Menelusuri Akar Kemiskinan Nias
*Sebuah Pengantar
Oleh Erix Hutasoit
Kemiskinan di Pulau Nias adalah anomali. Tidak seharusnya kemiskinan ”berjangkit” di daerah yang kaya akan sumber daya alam. Pulau Nias punya keindahan alam, punya tanah yang produktif, punya laut yang kaya akan ikan dan hasil lainnya, punya orang-orang yang kuat bekerja. Jika kita mengunjungi desa-desa di puncak gunung di daerah Gomo sana. Kita akan berjumpa dengan orang asli Nias yang tenaga nya begitu kuat. Dan mereka pun rajin bekerja.
Dari titik ini lah saya menyimpulkan kemiskinan di Pulau Nias bukan kemiskinan natural. Melainkan kemiskinan struktural. Kemiskinan yang disebabkan sistem yang tidak beres dan tidak adil (injustice system).
Mari saya ajak Anda menelusuri sejenak jejak-jejak injustice system itu. Kita berangkat dari segi pertumbuhan ekonomi. Jika kita baca laporan Badan Pusat Statistik (BPS). Kita akan temui fakta spektakuler bahwa pertumbuhan ekonomi Kabupaten Nias jauh lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi Indonesia dan Sumatera Utara.
Fakta yang lebih fantastis terjadi di tahun 1998-1999. Di tahun 1998, perekonomian Nias ambruk ke angka sekitar minus 10 persen. Tapi kejatuhan ini dapat dimaklumi, karena pada tahun itu Indonesia sedang diguncang kekacauan ekonomi. Namun setahun kemudian, pertumbuhan ekonomi Nias melonjak sekitar 15 persen. Ini menunjukkan betapa produktif nya perekonomian Nias.
Jika kita ikuti teori pertumbuhan ekonomi. Harusnya pertumbuhan ekonomi yang tinggi itu akan membawa dampak pada pemerataan kesejahteraan. Akan tetapi Trickle Down Effect yang diyakini dapat mendistribusikan kesejahteraan, ternyata tidak ”tiba” di Nias.
Pertumbuhan yang tinggi itu, malah berbanding terbalik dengan angka kemiskinan. Kemiskinan terus meningkat. Alhasil pada tahun 2004, Kabupaten Nias Selatan dan Kabupaten Nias ”dinobatkan” sebagai kabupaten termiskin pertama dan kelima di Sumatera Utara.
Inilah yang menggiring nalar kita pada pertanyaan kritis, ”Siapa seh yang menikmati pertumbuhan ekonomi yang tinggi itu ?”
Mari kita kembali telusuri perekonomian Nias untuk menemukan jawabnya. Berdasarkan data BPS di tahun 2005. Lebih dari 46 persen perekonomian Nias di topang oleh sektor pertanian; urutan kedua ditempati sektor perdagangan sebesar 21 %. Sektor jasa-jasa memberikan kontribusi sebesar 11 % dan berada di peringkat ketiga. Sedangkan peringkat keempat adalah sektor bangunan yang menyumbang 10 %.
Tapi yang terjadi adalah paradoks. Sektor pertanian malah menjadi penyumbang angka kemiskinan terbanyak. Artinya orang miskin di sini umumnya adalah petani. Kok bisa ?
Mari kita lihat kembali data BPS. Pada tahun 2004 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Nias adalah Rp.200.106.529.780,-. Dimana sektor pertanian menyumbang 41,09 persen. Dan sektor perdagangan hanya berkontribusi sebesar 21,78 persen .
Akan tetapi dari segi distribusi (penyebaran) terjadi kesenjangan yang besar. Petani yang berjumlah 341.130 jiwa hanya memperoleh bagian dari PDRB sebesar Rp.1.900.000,-/kapita. Sedangkan pedagang yang jumlahnya hanya 15.040 jiwa, meraup Rp.26.000.000,-/kapita. Artinya perbedaan PDRB perkapita antara petani dan pedagang sebesar 1 berbanding 13. Dan jurang antara si miskin dan si kaya di Nias semakin jauh terbentang.
Merujuk pada Gunawan Sumodiningrat dalam Pemberdayaan Sosial; Kajian Ringkas Pembangunan Manusia Indonesia (2007). Dia menyebut kesenjangan terjadi apabila 20 persen penduduk yang tergolong kaya meraih 50 persen atau lebih dari GNP (Gross National Product). Untuk tingkat kabupaten dari bisa lihat dari PDRB (Produk Domestik Regional Bruto).
Inilah yang menggiring kita pada pertanyaan lain, ”Bagaimana caranya 20 persen penduduk kaya itu mampu meraup lebih dari setengah perekonomian Nias ?”
Nias dalam Pusaran Hukum Pasar: M-C-M`
Bagian ini saya mulai dengan mengutip Noniwati Telaumbanua dalam Kepulauan Nias: Konsekuensi Sebuah Ketidakstabilan dan Ketidakpastian Kondisi Alam (Bagian II) (2007):
“Dunia bisnis berpusat di Gunungsitoli, Teluk Dalam dan Lahewa, namun tidak diimbangi dengan ketangguhan penduduk untuk menguasai sektor-sektor vital, melainkan dipegang oleh pendatang, baik sebagai badan tunggal maupun sebagai pemodal kuat. Wilayah ini menjadi bergantung sekali dengan fluktuasi pasaran yang ditetapkan secara otonom oleh penguasa pasar yang berada di tiga kota di atas…”
Dari paragraf ini saya menyimpulkan. Pertama, sektor bisnis di Pulau Nias terpusat pada tiga kota yaitu Gunungistoli, Teluk Dalam dan Lahewa. Kedua, sektor bisnis itu dikuasai oleh para pendatang sebagai pemilik modal (kapitalis). Ketiga, kelompok ini secara otonom menjadi “decision of price” (penentu tingkat harga-harga).
