GUNUNGSITOLI – Untuk kedua kalinya puluhan massa yang menamakan dirinya Aliansi Gerakan Rakyat Nias (Agrenis) melakukan aksi damai di DPRD Nias. Mereka mendesak kepastian hukum soal kasus dugaan korupsi yang melibatkan Bupati Nias, Senin (10/11).

Massa sambil membawa berbagai spanduk dan poster berjalan kaki mulai dari depan Kampus IKIP Gunungsitoli menyusuri Jalan Yos Sudarso dan selanjutnya berkeliling Kota Gunungsitoli yang berakhir di Gedung DPRD Nias di Jln Gomo. Aksi ini sempat menarik perhatian warga dan mengakibatkan arus lalulintas macet di sepanjang ruas jalan yang dilalui. Namun dengan pengawalan petugas dari Polres Nias yang dipimpin langsung Kapolres Nias, AKBP Albertus Sampe Sitorus kemacetan dapat dikendalikan.

Kedatangan massa Agrenis untuk menagih janji dan mendesak DPRD Nias untuk menyurati pihak penegak hukum yang menangani kasus dugaan korupsi yang melibatkan Bupati Nias untuk memberikan kepastian hukum soal dugaan korupsi itu. Seperti halnya kasus dugaan korupsi dana PSDA tahun 2001 sebesar Rp2,3 miliar sudah empat tahun belum ada kejelasan. Demikian juga kasus dugaan korupsi lainnya yang telah dilaporkan oleh masyarakat kepada penegak hukum.

Massa sempat menunggu beberapa saat di halaman gedung DPRD Nias karena pada saat itu seluruh anggota DPRD Nias sedang melakukan rapat. Namun akhirnya Ketua DPRD Nias, M Ingati Nazara didampingi Wakil Ketua masing-masing Arisman Harefa dan Sirila Baeha beserta sejumlah anggota dewan menerima pengunjuk rasa untuk berdialog.

Ketua DPRD Nias, M Ingati Nazara, AMd kepada pengunjukrasa menyatakan pada prinsipnya DPRD Nias sepemahaman dengan apa aspirasi yang telah disampaikan.

Menurut Nazara, apa yang menjadi tuntutan massa Agrenis telah direspon sebelumnya oleh DPRD Nias dengan menyurati lembaga penegak hukum yang menangani kasus dugaan korupsi dana PSDH. Nazara mengimbau kepada seluruh pengunjukrasa dan masyarakat Nias untuk tetap bersabar menunggu proses hukum soal kasus dimaksud.

Demikian juga kasus dugaan korupsi lainnya yang telah dilaporkan masyarakat, Nazara mengharapkan kepada masyarakat untuk memberi kesempatan kepada penegak hukum untuk melakukan tugasnya dan tidak melakukan intervensi atau dengan serta merta menjatuhkan vonis, Bupati Nias sudah pasti bersalah.

Menurut Ketua DPRD Nias, dengan belum adanya kepastian hukum tersebut sebenarnya sangat merugikan masyarakat Nias karena Bupati Nias merasa tidak tenang dalam melaksanakan tugasnya sebagai kepala daerah untuk membangun daerah ini sejajar dengan daerah lainnya di Indonesia .

Sementara itu informasi yang didapatkan Waspada menyebutkan terkait kasus dugaan korupsi dana PSDH Tahun 2001 sebesar Rp 2,3 miliar, BPK dan BPKP telah melakukan audit proyek dimaksud dan hasilnya tidak ditemukan kerugian negara sehingga pihak Kejatisu yang menangani kasus itu telah mengusulkan kepada Kejagung untuk di SP 3 kan.

Patuh
Secara terpisah Bupati Nias, Binahati B Baeha, SH menanggapi aksi demo tersebut mengatakan dirinya sebagai warga negara patuh dengan hukum dan mengakui sudah beberapa kali dimintai keterangan oleh penegak hukum terkait penggunaan dana PSDA dimaksud.

Dia mengharapkan kepada berbagai elemen masyarakat Nias untuk tidak serta merta menvonis dirinya sudah pasti bersalah. Bupati juga menyatakan siap berdialog terkait dugan korupsi yang dituduhkan kepadanya agar masyarakat mengetahui bagaimana duduk persoalan yang sebenarnya. (Waspada, 11/11/2008)

Facebook Comments