Medan – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumatera Utara harus menyelesaikan tiga kasus besar dugaan korupsi yang pernah ditanganinya, untuk membuktikan pihak kejaksaan telah bekerja secara profesional.

“Wajar jika Komisi III DPR kecewa dan menganggap Kejati Sumut tidak memiliki agenda yang jelas dalam pemberantasan korupsi,” kata Guru Besar Fakultas Hukum USU, Prof. DR. Runtung Sitepu, SH, MHum di Medan, Rabu, ketika dimintai tanggapannya mengenai belum selesainya tiga kasus dugaan korupsi besar di Sumut.

Menurut catatan, Kejati Sumut telah memeriksa tiga kasus dugaan korupsi besar di daerah itu, yakni dugaan korupsi Bupati Nias, Binahati Baeha dalam dana provisi sumber daya hutan (PSDH) 2002 sebesar Rp2,3 miliar.

Kemudian, dugaan korupsi Bupati Asahan, Risuddin dalam pelepasan aset Panti Nirmala dan dugaan korupsi mantan Dirut PTPN III, Akmaluddin Hasibuan dalam penjualan obligasi sebesar Rp325 miliar.

Pemeriksaan kasus dugaan korupsi di PTPN III sudah dilakukan sejak 2005, dugaan korupsi Bupati Asahan telah diselidiki sejak 2003 dan Bupati Nias ditetapkan sebagai tersangka sejak 2004.

Namun hingga saat ini, tiga kasus itu belum dituntaskan, baik dilimpahkan ke pengadilan atau dihentikan penyidikannya (SP3) karena tidak terpenuhinya alat bukti.

Sitepu menyatakan, Kejati Sumut perlu menjelaskan kepada masyarakat mengenai kendala dalam penyidikannya sehingga ketiga kasus itu belum dapat dituntaskan sampai saat ini.

Jika tidak cukup alat bukti, Kejati Sumut sebaiknya menghentikan penyidikan kasus itu. Namun jika alat buktinya telah terpenuhi, selayaknya hasil penyidikan tersebut dilimpahkan ke pengadilan.

Apabila tidak dapat dijelaskan maka wajar jika muncul kecurigaan adanya “permainan” dalam penyidikan kasus tersebut sehingga tidak dituntaskan.

“Masyarakat juga tidak dapat disalahkan jika menganggap ketiga pejabat itu dijadikan ‘ATM’ oleh pihak kejaksaan,” katanya.

Idealnya, kata Sitepu, penyidikan dan pengumpulan bukti sebuah kasus dugaan korupsi dapat dilakukan dalam jangka waktu satu tahun sehingga bisa disimpulkan dan dituntaskan, baik dilimpahkan ke pengadilan atau dihentikan penyidikannya (SP3). (Waspada, 28/11/2008)

Facebook Comments