Nah, sebentar kita beralih ke teori-teori seputaran pertukaran (perdagangan). Karl Marx dalam buku babon nya Das Capital: A Critique of Political Economy Volume I (1954) pada bagian kedua The Transformation of Money into Capital. Menyebut bahwa pertukaran dalam masyarakat kapitalis mengambil rumus Money – Commodity – Money (M-C-M).
Menurut hukum ini, si kapitalis memulainya dengan uang (M) untuk membeli komoditi (C). Komoditi tersebut kemudian dijualnya untuk memperoleh uang lagi (M2). Marx menamakan tahap pertama ini (M – C) sebagai kapital pendahuluan (Advanced Capital), dan tahap kedua (C – M) sebagai kapital kerja (Relation of Capital).
Tetapi, Marx mengingatkan bahwa keseluruhan proses ini (M – C – M ), tidak ada maknanya, jika si kapitalis hanya mendapatkan uang sebesar uangnya semula. Misalnya, jika semua ia memiliki Rp. 1000,- (M), kemudian digunakannya untuk membeli atau memproduksi sepatu seharga Rp. 900.- (C), dan menjual sepatu itu dengan harga dasar Rp. 1.000,- (M).
Bagi Marx, pertukaran model ini bukanlah cara produksi kapitalis. Karena itu, Marx menuliskan kembali rumusnya ini menjadi M – C – M’, dimana M’ (M plus) mewakili jumlah yang lebih besar dari M atau M’ > M. Uang senilai Rp. 1000,- (M) yang digunakan untuk membeli atau memproduksi sepatu senilai Rp. 900,- (C). Sepatu itu kemudian dijual menjadi Rp. 1.100 (M’). Dari proses ini, si kapitalis mendapatkan tambahan uang senilai Rp. 100,- yang kemudian sirkuit ini terus berputar tanpa henti. M’ inilah yang nantinya disebut Marx sebagai “nilai lebih“.
Pada tahap M – C – M’, yang disebut Marx dengan istilah sirkuit uang, si kapitalis memproduksi komoditi bukan untuk konsumsi tapi, untuk dijual dengan tujuan semata-mata akumulasi nilai uang. Demikian pula, si konsumen membeli barang bukan semata-mata bertujuan memenuhi kebutuhannya. Proses M – C – M’ ini terjadi dalam situasi yang tidak pernah usai dan diam, sehingga terjadi apa yang disebut surplus product (kelebihan produksi).
Dalam konteks Pulau Nias, hukum inilah yang berlaku dalam dua fase. Fase pertama, pemilik modal menggunakan uangnya (M) untuk membeli komoditas (C) seperti karet, kopra, coklat dengan harga yang murah. Kemudian menjual kembali Komoditas itu dengan harga mahal (M2). Dari sana pemilik modal mendapat keuntungan. Tapi fase kedua adalah keuntungan yang dapat dari memasok barang-barang dari Sumatera daratan ke Nias dengan cara yang sama.
Inilah yang membuat kelompok pemilik modal seperti pedagang mampu menguasai lebih dari 50 persen perekonomian Nias.
Sampai disini, saya menyimpulkan bahwa kemiskinan di Pula Nias sangat dipengaruhi oleh sistem kapitalisme. Pemilik modal terlalu “berkuasa” dalam mendikte tingkat harga. Dan mereka seolah tidak terjamah oleh kekuatan apapun.
Tidak anehlah kalau Komite Pemantau Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) menepatkan Pulau Nias sebagai daerah yang paling amburadul tata kelola ekonominya.
Sampai disinilah untuk sementara penelusuran kita tentang akar kemiskinan di Nias. Akan lebih menarik lagi, jika ada yang berminat untuk melakukan pendalaman. Menemukan siapa aktor-aktor yang terlibat dan bagaimana pola keberlangsungan sistem kapitalisme di Pulau Nias ini. Salam***
Erix Hutasoit, bekerja untuk salah satu lembaga sosial di Nias.
August 13th, 2008 at 7:01 am
Analisa yang dilakukan oleh Saudara Erix Hutasoit mendasar.
Siapa yang salah ? Bagaimana solusinya ?
Yang salah : bukan rakyat dan bukan pemilik modal. Dari cerita Erix di atas, petani cukup rajin dan bekerja keras. Pemodal juga tidak disalahkan untuk mengambil untung yang tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Jadi benar kalau Erix mengatakan bahwa struktur ekonominya yang salah.
Struktur itu hanya konsep yang dibuat oleh manusia. Oleh karena itu, pejabat-birokrasi di Nias harus menyadari ketimpangan itu. Mulai dari Bupati, DPRD, dan seluruh jajaran terkait dengan itu harus SADAR. Pusatkan pikiran untuk membuat konsep pembangunan yang menguntungkan petani. Jangan hanya memikirkan: keuntungan sendiri, keluarga, atau teman-teman.
Sangat terpuji kalau tidak alergi kepada pemikiran kaum intelektual. Sebab saya lihat ada kecenderungan seperti itu pada para pejabat Nias. Terutama terhadap kaum intelektual dari daerah, para pejabat Nias nampak alergi berkomunikasi-ilmiah. Apakah alasan : malu terhadap kekurangan sendiri atau karena dianggap sebagai saingan ? Saya tidak jelas ! Kita berharap artikel Erix ini berguna untuk perbaikan masa depan pembangunan Nias.
