ICW Laporkan Dugaan Korupsi di Nias ke KPK

Jakarta (SIB) — Indonesia Corruption Watch (ICW) bersama Aliansi Nias Menggugat (Anima), Jumat, melaporkan dugaan korupsi bantuan tsunami di Kabupaten Nias, Sumatera Utara pada 2006 ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Koordinator Investigasi ICW, Agus Sunaryanto menduga telah terjadi penyalahgunaan dana bantuan tsunami sebesar Rp3,5 miliar dari total dana bantuan sebesar Rp9,4 miliar.

“Seharusnya dana itu untuk bantuan ekonomi masyarakat yang terkena tsunami,” kata Agus.
Agus mengatakan, tindak pidana korupsi bantuan tsunami itu diduga dilakukan dengan cara penggelembungan harga dalam beberapa pengadaan barang.

“Bahkan ada barang yang tidak didistribusikan,” kata Agus menambahkan.
Beberapa pengadaan barang yang dimaksud antara lain, mesin kapal, jaring, peti es, alat-alat olah raga, mesin jahit, alat tata rias, mesin pengemas dodol, dan seragam sekolah.

Aktivis Anima, Herman Harefa mengatakan, KPK harus segera menindaklanjuti laporan tersebut karena kasus itu diduga melibatkan Bupati Nias, Binahati B. Baeha dan beberapa pejabat daerah setempat.
“Kami ingin KPK mengusut kasus itu,” kata Herman.

Menurut Herman, warga Nias juga diresahkan dengan sejumlah dugaan korupsi dalam berbagai proyek dan kegiatan. Dugaan korupsi tersebut antara lain, penyelewengan bantuan Menko Kesra senilai Rp9,4 miliar dalam program pemberdayaan masyarakat Nias pada 2006.

Korupsi diduga dilakukan melalui mekanisme penggelembungan harga. Dalam kasus itu, KPK sudah melakukan pengusutan di Nias sebanyak tiga kali. Kemudian dugaan korupsi pemasukan daerah dari PT Gruti dalam bidang kehutanan. Penerimaan itu diduga tidak disetorkan ke kas daerah.
Laporan dugaan korupsi di Kabupaten Nias itu diwarnai aksi unjuk rasa.

Sejumlah orang yang tergabung dalam Aliansi Nias Menggugat menggelar aksi tersebut di depan gedung KPK. Selain berorasi, mereka juga mengibarkan berbagai spanduk bertuliskan pesan desakan kepada KPK untuk menuntaskan dugaan korupsi di Nias. Mereka juga membawa sejumlah atribut berupa kandang ayam dan tiruan peti mati. Demikian Antara.

Penggelembungan

Lebih lanjut wartawan SIB di Jakarta mengabarkan, dikatakan oleh Agus, dana bantuan tsunami yang bersumber dari Badan Koordinasi Penanggulangan Bencana tersebut digunakan Bupati Nias untuk membeli peralatan antara lain berupa mesin merk honda GX 160 dengan kapasitas 5,5 PK dari toko Gaya Baru Gunung Sitoli, 100 unit hand tractor, 100 paket bola voley dan net, 10 unit mesin pembuat dodol dan 600 mesin jahit. ‘Harga pembelian tersebut diduga di mark-up. Karena dari hasil pengecekan harga pasar, nilai barang tersebut hanya sebesar Rp 5,6 miliar. Disamping itu, pendistribusian barang tersebut juga diduga fiktif,” ujar Agus.

Akibat perbuatan ini, ICW menilai Bupati Nias Binahati B. Baeha selaku pemegang otoritas pengelolaan anggaran tidak pernah melimpahkan sebagian atau seluruh otoritas pengelolaan anggaran kepada Sekda, SKPD, maupun PPKD. Dengan demikian, ia telah melanggar pasal 2 ayat (2) PP 105 tahun 2000. Selain itu, Binahati juga diduga melanggar pasal 5 ayat 3 huruf a,b, c Permendagri No. 13 tahun 2006 yang menyebut bahwa kepala daerah selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah melimpahkan sebahagian atau seluruhnya kekuasaan keuangan kepada Sekda, dan kepala SKPD.
Pembelian barang yang dilakukan Binahati tanpa melalui proses tender telah bertentangan dengan Kepres 80 tahun 2003 tentang pedoman pengadaan barang dan jasa.

‘Yang terpenting, atas perbuatan ini, Binahati telah memenuhi unsur sebagaimana diatur dalam pasal 2 UU No. 31 tahun 1999 juncto UU No. 20 tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi,’ ujar Agus.
Dalam kesempatan yang sama, sekitar 100 massa yang tergabung dalam Aliansi Nias Menggugat melakukan aksi demonstrasi di KPK menuntut agar dugaan korupsi yang diduga dilakukan Bupati Nias dan Nias Selatan yang pernah mereka laporkan segera ditindaklanjuti.

Sambil membawa keranda yang ditempel photo Bupati Nias, dan beberapa poster yang bertuliskan Binahati Baeha sebagai drakula bagi masyarakat Nias, mereka mendesak KPK mengusut dugaan korupsi dana PSDA tahun 2001-2003 senilai Rp 2,3 miliar, bantuan bencana banjir tahun 2002, kasus pemberian izin carry-over PT. Grutti, penyelewengan atas pengelolaan APBD tahun 2005-2006 senilai Rp. 5,2 M, dan penyelewengan DAK tahun 2005-2006 senilai Rp. 20,5 M. ‘Kita sudah laporkan kasus ini beberapa bulan lalu, namun KPK belum menindaklanjutinya,’ ujar Koordinator Ikatan Masyarakat Nias Depok Herman Harefa

Sementara tuduhan korupsi yang diduga dilakukan Bupati Nias Selatan juga tak luput dari tuntutan pengunjuk rasa untuk dituntaskan. Yohannes Giawa yang juga ketua Pemuda Masyarakat Katolik Indonesia (PMKRI) Nias menguraikan, kasus korupsi yang diduga melibatkan Bupati Nias Selatan diantaranya dugaan korupsi pembangunan tembok penahan pengaman pantai senilai Rp. 8,3 M, pengadaan lahan perkantoran senilai Rp. 16 M, dan pengadaan CPNS.

‘KPK harus mampu menunjukkan kemampuannya untuk mengusut dan menangkap Bupati Nias Binahati Baeha dan Bupati Nias Selatan Fahuwusa Laia,’ujar Yohannes Giawa. (Jos/d)

Sumber: SIB

Komentari

Lucas says:

Thanks for the Honda post. Keep working!