GUNUNGSITOLI – Sejumlah elemen masyarakat di Kab. Nias mengharapkan adanya tindakan nyata penyempurnaan data penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH).

Demikian salah satu isi rumusan rekomendasi pada sarasehan Program Keluarga Harapan di Ruang Pertemuan Lantai III Kantor Bupati Nias, Kamis (20/11).

Penyempurnaan data itu dimaksudkan untuk menghindari berbagai permasalahan yang timbul di tengah-tengah masyarakat yang pada gilirannya akan menimbulkan permasalahan sosial baru bahkan gangguan Kamtibmas, kata bupati.

Hadir pada sarasehan yang dilaksanakan oleh Departemen Komunikasi dan Informatika RI bekerjasama Bagian Humas dan Bagian Seosial Setda Nias itu di antaranya Tim Sosialisasi Depkominfo RI Drs. Ahmad Pradmegia, Kepala Bappeda selaku Ketua Tim Kordinasi Teknis PKH Kab. Nias Ir. Agustinus Zega, Kabag Sosial Setda Nias, Kasih Riang Telaumbanua, S.Pd, Kabag Humas Setda Nias, Drs. Suardiman Zebua. Para camat dari 14 kecamatan penerima manfaat, tokoh masyarakat, agama, adat, pemuda, LSM dan insan pers.

Ketua Tim Kordinasi Teknis PKH Kab. Nias, Agustinus Zega yang membuka sarasehan mengungkapkan dari fakta lapangan yang ada program pemerintah pusat untuk menurunkan angka kemiskinan melalui program keluarga harapan masih banyak ditemukan kelemahan-kelemahan. Kelemahan dimaksud Agustinus Zega diantaranya masih banyak rumah tangga yang layak menerima bantuan, namun karena pendataan yang tidak akurat warga masyarakat tidak terakomodir sebagai penerima manfaat.

Sementara hampir seluruh peserta sarasehan mengaku di hampir masing-masing kecamatan penerima manfaat masih banyak masyarakat apa, bagaimana dan tujuan apa dari PKH itu sendiri. Hal ini disebabkan minimnya sosialisasi dari instansi terkait kepada masyarakat sebelum disalurkannya bantuan tersebut. Akibat kekurang pahaman dari masyarakat tersebut memungkinkan terjadinya permasalahan sosial baru bahkan gangguan Kamtibmas di tengah-tengah masyarakat.

Hasil rekomendasi lainya antara lain, program pemerintah pusat melalui Depsos RI untuk melaksanakan PKH sampai tahun 2015 harus diukung oleh seluruh elemen masyarakat di daerah Kabupaten Nias karena merupakan salah satu upaya untuk mengurangi jumlah penduduk miskin di Kabupaten Nias.

Untuk mendukung keberhasilan PKH itu, perlu dianggarkan dana pendukung pelaksanaan PKH melalui APBD Kabupaten Nias setiap tahunnya dan perlu keterlibatan berbagai pihak.

Selain itu pesrta juga merekomendasikan, Tim Sosialisasi PKH Pusat dalam hal ini Depkominfo RI bersama Tim Koordinasi PKH kabupaten dan kecamatan di Kabupaten Nias agar lebih proaktif dalam memberhasilkan program PKH ini melalui pelaksanaan sosialisasi kepada masyarakat sampai level paling bawah.

Sementara itu data yang didapatkan Waspada menyebutkan, untuk tahun 2008 Kabupaten Nias menerima dana bantuan PKH untuk Rumah Tangga Sangat Miskin sebanyak 16.000 Kepala Keluarga. Namun demikian untuk tahun 2009 tidak tertutup kemungkinan akan bertambah karena adanya usulan calon penerima manfaat yang belum terdata sebelumnya kepada pemerintah pusat. (Sumber, Waspada Online, 22 November 2008)

Facebook Comments