Ya’ahowu !
Amandaya
August 13th, 2008 at 2:02 pm
Dear Amandaya
Amandaya yang baik. Saya setuju dengan anda. Persoalan kemiskinan di Nias memang berhubungan erat dengan struktur ekonomi. Dalam kamus pegiat development studies disebut sebagai stuktur- ekonomi- politik nya. Karena stuktur selalu berbicara tentang kekuasaan (politik) dan kesejahteraan (ekonomi). Secara sederhana dapat kita katakan bahwa ekonomi-politik adalah bagaimana kekuasaan digunakan oleh tiga cabang kekuasaan (eksekutif-legislatif-yudikatif) untuk mendistribusikan kesejahteraan (membuat rakyat lebih sejahtera).
Kalau di jurusan political sience , pendekatan ekonomi-politik dapat digunakan untuk menganalisis kemana sebuah rezim (kelompok/perorangan yang berkuasa) berpihak. Atau kelompok mana yang dia (penguasa) itu untungkan. Ukuran-ukuran keberpihakan itu dapat dilihat dari segi anggaran (budgeting) dan dari segi kebijakan (legislasi).
Sebuah rezim dikatakan pro rakyat dari segi budgeting, jika anggaran untuk kesejahteraan publik seperti kesehatan, pendidikan dan pemenuhan sandang dan pangan, jauh lebih besar dibandingkan anggaran untuk biaya rutin dan pengeluaran yang sifatnya non-development (bukan pembangunan).
Saya beri contoh dua daerah yang punya berbeda dalam anggaran. Pertama, Kabupaten Jembaran. Kabupaten di provinsi Bali hanya mempunyai PAD (Pendapatan Asli Daerah) di tahun 2007 sebesar Rp. 15 milliar (bandingkan dengan PAD Kabupaten Nias tahun 2007 yang mencapai Rp.18 milliar). Dengan PAD sekecil itu Jembaran mampu mengratiskan akses pendidikan mulai SD-SLTA. Jembaran berani memberikan penghargaan kepada guru berupa insentif Rp.5000,- per jam (di luar tunjangan guru), bonus, dan gaji ke-14 sebesar Rp.1 juta per tahun. “Bagi kami, investasi sumber daya pendidikan di atas segalanya,” kata I Gede Winasa, Bupati Jembaran (Kompas, 8/3).
Kedua, Kabupaten Kutai Kertanegara adalah Kabupaten paling kaya di Indonesia. Di sana sederet bagunan mewah perpaduan arsitektur moderen dan tradisional, menjadi “etalase” dari kekayaan itu. Tapi bagaimana dengan pendidikan nya ? Lihatlah SMP N Tenggarong yang terletak di jalan Ki Hajar Dewantara. Bagunan SMP itu sudah rapuh dan bocor. “ Sementara itu, di Kecamatan Muara Badak Masih ada SD filial yang terpaksa memanfaatkan rumah dengan kondisi seadanya,” tulis Tonny D Widiastono dalam laporan nya yang berjudul Kebijakan Pendidikan ; Ke Mana Arah Pendidikan Kita ? (2008).
Dari dua contoh itu, kita bisa melihat bahwa keberpihakan sebuah rezim kepada rakyat nya, tergantung political will (kemauan politik) bukan tergantung dari kaya atau tidak nya daerah itu. Besar tidaknya PAD tidak menjadi penghalang kepada sebuah rezim untuk berpihak kepada rakyat kecil (miskin).
Akan tetapi yang terjadi di Nias adalah keanehan (anomali). Sudah PAD nya kecil, political will elite-elite politik nya pun rendah. Mari kita simak hasil analisis Bank Dunia tentang Keuangan Publik Nias 2007. Bank Dunia membeberkan bahwa sebelum tahun 1998, rata-rata 65 persen pengeluaran di pulau ini dihabiskan untuk fungsi-fungsi pembangunan. Namun setelah 1998 pengeluaran semakin didominasi oleh pengeluaran rutin. Sepanjang tahun 2001-2005, pengeluaran rutin rata-rata menghabiskan 66 persen total pengeluaran Nias dan Nias Selatan.
Lha, kalau angka nya sudah begitu siapa yang ngak ”geleng-geleng” kepala. Masa pula anggaran hampir setengah habis untuk biaya rutin. Jadi untuk pembangunan apalagi (?). Dengan anggaran yang cuma 34 persen, apa mungkin bisa berbuat banyak. Syukur-syukur kalau dari jumlah itu bisa terealisasi penuh. Bagaimana pula kalau dana itu masih di korupsi. Wah..
Maka tidak heran lah kalau Pulau Nias ini terus menerus mengalami keterbelakangan.
Dari segi legislasi (kebijakan), keberpihakan itu bisa dilihat dari isi peraturan daerah (perda) yang diproduksi. Apakah perda-perda itu dibuat untuk melindungi rakyat kecil (miskin) atau sebaliknya.
Di zaman otonomi daerah seperti sekarang ini, daerah sebenarnya punya kewenangan yang cukup besar untuk “memproteksi” daerahnya. Melindungi warga nya untuk tidak semakin miskin. Memberikan intesif dan kemudahan-kemudahan agar warga miskin bisa mengembangkan dirinya.
