Medan – Tepuk tangan gemuruh bergema di ruang tamu Pemimpin Umum Harian “Sinar Indonesia Baru” (SIB) pukul 12.30 WIB Senin 22/9-08 kemaren. Apa yang terjadi?

Rupanya ada suatu berita gembira yang membuat DR GM Panggabean terkejut namun membawa sukacita. Yaitu, ketika Ketua DPRD Nias Selatan DR (HC) Hadirat Manao melaporkan kepada Pak GM, bahwa Bupati Nias Selatan Fahuwusa Laia yang tadinya mencabut dukungannya terhadap pembentukan Propinsi Tapanuli, telah mendukung kembali dan sudah membuat keputusan mendukung terbentuknya Propinsi Tapanuli dan Nias Selatan bergabung di dalamnya.

Waaah, Puji Tuhan! Ini benar-benar mujizat! Semoga Bapak Hadirat Manao dan Bupati Nisel serta seluruh rakyat Nisel diberkati oleh Tuhan, kata Pak GM terharu, disambut tepuk tangan puluhan pengurus Panitia Pembentukan Propinsi Tapanuli yang ikut hadir.

Kemudian Ketua Umum Panitia Pembentukan Propinsi Tapanuli Ir GM Chandra Panggabean memohon izin perkenan Pak GM menerima penyerahan Surat Keputusan dari Bupati Nias Selatan dan Surat Keputusan dari DPRD Nias Selatan, yang akan diserahkan oleh Ketua DPRD Nias Selatan.

Pak GM pun dengan senang hati langsung berdiri serta mengajak semua ikut berdiri menyaksikan penyerahan Keputusan itu, dan minta wartawan foto SIB Jhon Manalu mengabadikan peristiwa bersejarah itu.

Sebagaimana diketahui, pada mulanya melalui sidang paripurna DPRD Nias Selatan, Nisel telah membuat Keputusan mendukung pembentukan Propinsi Tapanuli dan Nisel ikut masuk di dalamnya, dan Bupati Nisel pun mendukungnya. Namun di tengah jalan, Bupati Nias Selatan mencabut dukungannya itu, tetapi sekarang, persis menjelang Tim dari Depdagri datang, Bupati Nisel telah membuat Keputusan mendukung kembali pembentukan Propinsi Tapanuli.

“Ini suatu pertanda, bahwa Tuhan memberkati perjuangan kita. Tuhan sudah melihat kesusahan hidup rakyat kita di Tapanuli, termasuk di Nias Selatan. Hanya kepadaNyalah kita orang-orang lemah berserah diri, supaya kiranya Tuhan menguatkan hati dan tekad semua Panitia, semua Bupati/Walikota, semua DPRD, dan juga hati Bapak Gubernur kita, untuk terus bersatu seia-sekata memperjuangkan terbentuknya Propinsi Tapanuli, sampai terwujud menjadi kenyataan”, kata Pak GM.

Pak GM menegaskan, siapa pun tidak boleh menganggap remeh tuntutan pembentukan Propinsi Tapanuli ini, sebab ini menyangkut nasib rakyat Tapanuli turun-temurun.

HARI INI TIM DPOP DEPDAGRI KE TAPANULI DAN NISEL TINJAU KELAYAKAN PROPINSI TAPANULI
Kunjungan Panitia Pembentukan Propinsi Tapanuli kepada DR GM Panggabean adalah untuk melaporkan, bahwa Tim Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOP) Departemen Dalam Negeri, hari ini Selasa (23/9) hingga Kamis (25/9), berkunjung ke Tapanuli dan Nias Selatan guna meninjau kelayakan pembentukan Propinsi Tapanuli. Sebelum bertolak ke Tapanuli dan Nisel, Tim DPOP terlebih dahulu bertemu dengan Gubsu Syamsul Arifin dan Biro Otda Sumut di Medan.

Hal itu disampaikan Ketua Umum Panitia Pembentukan Propinsi Tapanuli Ir GM Chandra Panggabean, didampingi Sekum Panitia Ir Hasudungan Butar-butar MSi, dan panitia lainnya antara lain DR (HC) Hadirat Manao, yang juga Ketua DPRD Nisel, Sanggam SH Bakara, Jhon Eron Lumban Gaol SE, Jumongkas Hutagaol, DR Ir Binsar Situmorang MSi MAP, Budiman Nadapdap SE, Hitler Siahaan SH, Sanco Manullang ST MT, Prof Dr FM Datumira Simanjuntak SH, Ir KCT Sianturi, DR (HC) Toga Sianturi, Denny MB Samosir SE MM, Saroli Giawa, dan Herman Nduru, saat beraudiensi dengan Ketua Umum Dewan Penasehat Panitia Pembentukan Propinsi Tapanuli DR GM Panggabean, Senin (22/9), di kantor SIB Medan. Pertemuan itu juga dihadiri anggota DPD RI Parlindungan Purba SH MM.

Chandra Panggabean mengatakan, untuk meninjau kelayakan Propinsi Tapanuli di 7 kabupaten/kota yang termasuk dalam wilayah Propinsi Tapanuli tersebut, Tim DPOP Depdagri yang berjumlah sekira 10 orang itu dibagi dalam tiga tim. Yakni, tim yang meninjau Kabupaten Samosir, tim untuk Kabupaten Taput, Tobasa dan Humbahas yang berkumpul di Tarutung. Usai pertemuan di Tarutung, tim ini akan meninjau Kabupaten Tapteng dan Kota Sibolga, serta tim yang meninjau Kabupaten Nisel.

