*BPH Nias Corruption Watch (NCW) Perwakilan Nias mengeluarkan pernyataan sikap

Badan Pengurus Harian (BPH) NCW Perwakilan Nias Selatan mengeluarkan pernyataan sikap sehubungan dengan rencana bergabungnya Nias Selatan ke dalam bakal Provinsi Tapanuli. Dalam pernyataan sikapnya yang diterima Redaksi Situs Yaahowu lewat email yang disusul penjelasan lanjutan melalui perbicangan per telefon, Ichtiar Sarumaha, Direktur BPH NCW Perwakilan Nias Selatan menjelaskan bahwa keputusan yang dikeluarkan oleh Pemkab Nias Selatan tentang kabupaten Nias Selatan bergabung sengan Propinsi Tapanuli “sangat prematur dan cacat hukum”.

Dijelaskan Sarumaha, baik Pemda maupun DPRD Nias Selatan belum pernah mengadakan sosialisasi kepada masyarakat di delapan Kecamatan di Nias Selatan tentang rencana bergabungnya Kabupaten Nias Selatan ke dalam calon Provinsi Tapanuli. Keputusan bergabung yang dibuat oleh DPRD dan Bupati Nias Selatan ‘bukan aspirasi murni masyarakat Nias Selatan’, tegas Sarumaha.

Dalam pernyataan sikap tersebut, BPH NCW Perwakilan Nias menegaskan bahwa usulan pemekaran suatu daerah merupakan hak warga negara Indonesia; adalah juga hak masyarakat suatu daerah untuk menyampaikan keinginan bergabung dengan suatu propinsi.

Namun BPH NCW Perwakilan Nias Selatan berpendapat, rencana penggabungan Kabupaten Nias Selatan dengan bakal Provinsi Tapanuli adalah kurang tepat. Secara geografis Kabupaten Nias Selatan terletak di daratan Pulau Nias yang dibatasi oleh lautan dengan daratan Tapanuli di Pulau Sumatera. Secara kultural, masyarakat Nias Selatan berbeda dengan masyarakat Tapanuli. Misalnya saja, ‘bahasa sehari-hari yang digunakan oleh masyarakat Nias Selatan adalah bahasa daerah Nias sedangkan bahasa yang digunakan sehari-hari masyarakat Tapanuli adalah bahasa Tapanuli yang mempunyai perbedaan sangat jauh’.

Menurut BPH NCW Perwakilan Nias Selatan, rencana penggabungan tersebut akan mengganggu program pembangunan kabupaten yang dibentuk pada tahun 2004 itu.

“ … artinya program kerja kabupaten Nias Selatan yang sudah berjalan kurang lebih 4 tahun kembali mulai dari nol lagi” kata pernyataan sikap tersebut.

“… apalagi di bebankan Rp 20 miliar disetor kepada propinsi Tapanuli setiap tahun selama dua tahun pertama dan Rp 2 miliar untuk biaya pemekaran Propinsi Tapanuli,” lanjut pernyataan sikap tersebut.

Ditambahkan Sarumaha, alangkah sakitnya atau sedihnya apabila Kabupaten Nias Selatan ‘berjalan sendiri’ dengan rencananya bergabung dengan Provinsi Tapanuli sementara masyarakat Nias mencita-citakan pembentukan Provinsi Nias.

Sarumaha juga menyampaikan kekecewaan masyarakat Nias Selatan karena Tim Teknis Depdagri yang berkunjung ke Telukdalam pada tanggal 23 September yang lalu tidak diberi kesempatan bertemu dengan tokoh-tokoh masyarakat Nias Selatan.

“Padahal berbagai elemen masyarakat termasuk LSM, tokoh-tohoh partai, agama dan pemuda sudah menunggu di aula kantor bupati Nias Selatan untuk menyampaikan sikap bersama tetapi tidak dipertemukan dengan Tim Teknis Depdagri,” ungkap Sarumaha. Diungkapkannya lebih lanjut, yang bertemu dengan Tim Teknis Depdagri hanyalah Ketua DPRD, Bupati, Wakil Bupati dan sejumlah kecil anggota DPRD Nias Selatan”.

Diungkapkan juga bahwa masyarakat Nias Selatan telah menyampaikan sikap bersama kepada Bupati Nias Selatan yang intinya menolak Kabupaten Nias Selatan bergabung dengan Provinsi Tapanuli. Masyarakat Nias Selatan juga mempertanyakan alasan pengalokasian dana dari APBD Nias Selatan sebesar Rp. 10 milyar per tahun selama dua tahun pertama dan Rp 2 miliar untuk biaya perjuangan Provinsi Tapanuli. (yh/brk/*)

Facebook Comments