Nah bagaimana dengan legislasi di Pulau Nias ini ? menjawab pertanyaan itu, saya lebih suka untuk memberikan nya kepada Amandaya. Amandaya bisa menelusuri nya lebih dalam lagi. Amandaya adalah penduduk Nias, adalah sangat penting warga seperti Amandaya mengetahui secara detail, aturan-aturan apa yang buat legislatif untuk pulau ini. Mencari tahu apahkah aturan-aturan yang ada sudah berpihak atau tidak.
Amandaya, apa yang saya tulis diatas hanyalah “secuil” cara untuk menganalisis keadaan Pulau Nias. Ibarat dokter, ini masih sekadar diagnosa. Masih diperlukan penelitian yang lebih mendalam lagi agar diagnosa menjadi lebih valid. Dari sana lah kita baru bisa memberikan “resep” yang effektif untuk menyembuhkan “penyakit” kemiskinan di Pulau Nias..
Akhirnya saya berterima kasih atas respon yang Amandaya berikan. Senang bisa berbagi.
Salam,
Erix Hutasoit
August 13th, 2008 at 8:37 pm
Kata salah satu artikel di situs ini… Salah Satu Penyebab Kemiskinan Masyarakat Nias adalah Sistem Adat Perkawinan Nias… lho, Bang Erix…
August 14th, 2008 at 12:37 pm
Dear Ibu Debora
Terima kasih buat komentarnya.
Saya sudah mendengar dan membaca banyak tulisan tentang hal itu. Bahwa sistem pernikahan dalam adat Nias dianggap salah satu penyebab kemiskinan di Nias. Kalau saya boleh pertajam, yang dimaksud penyebab kemiskinan itu adalah banyak nya biaya (uang) yang harus di keluarkan.
Tapi kalau kita mau kritis lagi, anggapan bahwa faktor budaya sebagai penyebab kemiskinan, masih menyisakan ruang besar untuk diperdebatkan. Tergantung dari perspektif mana kita melihatnya.
Menurut Heru Nugroho dalam buku nya Berpikir Kritis (2001), ada tiga bentuk cara berpikir dalam melihat fakta sosial : (1) Cara berpikir man on the street (2) Cara berpikir secara sosiologis dan (3) cara berpikir secara filosopis
Cara berpikir man on the street adalah cara berpikir yang hanya melakukan tanpa perlu pendalaman. Ini seperti seseorang yang berdiri diatas jalan beraspal, bagi orang ini yang dimaksud jalan adalah apa yang ada dipijaknya. Hitam, keras dan ada garis putihnya. Dia tidak begitu perduli untuk mencari tahu kenapa jalan harus bentuk nya seperti itu.
Heru Nugroho memberikan contohkan lain, yaitu : penggunaan tangan kiri dan tangan kanan. Tangan kanan dianggap menyimbolkan kesopanan, sedangkan tangan kiri sebaliknya (tidak sopan). Bagi orang yang cara berpikirnya man on street, dia akan melakukan kebiasaan itu (menggunakan tangan kanan untuk memberikan/menerima sesuatu sebagai simbol kesopanan). Orang seperti ini tidak begitu memperdulikan asal-usul cara tersebut. Bagi dia, semua sudah diatur, jadi tinggal lakukan saja.
Cara berpikir sosiologi berbeda lagi. Cara berpikir ini lebih ”investigatif”. Dia akan menyelidiki kenapa tangan kiri dianggap tidak sopan dan kenapa tangan kanan dianggap sopan. Kemudian dia akan mencari tahu bagaimana tata cara itu bisa diterima dalam sebuah masyarakat. Cara berpikir seperti ini tidak akan mempertentangkan antar baik atau buruk. Dia lebih mendeskripsikan dan menjelaskan fenomena itu secara logis dan sistematis.
Cara berpikir terakhir adalah cara berpikir filosopis. Cara berpikir seperti ini umumnya dianut oleh para filsuf. Mereka akan berbicara soal hakikat dan kebenaran. Dia akan mempertentangkan satu pendapat dengan pendapat yang lain, sampai sebuah pemahaman baru yang tercipta.
Nah sampai disini, jika kita hendak menghubungkan kemiskinan dan sistem pernikahan tradisional Nias, tidaklah tepat jika kita menggunakan cara berpikir man on the street yaitu hanya menerima begitu saja premis itu.
Saya kira kita perlu melihat dari sisi sosiologi dan antropologi. Khususnya dalam pendekatan idografik, yaitu berdasarkan rentetan sejarah dan geografis.
Saya bukan orang yang paham atau mendalami soal budaya Nias. Saya hanya orang yang mencoba menalar budaya Nias secara kritis. Menurut saya, penjelasan yang cukup memadai tentang orang Nias adalah penjelasan Jajang A. Sonjaya (Ama Robin Hia) yang menulis buku Melacak Batu Menguak Mitos.
Sewaktu bedah buku, Jajang menyebutkan bahwa kemungkinan besar asal usul orang Nias berasal dari Vietnam. Jajang coba menunjukkan peta migrasi berdasarkan runutan sejarah dan penemuan-penemuan benda arkeologi.
Yang menarik dari penjelasan Jajang, dia bisa menerangkan ”kerangka logis (logic frame)” pembentukan budaya Nias. Jajang menyebut, nenek moyang orang Nias adalah penduduk yang melarikan diri dari Asia (kemungkina Vietnam). Hal itu diperkuat dengan adanya penemuan sejenis perahu di Teluk dalam. Lebih lanjut ,Jajang menjelaskan, nenek moyang itu memilih tinggal di puncak gunung (di Boronadu, Gomo) dan menghindari tinggal ditepi pantai. Hal ini dilakukan untuk menghindari pengejaran.