“Panitia Pembentukan Propinsi Tapanuli juga akan dibagi dalam tiga kelompok untuk mendampingi Tim DPOP Depdagri itu”, tambahnya.

Lebih lanjut dikatakan, seluruh persyaratan administrasi pembentukan Propinsi Tapanuli sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) No 78 tahun 2007 hampir terpenuhi. Menurutnya, Panitia hanya tinggal mengumpulkan Surat Keputusan (SK) Tentang Persetujuan Cakupan Wilayah, Penetapan Nama, Penetapan Lokasi Ibu Kota, Alokasi Dana, Penyerahan Aset dan Pemindahan Personil Pembentukan Calon Propinsi Tapanuli dari DPRD dan Kepala Daerah 7 Kabupaten/Kota yang termasuk dalam wilayah Propinsi Tapanuli.

Namun yang paling menggembirakan dan surprise bagi Panitia, menurut Chandra, Pemkab Nisel yang sebelumnya mencabut dukungannya terhadap pembentukan Propinsi Tapanuli dan Panitia sudah ragu akan memperoleh SK dukungan dari Bupati Nisel, justru menjadi Pemda pertama yang menyerahkan SK dimaksud.

NISEL SERAHKAN SK
Pada kesempatan itu, Ketua DPRD Nisel DR (HC) Hadirat Manao, menyerahkan Keputusan DPRD Nisel dan SK Bupati Nisel No 282/KPTS/2008 Tentang Persetujuan Cakupan Wilayah, Penetapan Nama, Penetapan Lokasi Ibukota, Alokasi Dana, Penyerahan Aset dan Pemindahan Personil Pembentukan Calon Propinsi Tapanuli, yang ditandatangani Bupati Nisel Fahuwusa Laia, dan Ketua DPRD Nisel DR (HC) Hadirat Manao kepada DR GM Panggabean.

Dalam SK tersebut, DPRD dan Pemkab Nisel memutuskan dan menetapkan: satu, menyetujui pembentukan calon Propinsi Tapanuli sebagai hasil pemekaran dari Propinsi Sumatera Utara. Kedua, lokasi calon ibukota Propinsi Tapanuli sebagaimana dimaksud dalam dictum kesatu adalah Kecamatan Siborong-borong Kabupaten Taput. Ketiga, menyetujui wilayah Kabupaten Nisel sebagai cakupan wilayah Propinsi Tapanuli.

Keempat, menyetujui pemberian hibah sebesar Rp 10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah) per tahun untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan calon Propinsi Tapanuli selama dua tahun berturut-turut terhitung sejak peresmian sebagai daerah otonom yang akan dijabarkan dalam APBD Kabupaten Nisel tahun anggaran berjalan.

Kelima, menyetujui pemberian dukungan dana sebesar Rp 2.000.000.000 (dua miliar rupiah) untuk membiayai penyelenggaraan pemekaran daerah untuk pertama kali di calon Propinsi Tapanuli yang penyelenggaraannya tertuang dalam APBD Kabupaten Nisel anggaran berjalan.

Dan keenam, menyetujui penyerahan kekayaan daerah yang memiliki atau dikuasai berupa barang bergerak dan tidak bergerak, personil, dokumen dan hutang piutang Kabupaten Nisel yang nyata-nyata berada dalam wilayah calon Propinsi Tapanuli dan tindaklanjutnya dilaksanakan sesudah Propinsi Tapanuli dibentuk sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

“Untuk memperoleh SK dukungan dari Bupati Nisel perlu perjuangan yang sangat panjang dan melelahkan. Tapi, karena tujuannya yang mulia, Panitia Pembentukan Propinsi Tapanuli dari Nisel terus berjuang untuk mendapatkannya. Dan akhirnya perjuangan kita pun berhasil”, ujarnya.

Ia juga mengatakan, kehadiran tim DPOP Depdagri di Nisel akan disambut Pemkab, tokoh masyarakat, tokoh adat dan masyarakat setempat. “Spanduk dan umbul-umbul untuk menyambut tim Depdagri juga sudah terpasang di pelosok-pelosok Nisel”, demikian Hadirat Manao.

Sementara itu, Sekum Panitia Ir Hasudungan Butar-butar MSi mengimbau, DPRD dan Pemda lainnya agar mengikuti langkah Pemkab Nisel agar Propinsi Tapanuli dapat diundangkan tahun ini juga. “Kita imbau Pemda yang belum mengeluarkan SK dukungannya agar secepatnya menerbitkannya agar Propinsi Tapanuli dapat diundangkan tahun ini juga”, imbaunya.

Anggota DPD RI Parlindungan Purba SH MM menyatakan, DPD RI sangat mendukung terbentuknya Propinsi Tapanuli. Ia mengaku sangat gembira adanya SK dukungan dari Pemkab Nisel yang sebelumnya telah menolak pembentukan Propinsi Tapanuli.

“SK DPD RI tentang rekomendasi pembentukan Propinsi Tapanuli juga akan dikirim ke Komisi II DPR RI”, pungkasnya.

Wartawan SIB yang meliput acara ini melaporkan, semua Panitia Pembentukan Propinsi Tapanuli kelihatan tetap kompak dan bertekad kuat untuk terus memperjuangkan pembentukan Propinsi Tapanuli. Kalau perlu, sampai demo pun ke Jakarta, siap.

Prof Dr Datumira Simanjuntak malah menegaskan sikapnya kepada Pak GM: “Demi Propinsi Tapanuli, Saya masuk penjara pun mau”, tegasnya, disambut tepuk tangan. (SIB, 23/09/2008)

Facebook Comments