada tahun 2001 melalui Undang-Undang No 22 Tahun 1999. Berdasarkan pemahaman itu, maka persoalan yang melekat dalam praktik otonomi daerah juga harus dipahami secara menyeluruh, yaitu sejak awal kemerdekaan ketika gagasan tentang penyelenggaraan pemerintahan daerah mulai diperkenalkan.

Tidak Puas
Menurut Syarif, otonomi daerah dijadikan sebagai kesempatan para elite memperebutkan kekuasaan, yang akhirnya melahirkan ketidakpuasan di tingkat masyarakat bawah. Fenomena itu kerap jadi pemicu bagi daerah tertentu untuk melepaskan diri dari bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Oleh karena itu diperlukan reformulasi khusus dari konsep otonomi daerah mengenai model hubungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam konteks NKRI.

Dia menawarkan formulasi konsep otonomi daerah yang bersandar pada desentralisasi yang menggabungkan ranah politik dan ranah administrasi, yakni dengan cara terlebih dahulu menyerahkan kekuasaan dari pemerintah pusat pada pemerintah daerah.Hanya dengan penyerahan kekuasaan, pemerintah daerah dan masyarakatnya akan memiliki hak penuh dalam pengambilan keputusan dan implementasi kebijakan. Tidak seperti saat ini, yang hanya menyerahkan kewenangan administrasi kepada pemerintah daerah. (Sinar Harapan, 26 November 2008)

Facebook Comments