Lalu nenek moyang ini hidup dengan mengembangkan pola budaya baru sebagai coping system (tata cara untuk bertahan hidup). Dari sana lah sistem seperti pernikahan dibuat untuk tetap menjaga kekerabatan. Tata cara yang ada itu menjadi identitas. Inilah yang sampai sekarang dipertahankan.
Namun yang perlu dicatat, bahwa saat itu pola perekonomian masih sederhana. Kebutuhan hidup masih diproduksi oleh alam. Dan semua orang bisa dengan mudah mengakses sumber produksi itu. Orang yang mau menikah cukup memelihara babi (alisi bawi) yang kelak dipersembahkan kepada keluarga mertuanya. Sehingga tidak ada masalah.
Sistem ini kemudian menjadi masalah seiring perubahan struktur dan tata produksi masyarakat Nias. Tanah sebagai alat produksi tidak bisa lagi diakses secara merata. Bentuk pekerjaan juga sudah berubah. Uang dijadikan alat pertukaran utama. Segala sesuatu sangat dipengaruhi uang. Dan warga tidak punya akses untuk itu, karena mereka tidak punya modal dari awal. Warga hanya punya komoditas pertanian yang bisa dijual kepada pemilik modal. Tapi soal harga, warga tidak berdaya. Semua ditentukan oleh pemilik modal..
Dengan keadaan seperti itu, tentulah sistem pernikahan yang membutuhkan banyak uang menjadi masalah serius. Karena warga dipaksa untuk berhutang. Sehingga produktifitas warga habis hanya untuk membayar hutang..
Pertanyaan saya untuk Ibu Debora,”Bagaimana kalau pendapatan warga Nias diatas rata-rata pendapatan warga Indonesia. Artinya secara fundamental ekonomi, warga Nias kuat. Apakah sistem pernikahan itu akan tetap menjadi masalah atau akan tetap menyebabkan kemiskinan ?”
Bukan hanya orang Nias yang punya budaya pernikahan seperti itu. Orang Batak juga punya sistem yang hampir sama. Ada nilai prestisius jika seseorang (batak) bisa memberikan ”sinamot” (dalam istilah Nias yaitu jujuran) yang besar kepada calon mertua nya.
Tapi tidak serta-merta sistem ini dianggap menyebabkan orang Batak menjadi miskin. Karena dalam pelaksanaan adat itu ada ”fleksibilitas, terutama dalam menentukan besaran sinamot. Disanalah kearifan budaya (wisdom of culture) berperan. Komunikasi dan dialog yang santun mampu mengatasi masalah itu. Dan saya pikir orang Nias juga punya wisdom of culture itu.
Demikian jawaban saya untuk Ibu Debora…
Salam hangat,
Erix Hutasoit
August 14th, 2008 at 7:22 pm
Anda tidak tahu apa yang anda omongkan…sebaiknya anda baca judul website ini…telusurilah kampung halaman anda sendiri….maju apa gak….trimakasih…yaahowu….!
August 14th, 2008 at 7:40 pm
Apakah anda ingin saya juga urusi kampung anda ? Jika saya membuat artikel tentang ” MENELUSURI AKAR KEKAYAAN ORANG BATAK “TENTUNYA ANDA TAHU BHW HANYA SUKU BATAK YANG MENGERTI TTG ITU….SEBAB ITU DLM MATERI INI YANG TAHU MASALAH INI HANYA ORANG NIAS DAN BUKAN ANDA….JIKA ANDA LANJUTKAN HAL INI DALAM TEKS YANG LAIN , BERARTI ANDA SALAH SEORANG YANG TIDAK INGIN NIAS UNTUK MAJU DLM PIKIRAN DAN KEMAJUANNYA SENDIRI…DAN TENTUNYA INI SANGAT RAWAN BAGI KITA U HIDUP BERDAMPINGAN…SEKALI LAGI SAYA INGATKAN AGAR ANDA KEMBALI KE JALUR YANG SEHARUSNYA ANDA BERADA…TRIMS …YAAHOWU
August 14th, 2008 at 7:51 pm
Dear Niha Gatau,
Terima kasih buat masukannya. Tapi saya pikir urusan kemiskinan di Pulau Nias bukan cuma urusan orang-orang Nias. Siapapun yang concren dan punya keinginan untuk membuat kemiskinan menjadi sejarah (make poverty become history)punya kesempatan untuk mengkontribusikan pemikirannya. Termasuklah saya yang sedang bekerja di pulau ini..
Bagaimana dengan anda? apakah anda mau membagikan pengetahuan anda. Setidaknya dengan pengetahuan yang anda punya, anda bisa membantu orang-orang di pulau ini.
Ada baiknya protes anda kepada saya, anda tuangkan dalam tulisan yang enak dibaca dan menarik diperdebatkan. Itu akan jauh lebih berguna..
Yaahowu !!
Salam,
Erix Hutasoit
August 14th, 2008 at 7:56 pm
Bang Erix mengatakan… “Saya kira kita perlu melihat dari sisi sosiologi dan antropologi. Khususnya dalam pendekatan idografik, yaitu berdasarkan rentetan sejarah dan geografis.”
Namun abang menghindar dari perbincangan seputar ‘faktor budaya sebagai penyebab kemiskinan’. Macam mana pulak ini… sayang kali…! Ataukah teori kritis a la Habermas yang diusung Heru Nugroho udah gak mujarab lagi Bang?… Salam Pramuka…!!! [mumpung sekarang Hari Pramuka neeh... sekalian kt-kt 'mencari jejak kemiskinan Nias' :)]
August 14th, 2008 at 8:09 pm
Dear Debora,
Saya tidak menghindari perdebatan tentang Itu. Dan benar Heru Nugroho menggunkan teori Jurgen Habernas dalam buku itu.
