JAKARTA, JUMAT – Aliansi Gerakan Nias Bersatu (AGRESIB) dan Indonesia Corruption Watch (ICW) desak Komisi Pemberantasan Korupsi segera mengusut tuntas dugaan penyimpangan dana tsunami di Kabupaten Nias yang dilakukan oleh bupati kabupaten tersebut, Binahati B Baeha.

Koordinator Ikatan Masyarakat Nias Depok yang ikut tergabung dalam AGRESIB, Herman Harefa, mengatakan gerah dengan penyelesaian hukum kasus tersebut yang tak kunjung selesai dari 2004.

“Binahati telah menjadi tersangka selama empat tahun sejak 2004 di Kejaksaan Agung. Tapi sampai sekarang tak kunjung ada kejelasan. Akhirnya pada Mei lalu kami melaporkan ke KPK dan KPK telah ke Nias tiga kali untuk penyelidikan. Sekarang kami mendesak KPK agar segera mengusut tuntas dugaan penyimpangan dana tsunami di Nias pada 2006,” ujarnya kepada wartawan di Gedung KPK, Jumat (14/11).

Indonesia Corruption Watch menduga ada dua modus korupsi yang dilakukan Binahati, penggelembungan harga dan tidak didistribusikannya sebagian barang bantuan. Pada dugaan penggelembungan harga, menurut data ICW, setidaknya negara dirugikan sebesar Rp3,44 miliar. Oleh karena itu, ICW meminta agar BPK dan BPKP segera melakukan audit investigatif terhadap penggunaan dana bantuan tsunami di Kabupaten Nias 2006.

Kedatangan mereka hari ini juga diikuti oleh sejumlah massa yang membuat aksi di depan Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi. Mereka berorasi dengan tuntutan yang sama. Mereka berjanji akan datangi KPK sekali seminggu untuk mengingatkan KPK akan dugaan korupsi tersebut.

Sumber: Kompas – www.kompas.com – 14 November 2008

Facebook Comments