Medan – Gubernur Sumatera Utara H Syamsul Arifin SE mengharapkan seluruh Pemkab dan Pemko di Sumut untuk menerapkan pelayanan publik yang efektif dan efisien, murah, mudah, cepat dan pasti, melalui program terpadu atau one stop service. Sehingga memudahkan masyarakat dan pelaku usaha yang akan berinvestasi di daerah ini.

Demikian disampaikan Gubsu kepada wartawan, di sela kunjungan ke rumah pejuang, Selasa (19/8) Medan. “Kita sudah panggil seluruh daerah, dan ke depan kita berharap dapat melakukan perbaikan dalam pelayanan publik, termasuk penerapan sistem satu atap,” jelasnya.

Hal itu disampaikan Gubsu, terkait hasil kajian Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) tentang tata kelola ekonomi kabupaten dan kota seluruh Indonesia yang menempatkan 7 kabupaten dan kota di Sumut dengan tata kelola ekonomi yang terburuk. Bahkan tidak satupun kabupaten dan kota di Sumut yang masuk kategori terbaik.

Karena itu, Gubsu berharap, seluruh daerah kabupaten dan kota di Sumut sudah menerapkan sistem pelayanan terpadu atau one stop service pada tahun 2009. Sehingga pada tahun berikutnya Sumut menjadi provinsi yang memiliki kinerja tata kelola ekonomi yang terbaik.

Sementara itu, dalam sambutannya yang dibacakan Asisten Ekbang Setdaprovsu Drs H Kasim Siyo Msi dalam pembukaan seminar sehari tentang Faktor-Faktor Penentu Posisi Kabupaten/Kota dalam Indeks Ekonomi Daerah, Selasa (19/8) di Aula Martabe, Gubsu menyampaikan, bahwa hasil kajian KPPOD hanya berhenti pada penilaian standar-standar indikator yang ada.

“Saya menilai KPPOD tidak melihat lebih jauh secara konstekstual permasalahan nyata yang dihadapi kabupaten/kota di Sumatera Utara, terutama terkait perimbangan keuangan pusat dan daerah,” ujarnya.

Disebutkan, penilaian KPPOD tidak mencakup masalah ketidakseimbangan dan ketidakadilan yang dihadapi Sumut. Terutama terkait masalah perimbangan bagi hasil perkebunan.

Sebagai gambaran, jelasnya, lahan Sumut sebagian besar dimanfaatkan oleh pemerintah pusat, swasta nasional dan asing untuk lahan perkebunan. Luas lahan yang digunakan sangat besar, mencapai 1,6 juta hektar lebih atau hampir seperempat dari luas Sumut. “Namun Sumut tidak memperoleh bagi hasil perkebunan tersebut,” ujarnya.

Padahal, akibat aktivitas perkebunan itu, Sumut terbebani dengan rusaknya infrastruktur transportasi seperti jalan dan jembatan. Serta kesulitan pengembangan tata ruang bagi fasilitas publik.

Meski begitu, Gubsu menyambut baik hasil kajian yang dilakukan KPPOD tersebut. Karena, hasil kajian tersebut dapat menjadi bahan evaluasi bagi daerah Sumut untuk berbenah diri dan melakukan perbaikan ke depan.

Sementara itu, Ketua KPPOD Dr Bambang S Brodjonegoro dalam ceramahnya menyampaikan, dari 243 kabupaten dan kota yang dilakukan survey oleh KPPOD, sebanyak 7 kabupaten dan kota di Sumut tercatat sebagai daerah dengan tata kelola ekonomi yang terburuk. Tujuh daerah tersebut adalah Kota Medan, Labuhan Batu, Tanjung Balai, Asahan, Karo, Nias, dan Nias Selatan. (SIB, 22/08/2008)

Facebook Comments