Tapi saya sendiri melihat ada faktor goepolitik dimana kebudayaan itu berlangsung. Walau sistem sama namun faktor eksternal (seperti ekonomi, politik dan hukum) berubah-ubah. Faktor eksternal ini begitu kuat mempengaruhi sistem budaya yang ada.Dari saya tidak “berani” serta merta men-judge budaya menjadi faktor utama yang membuat orang-orang Nias menjadi miskin.
Seperti saya katakan diatas, saya bukanlah orang yang mendalami kebudayaan Nias. Pemahaman saya tentang budaya Nias lahir dari pembacaan literatur dan diskusi dengan beberapa orang. Jika saya banyak mengutip Jajang, karena kebetulan dari dia saya mendapatkan informasi tentang budaya Nias itu.
Tapi jika Deborah bersedia membantu saya untuk memahani lebih dalam lagi soal kebudayaan dan kemiskinan di Nias. Misalnya melalui satu artikel yang Debora tulis, itu akan sangat membantu dan asik untuk didiskusikan..
Saya tunggu tulisan nya Debora..
Salam,
Erix
August 15th, 2008 at 6:56 am
Erix,
Kalau membaca komentar Erix terhadap tanggapan saya (no.1) maka timbul kesan bahwa permasalahan kemiskinan di Nias “hanya” urusan penduduk Nias. Dan lebih jelek lagi kalau ditafsirkan bahwa penduduk Nias sama dengan orang Nias. Saya berpendapat bahwa Erix dalam tanggapan “… penduduk Nias …” tidak bermaksud menegaskan bahwa Erix bukan orang Nias dan saya (Amandaya) orang Nias.
Benar saya berasal dari Nias, tetapi bukan penduduk Nias. Saya prihatin tentang masalah kemiskinan di Indonesia, tidak hanya kemiskinan di Nias. Dan saya telah dan akan berusaha melakukan sesuatu dalam bidang saya untuk mengatasi permasalahan itu.
Pendapat saya dalam komentar no.1 hanya konstatasi dan tidak berdasar penelitian lapangan seperti yang dilakukan Erix.
Erix sebagai seorang ilmuwan tentu melihat yang “ada” (kemiskinan) di lapangan tidak hanya sekedar melihat, melainkan dengan literatur yang dimiliki dan digeluti berusaha mencari penyebab masalah dan berusaha mengajukan (sedikitnya) solusi-mini (istilah dari saya). Tentu Eric sependapat dengan saya bahwa kita selalu berusaha “tidak hanya” mengangkat masalah, apalagi tidak ingin menjadi bagian dari masalah, melainkan berusaha mencari solusi dari masalah.
Amandaya
August 15th, 2008 at 11:36 am
Dear Amandaya..
Amandaya yang baik, persoalan kemiskinan di mana pun adalah tanggung jawab semua manusia. Kemiskinan mempunyia korelasi yang kuat antara satu daerah dengan daerah yang lain. Termasuk kemiskinan di Nias, juga dipengaruhi dan berpengaruh bagi daerah yang lain (baca : Globalisasi).
Saya tidak menyebut bahwa kemiskinan di Pulau Nias ini hanya tanggung jawab warga Nias. Namun adalah penting jika orang-orang yang ada Nias untuk pro aktif memperjuangkan pengurangan angka kemiskinan (reducing of poverty number).
Basis pemikirian ini diambil dari ide tentang pembangunan yang berkelanjutan (sustainable development/SD). SD hanya akan effektif jika didukung partisipasi dan inisiatif dari warga. Kalau selama ini model pembangunan kita kan menggunakan pendekatan Top-Down. Nah sekarang diubah, menjadi button-up. Warga lebih mengambil inisiatif (prakarsa) untuk membangun daerahnya. Warga juga harus berperan aktif untuk mempengaruhi kebijakan-kebijakan pemerintahan (birokrasi) yang berhubungan dengan kehidupan warga.
Peran-peran seperti itu sebenarnya sudah banyak dilakukan oleh LSM-LSM lokal. LSM secara rutin melakukan advokasi. Tapi itu tidak cukup. Keterlibatan warga secara massif sangat dibutuhkan. Tidak effektif jika perjuangan untuk orang banyak hanya diwakili oleh segelintir orang saja…
Ada kalimat bijak dari seorang Soe Hok Gie, dia seorang aktifis mahasiswa di tahun 1966. Dia tulis,” Hanya mereka yang berani menuntutlah yang pantas mendapatkan keadilan…”
Pulau ini butuh orang-orang seperti Amandaya dan Debora. Butuh orang-orang yang berkontribusi baik pikiran dan tenaga. Melakukan kritik secara konstruktif dan Ilmiah. Kita masih perlu melakukan dikusi panjang untuk menemukan formulasi yang effektif. Pembangunan adalah proses dialektis yang dinamis.
Kalau pun dipenghujung komentar saya yang pertama. Saya meminta Amandaya untuk menganalisis sendiri. Itu bukan bermaksud untuk “melimpahkan” tanggung jawab kepada orang Nias. Saya hanya coba untuk lebih interaktif dan partisipatif lagi. Dalam pikiran saya, akan lebih baik jika Amandaya ikut menelusuri apa yang saya tuliskan. Membuktikan nya sebagai sebuah kebenaran. Atau meluruskannya jika ternyata ada kesalahan…
Well Amandaya, saya senang bisa berdiskusi dengan anda..
