GUNUNGSITOLI – Pemerintah Kabupaten Nias dan sejumlah organisasi kemasyarakatan menandatangani pernyataan sikap bersama, Rabu (12/11) bertempat di Pendopo Bupati Nias. Penandatanganan pernyataan sikap ini dimaksudkan untuk menjaga persatuan dan kesatuan semua elemen yang ada dalam mewujudkan pemekaran Nias.

Mereka yang menandatangani pernyataan sikap bersama seluruhnya berjumlah 31 organisasi di antaranya, Bupati Nias, Binahati B Baeha, SH, Wakil Bupati Nias, Temazaro Harefa, Ketua TP PKK Kab Nias, Ny Lenny Baeha, Ketua PGI Nias, Pdt Ar.Gea, STh, Ketua PD Muhammadiyah Nias, H Datu Sati, Ketua PC NU Kab Nias, Abdul Majid, SE, Ephorus BNKP, Pdt K. Hia, M. Th, Ephorus ONKP Pdt EK. Waruwu, STh, Ketua GTDi Nias Pdt F.Wona Zebua, Ketua DPD Al Hidayah Nias, Dra Hj Mawarni Telaumbanua, Ketua BPP Kab. Nias Barat Zemi Gulo, SH, Ketua BPP Kab Nias Utara, Drs. Baziduhu Zebua, Wakil Ketua KNPI Nias, Agus Zega, OKP, LSM dan sejumlah tokoh pemuda.

Adapun isi pernyataan sikap bersama yang ditandatangani meliputi lima poin yakni pertama, mengucap syukur kepada TYME dan menyampaikan terimakasih atas terwujudnya tiga daerah otonom baru di Kabupaten Nias. Kedua, mempercayakan sepenuhnya kepada Pemkab Nias untuk mengusulkan pejabat bupati/walikota pada 3 daerah otonom baru dan memfasilitasi pembentukan perangkat organisasi pada daerah pemekaran dengan mempedomani peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta diharapkan semua pihak agar senantiasa memelihara persatuan dan kesatuan sehingga tidak menimbulkan perpecahan atau konflik di tengah masyarakat yang dapat merugikan perjuangan bersama dalam mengisi kelengkapan daerah otonom baru di Nias.

Ketiga, mengimbau kepada seluruh masyarakat Nias baik yang berada di luar daerah maupun yang berdomisili di Kabupaten Nias untuk senantiasa bersatu dan bergandengan tangan dengan Pemkab Nias dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat di bawah kepemimpinan Bupati Nias, Binahati B Baeha.

Keempat, mengimbau kepada seluruh masyarakat Nias agar senantiasa menghargai dan memberikan kepercayaan sepenuhnya kepada lembaga atau instansi berkompeten di bidang penegakan hukum dalam mewujudkan penegakan supremasi hukum di Indonesia dan khususnya di Kabupaten Nias serta mengimbau kepada seluruh masyarakat Nias baik secara pribadi, kelompok atau mengatasnamakan lembaga/organisasi mampu menahan diri sehingga situasi yang sudah kondusif dapat terjaga dan terpelihara.

Terakhir, memperhatikan akhir-akhir ini ada kecenderungan beberapa pihak yang mengatasnamakan masyarakat Nias dalam menyampaikan aspirasi, pernyataan atau statemen tentang penegakan supremasi hukum di Kabupaten Nias, dengan ini menyatakan, pernyataan adalah merupakan pernyataan sepihak untuk mencapai tujuan tertentu karena hal itu dapat merugikan masyarakat Nias lainnya serta tidak tertutup kemungkinan menimbulkan terganggunya pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat di Kabupaten Nias. (Wasapada Online – www.waspada.co.id – 17/11/2008)