TELUKDALAM – Pemutasian dan pelantikan para pejabat struktural eselon II, III dan IV serta pejabat fungsional di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Nias Selatan, berlangsung, Rabu (5/11).

Pelantikannya oleh Bupati Nias Selatan, Fahuwusa Laia di aula kantor Bupati Nias Selatan dan dihadiri Wakil Bupati Nisel Daniel Duha, SH, Wakapolres Nisel, Kompol Andreas Karo-Karo, SH, Asisten II Herman H.Laiya, Ketua TP PKK Nisel Nur Asna Larosa, para Kadis, Kaban, Kabag, Kakan di lingkup Pemkab Nisel.

Pemutasian sejumlah pejabat itu di dasari SK Bupati Nisel dengan Nomor :804.4/334/K/2008 dan lampiran Keputusan Bernomor: 824.4/334/K/2008 tertanggal 4 November-2008, tentang pengangkatan pejabat struktural eselon II, III dan IV serta pejabat fungsional.

Para pejabat yang dilantik itu antara lain, Plt. Kadis Pendidikan Sokhizaro Laia menjadi Kadis Pendidikan, Kakan Satpol PP dimutasi ke Dinas Perhubungan sebagai Kabid Darat. Sedangkan penggantinya KTU Satpol PP Edwar Manao, Zemi Gulo menjadi Sekretaris Inspektorat menggantikan Faogohuku Hulu yang diangkat sebagai KTU Dinas Perhubungan.

Selain itu, Kepala Bagian Kepegawaian Bowoasa Hia,S.Sos yang gencar disorot terkait kasus penerimaan CPNS honorer ilegal TA 2005-2006 dan TA 2007 akhirnya dicopot dari jabatannya dan dimutasi ke Dinas Sosial. Sementara Kabag Kepegawaian yang baru diangkat Kharisman Halawa yang sebelumnya menjabat Kepala Kantor Lingkungan Hidup.

Kemudian, Nasowanolo Loi diangkat menjadi Kabid Program Disdik dan Firman Gea sebagai Kabid Dikmenti Disdik.

Sedangkan para camat yang dimutasi di antaranya Camat Teluk Dalam Faatulo Sarumaha dan diangkat menjadi Kepala Kantor Lingkungan Hidup. Jabatan Camat Teluk Dalam digantikan Jasa Warta Zagoto yang sebelumnya Kasi Sosial Kecamatan Teluk Dalam. Ledianus Nehe sebelumnya salah satu Kabid di Dinas Perindag Tamben, dimutasi sebagai Camat Hibala menggantikan Foluaha Lazira yang diangkat menjadi KTU Dinas Kesehatan. Sementara, pejabat fungsional yang dilantik sebanyak 40.

Bupati dalam sambutannya mengatakan, pemutasian dan pelantikan para pejabat struktural dan fungsional tersebut harus melalui Badan Pertimbangan Jabatan dan kepangkatan(Baperjakat).

Fahuwusa menambahkan pemutasian itu juga merupakan penyegaran dan promosi bagi para PNS yang berprestasi.

Di tempat terpisah, Plt. Sekda Hengkie Yusuf Wau ketika dikonfirmasi, Rabu (5/11) menegaskan pemutasian dan pelantikan para pejabat struktural dan fungsional itu tidak diketahuinya sama sekali. Padahal dia Ketua Tim Baperjakat Kabupaten Nisel.

“Mengenai pemutasian itu, saya tidak tau dan tidak ada diberitahukan kepada saya,” tegasnya.

Sekda mengatakan, pemutasian sudah menyalahi aturan sebagaimana yang diamanatkan pada peraturan Baperjakat ungkap Hengkie. Dirinya sebagai Ketua Baperjakat tidak dilibatkan.

Hengkie menambahkan, seharusnya Bupati dalam hal itu harus jeli dan patuh terhadap mekanisme. “Mengenai pemutasian para pejabat yang tidak sesuai aturan itu akan saya laporkan kepada Gubernur Sumatera Utara,” tegasnya. (Wasapada Online, 7 November 2008)

Facebook Comments