Kapan kembali ke Nias ?
Jabat Erat,
Erix
August 15th, 2008 at 8:52 pm
saya seorang anak dari amandraya-lolomoyo, berterima-kasih atas perhatian bapak pada kemajuan derah kita, hanya saja daerah kita perlu di bekalidengan berbagai pengetahuan..klo boleh sekali2 bapak mengadakan seminar di sana dengan membeagikan pengathuan bapak…kami tunggu y pak, trim`s….ya`ahowu
August 15th, 2008 at 9:16 pm
Saudaraku Erix,
Telah memulai yang baik. Dalam artikel Erix telah mengambil kesimpulan : “Sampai disini, saya menyimpulkan bahwa kemiskinan di Pula Nias sangat dipengaruhi oleh sistem kapitalisme. Pemilik modal terlalu “berkuasa” dalam mendikte tingkat harga. Dan mereka seolah tidak terjamah oleh kekuatan apapun”. Saya berpendapat bahwa makna dari kesimpulan seperti itu tidak hanya di Nias melainkan merangkul nasib sebagian besar (seluruh ?) petani di negara kita.
Dalam tanggapan Erix pada no. 11 kiranya kita sepakat bahwa sebagai ilmuwan kita tidak hanya melempar masalah akan tetapi berusaha mencari solusi atas masalah itu. Karena Erix telah mulai, terjun ke lapangan (Nias), tentu mengetahui (sedikitnya opini) sebab-sebab “pemilik modal itu terlalu berkuasa”. Apa saja yang berupa produk hukum dan sifat birokrasi yang menyuburkan kuasa pemilik modal itu di Nias ? Itulah yang paling diharapkan untuk didiskusikan dalam forum ini. Sedangkan teori-teori dapat kita peroleh dari literatur.
Ya’ahowu !
Salam Damai
August 15th, 2008 at 9:36 pm
Untuk Saudaraku Jones (no.12),
Pada waktunya kita akan saling kenal.
Mengenai seminar, bagus sekali. Sebelum seminar dapat kita selenggarakan, mari kita mulai dengan diskusi yang bersifat membangun. Situs ini telah menyajikan beberapa topik yang baik untuk didiskusikan dan berhasil. Menurut saya topik ini baik didiskusikan mendalam. Apa: sebab-sebab pemilik modal telalu berkuasa di Nias (Erix) ?. Apakah karena peraturan yang berlaku lebih membela pemilik modal ? Apakah para pemimpin di Nias tidak tau cara membela petani dan lebih berpihak pada pemilik modal ? Apakah para birokrat di Nias lebih mengutamakan kepentingan sendiri, keluarga, dan atau kelompoknya ?
Mari kita memberi talenta masing-masing.
Selama berdiskusi.
August 15th, 2008 at 10:08 pm
Diskusi Erix & Debora menarik disimak. Erix melihat akar kemiskinan (masyarakat) Nias ceteris paribus kapitalisme. Sehingga dia menemukan anomali dan paradoks dalam ‘fakta sosial’ tata-ekonomi yg tengah dibangun atau berkembang. Sementara Debora menyodorkan faktor budaya sebagai salah satu penyebab kemiskinan.
Agaknya Debora ingin mengangkat aspek feodalisme yg terasa hingga kini dlm kemiskinan di Nias. Bila benar, maka Debora tidaklah dlm posisi ‘man on the street’ [ungkapan Peter Berger & Thomas Luckmann dlm "The Social Construction Reality"] ketika dia menyodorkan pendapatnya.
Kemiskinan Nias sebenarnya sejak kapan kah? Baru saja akhir-akhir ini, atau sejak dahulu kala? Apakah dahulu kala ada kapitalisme? Atau adanya feodalisme kemudian disusul kapitalisme? Sistem yg tidak beres & injustice system seperti kata Erix tentu ada, namun fakta sosialnya bagaimana, itulah aroma diskusi Erix & Debora.
Menemukan fakta sosial (akar) kemiskinan yg memadai, pastilah berguna buat pencarian alternatif solusi. Namun bagaimana kita menemukan ’solusi-mini’ yg didambakan Amandaya, sementara fakta sosial kemiskinan belum pas ditangkap?
Diskusi ini cukup menggugah sebab bersinggungan dgn kapitalisme, feodalisme, & mungkin saja kelak sosialisme, liberalisme, bahkan neo-lib. Hebat ya…! Selamat berdiskusi kawan-kawan!
August 15th, 2008 at 10:31 pm
Saya mengikuti dari dekat diskusi menarik tentang kemiskinan di Nias, yang muncul dari artikel Bapak Erix Hutasoit, seorang karyawan sebuah lembaga sosial di Nias.
Intinya, ‘kapitalisme’ sebagai penyebab kemiskinan di Nias. Amandaya seolah terhipnotis dengan pemaparan Bapak Erix dan langsung berkomentar: “Analisa yang dilakukan oleh Saudara Eric Hutasoit mendasar.”
Saya juga tadinya hampir terhipnotis dengan paparan Bapak Erix dan hampir menyanyikan ‘koor’ bersama dengan Amandaya. Untung Kak Debora dan Bang Otomend memberi sedikit pencerahan. Ternyata, menurut Kak Debora dan Bang Otomend, ‘tesis’nya Erix terlalu lemah.
“Kemiskinan Nias sebenarnya sejak kapan kah? Baru saja akhir-akhir ini, atau sejak dahulu kala? Apakah dahulu kala ada kapitalisme?” tulis Bang Otomend.
