Setiap suksesnya suatu perjuangan, tentu menimbulkan keingintahuan disertai berbagai pertanyaan dari masyarakat yang perlu dijawab siapa sebenarnya tokoh yang ada di balik keberhasilan itu.

Demikian juga halnya dalam pertarungan untuk memperjuangkan dan mewujudkan pemekaran tiga daerah otonom baru di Kabupaten Nias yakni Kab. Nias Utara, Kab. Nias Barat dan Kota Gunungsitoli.

Dengan tidak mengenyampingkan upaya dan usaha dari berbagai elemen masyarakat dalam memperjuangkan pemekaran tersebut, ternyata sosok seorang Bupati Nias, Binahati B. Baeha, SH yang menjadi tokoh dibalik suskesnya pengesahan tiga daerah otonom baru di Kabupaten Nias.

Bahkan keberhasilan pemekaran ini merupakan peristiwa yang sangat luar biasa dan jarang terjadi dimana satu-satunya kabupaten yang mendapat pengesahan pemekaran tiga daerah otonom baru sekaligus.

Betapa tidak, pengalaman diberbagai daerah yang sudah dimekarkan di Indonesia, beberapa kepala daerah sangat jarang yang rela wilayah kekuasaannya berkurang hanya karena aspirasi masyarakat untuk membentuk daerah otonom baru.

Namun, lain halnya dengan Bupati Nias, Binahati B. Baeha, SH yang mampu membuang jauh rasa keegoisan pribadinya dan justru tokoh inilah yang tampil ngotot untuk segera mewujudkan pemekaran daerahnya.

Bupati Nias, Binahati B. Baeha, SH saat ditemui Waspada belum lama ini membuka rahasia suksesnya pemekaran tiga daerah otonom baru di Kabupaten Nias.

Pria yang memiliki postur tubuh sedang dengan nada merendah mengungkapkan, keberhasilan pemekaran merupakan hasil perjuangan semua elemen masyarakat Nias dan didukung mulai dari DPRD Nias, DPRD Sumut, Gubernur Sumut, Depdagri dan DPR RI.

Dia tidak menganggap bahkan tidak pernah berharap menerima penghargaan spontanitas dari masyarakat Nias bahwa dirinya didaulat sebagai Panglima Pemekaran.

Dituturkan, dalam memperjuangkan pemekaran Nias, dia dengan modal pengalaman selama 30 tahun bertugas di Depdagri membidangi otonomi daerah mengetahui sedikit banyak bagaimana cara dan prosedur agar suatu daerah memenuhi syarat menjadi daerah otonom baru.

“Pengalaman selama bertugas di Depdagri itulah saya terapkan dalam proses pemekaran tiga daerah otonom baru di Kabupaten Nias sehingga dapat terwujud,” ungkapnya.

Dilihat dari kenyataan, beberapa tahun ke belakang ketika pada tahun 2003 Kabupaten Nias Selatan resmi menjadi daerah otonom baru dan berpisah dengan Kabupaten Nias. Wilayah Kabupaten Nias saat itu hanya tinggal 14 kecamatan, sehingga membuat Binahati B. Baeha harus berpikir keras bagaimana ke depan daerah itu dapat terus dimekarkan.

Binahati mengungkapkan, dulu tidak banyak yang tahu bahkan tidak sedikit yang menentang saat dirinya mulai memprogramkan pemekaran desa di 14 kecamatan tersisa.

Menurutnya, beberapa tokoh masyarakat Nias justru berpandangan negatif soal pemekaran desa tersebut. Mereka menilai, pemekaran yang diprogramkan pemerintah daerah memiliki nuansa kepentingan politik sang bupati apalagi program tersebut terus berlanjut hingga menjelang masa pelaksanaan Pilkada.

Walau kebijakannya banyak mendapat tantangan, Binahati terus melakukan pemekaran desa dan kecamatan yang saat ini sudah mencapai 34 kecamatan.

Baru belakangan masyarakat menyadari arti kebijakan dari Bupati Nias rupanya bukan untuk kepentingan pribadi melainkan memiliki tujuan mulia.

Menurut Binahati, salah satu solusi daerah ini dapat mengejar ketertinggalan dari berbagai aspek pembangunan tentunya pemekaran daerah otonom baru.

Dijelaskan, selain tujuan pemekaran tersebut untuk memperpendek rentang kendali pelayanan pemerintahan kepada masyarakat, juga sekaligus membuka peluang investasi dalam mengelola sumber daya alam yang tersedia disetiap daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pemekaran juga tentunya membuka peluang lowongan kerja yang sangat luas bagi generasi berikutnya dan mengambil bagian dalam pelaksanaan pembangunan.

“Kalau mengutamakan egois dan tidak mau memikirkan masa depan generasi berikutnya, tentunya pemekaran tidak saya usulkan dan tidak saya rekomendasikan karena hal itu tentunya mengurangi jumlah materi yang saya dapatkan selama menjadi bupati,” ungkap Binahati. Namun, menurut pria yang memiliki hobi tenis meja dirinya mempunyai tanggung jawab dan beban moral bagaimana generasi berikutnya mendapatkan kehidupan yang layak sehingga dengan getol memperjuangkan pemekaran dimaksud.

Setelah pemekaran tiga daerah otonom baru tersebut terwujud dan disahkan dalam sidang paripurna DPR RI pada 2008 lalu, Pemkab Nias sebagai kabupaten induk mempunyai tugas berat dalam mengusulkan pejabat kepala daerah di tiga daerah pemekaran kepada pemerintah pusat.

Bupati Nias berkeinginan agar pejabat kepala daerah pemekaran baru tersebut ke depan lebih mengutamakan putra daerah setempat karena hal ini sangat berpengaruh dalam persiapan daerah otonom baru menjadi definitif.

Untuk itu Binahati berharap, kepada seluruh elemen masyarakat Nias untuk menjaga persatuan dan kesatuan dalam menyongsong definitifnya tiga daerah otonom baru tersebut sehingga apa yang menjadi harapan masyarakat dalam peningkatan kesejahteraan dapat dicapai.

Sementara, sangat disesalkan beberapa tanggapan segelintir orang soal penghargaan yang diberikan secara spontanitas oleh tokoh-tokoh masyarakat kepada Bupati Nias sebagai Panglima Pemekaran.

Segelintir orang Nias justru hanya melihat keburukan yang ditudingkan kepada Binahati yang kebenarannya belum bisa dipastikan dan dipertanggungjawabkan.

Kelompok ini sepertinya menutup mata dan mengabaikan upaya dan hasil kerja keras yang ditunjukkan dan diberikan oleh Bupati Nias dalam membangun dan mengejar ketertinggalan daerah itu. (Waspada – www.waspada.co.id, 17 November 2008)

Facebook Comments