Harian SIB online tertanggal 23 September 2008 memberitakan dua “berita gembira” menyangkut dukungan Kabupaten Nias Selatan terhadap pembentukan Propinsi Tapanuli.

“Berita gembira” pertama adalah: dukungan kembali Bupati Nias Selatan terhadap pembentukan Provinsi Tapanuli. Sebagaimana diketahui, dukungan kali ini merupakan dukungan kali kedua Bupati Nisel setelah dukungan itu sempat dicabut sebelumnya.

“Berita gembira” kedua adalah komitmen dukungan finansial Kabupaten Nias Selatan sebesar Rp 22 Miyar untuk bakal Propinsi Tapanuli dengan rincian sebagaimana dikutip dari berita harian SIB sebagai berikut:

… hibah sebesar Rp 10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah) per tahun untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan calon Propinsi Tapanuli selama dua tahun berturut-turut terhitung sejak peresmian sebagai daerah otonom yang akan dijabarkan dalam APBD Kabupaten Nisel tahun anggaran berjalan.”

… dukungan dana sebesar Rp 2.000.000.000 (dua miliar rupiah) untuk membiayai penyelenggaraan pemekaran daerah untuk pertama kali di calon Propinsi Tapanuli yang penyelenggaraannya tertuang dalam APBD Kabupaten Nisel anggaran berjalan.”

Sejumlah pertanyaan pantas kita ajukan.

Pertama, komitmen keuangan ini agaknya hanya ditujukan kepada Kabupaten Nias Selatan, dan tidak merupakan komitmen merata yang dibebankan kepada setiap Kabupaten atau Kota yang ingin menjadi bagian dari bakal Provinsi Tapanuli. Pertanyaan: mengapa Panitia Pembentukan Propinsi Tapanuli tidak kritis mempertanyakan alasan mendasar dukungan dana ‘spontan’ seperti ini dan terkesan ingin menerima begitu saja?

Kedua, Kabupaten Nias Selatan adalah Kabupaten yang masih baru terbentuk, yang membutuhkan dana besar untuk pembangunan dearahnya. Dana sebesar Rp 22.000.000.000.- itu tidaklah kecil untuk ukuran kabupaten yang termasuk termiskin di Sumatera Utara. Pertanyaan: mengapa Panitia Pembentukan Propinsi Tapanuli seakan tidak peduli akan kenyataan bahwa dana sesesar itu sangat dibutuhkan langsung oleh Kabupaten Nias Selatan untuk membangun daerah miskin itu, saat ini juga dan bukan beberapa tahun ke depan apabila Propvinsi Tanuli itu telah terbentuk? Bukankah Panitia Pembentukan Propinsi Tapanuli telah mengantisipasi konsekuensi keuangan yang akan timbul sebagai akibat terbentuknya Propinsi itu kelak ?

Ketiga, komitmen ini memiliki kesan kuat komitmen satu arah – artinya komitmen Kabupaten Nias Selatan untuk bakal Propinsi Tapanuli, tetapi tidak dibarengi dengan komitmen Panitia Pembentukan Propinsi Tapanuli kepada masyarakat Kabupaten Nias Selatan. Pertanyaan: ketika menerima komitmen itu, adakah juga komitmen yang dapat dipegang dan dipercaya dari Panitia Pembentukan Propinsi Tapanuli bagi kesejahteraan masyarakat Nias Selatan kelak ? 

Keempat, mengingat bahwa perjuangan pembentukan Provinsi Tapanuli tidak terkait langsung dengan urusan pembangunan di daerah Nias Selatan saat ini, pantaskah DPRD dan Bupati Nias Selatan mengikat diri ke dalam komitmen keuangan seperti itu?

Kita berharap, semua pihak yang terkait mengedepankan kearifan dan akal sehat.(*)

Facebook Comments