Maka saya membaca kembali tulisan Bapak Erix. Dan memang, saya setuju dengan ’sanggahan’ Bang Otomend, dan gelitikan Kak Debora.
Bahkan saya mengatakan (koreksi saya kalau agak ekstrim): analisis Bapak Erix soal kemiskinan di Nias terlalu dangkal, walau telah mengutip pemaparan Karl Marx dan para pakar lain.
Namun, di sisi lain, saya tersentuh juga dengan artikel ini, karena mengingatkan saya akan kemiskinan saudara-saudara saya di seluruh tanah air, termasuk di Nias, yang mudah-mudahan akan saya kunjungi suatu saat.
Syahrial P.
August 16th, 2008 at 5:36 am
Terkesan kurang memadai memang menelusuri kemiskinan Nias secara, memimjam istilah Otomend, ceteris paribus; karna sosok penyebab kemiskinan itu mosaik, paling tidak ditunjukkan 3 hal mengemuka di dalam diskusi sampai saat ini.
Kapitalisme dan feodalisme diwakili masing-masing oleh opini Erix Hutasoit dan Debora. Satu lagi opini Amandaya pada intinya adalah ‘patologi birokrasi’. Nhah… kita sudah memulai brainstorming perihal akar kemiskinan Nias… Silakan dilanjut. Yaahowu!
August 16th, 2008 at 8:37 pm
saya lebih seuju kalau bapak memilih topik…Apakah para pemimpin di Nias tidak tau cara membela petani dan lebih berpihak pada pemilik modal ? Apakah para birokrat di Nias lebih mengutamakan kepentingan sendiri, keluarga, dan atau kelompoknya? karena di daerah kita lahannya luas dan tanahnya subur tapi seperti yang kita tahu dan kita alami malah hasilnya tidak memuaskan dan tidak seperti yang kita harapkan hasilnya,makanya saya lebih setuju memilih topik ini, karena salah satu penyebab kegagalan hasilnya adalah cara mengelola..dan sebagian birokrat kita lebih mengutamakan kempentingan sendiri seperti kalau ada peralatan dan obat2an yang di tuju kemasyarakat malah disalurkan pada diri pribadi..gitu pak..terimakasih,,ya`ahowu
August 17th, 2008 at 10:32 am
Tergelitik respon Syahrial P.: “Bahkan saya mengatakan (koreksi saya kalau agak ekstrim): analisis Bapak Erix soal kemiskinan di Nias terlalu dangkal, walau telah mengutip pemaparan Karl Marx dan para pakar lain.”
Marxis sebagai ideologi telah difalsifikasi oleh sejarah, persis ketika sistem sosial-politis yang mewujudkannya rontok, di Uni Soviet misalnya. Sebagai teori sosial, Erix merujuk Marx dijadikan ”pisau analisis” kemiskinan Nias, lalu berkesimpulan: ”kemiskinan di Pulau Nias sangat dipengaruhi oleh sistem kapitalisme”.
Karl Marx hidup abad 19 saat pesatnya industrialisasi dan pasaran bebas, itulah situasi kapitalisme yang diamati Marx, lalu dia inginkan masyarakat komunis modern bebas dan adil. Bagi Jürgen Habermas, kapitalisme saat itu kapitalisme liberal, dewasa ini berkembang jadi Spätkapitalismus (kapitalis-lanjut). Pertanyaannya, sistem kapitalisme bagaimanakah yang dimaksudkan Erix terjadi di Pulau Nias?
Ya’ahowu! Merdeka!
Laso Telaumbanua
August 18th, 2008 at 2:23 am
Saya setuju dengan Bapak Laso soal Marxis yang telah difalsifikasi oleh sejarah. Yang saya maksudkan dengan “pemaparan”, khususnya dalam kaitan dengan dengan Karl Marx adalah pemaparan Karl Marx soal M-C-M. Nah ini kan belum masuk ke dalam pembahasan ideologi Marxis (kita berharap Bapak Erix mau mengupas ideologi ini buat kita). Harapan kita demikian, karena artikel Bapak Erix ini baru “Sebuah Pengantar”.
Karl Marx itu pinter lho soal hitung-hitungan ekonomi, jadi dia mulai dulu dengan pemaparan M-C-M, belakangan … ujung-ujungnya ya Marxis yang sudah difalsifikasi oleh sejarah itu
Syahrial P.
August 18th, 2008 at 8:26 am
Artikel ini menarik untuk dikaji, Masalah kemiskinan di Indonesia khususnya di Nias sangat kompleks dan multi dimensi. Kemiskinan itu muncul dalam berbagai bentuk yakni: Politik, Sosial, Lingkungan, Ekonomi, Aset. Saya mencoba untuk usulkan kepada Bapak Erix Hutasoit, Pedekatannya ditinjau dari berbagai persfektif secara konfrehensif. terima kasih.
Salam,
Agus Pierce Paterson Sarumaha
August 18th, 2008 at 3:29 pm
Saudara Erix,
Ramai juga yaaa ! Artikel anda telah mengundang beberapa penanggap. Hal ini menunjukkan kepedulian pada masalah kemiskinan di Pulau Nias. Dalam upaya memperoleh hasil guna dan tepat guna dari diskusi, dibawah ini saya sampaikan beberapa hal yang perlu penjelasan lebih lanjut.
Anda menggunakan judul “Menelusuri Akar Kemiskinan Nias”. Sepintas kelihatan simpatik. Namun dari segi penggunaan bahasa tidak tepat sehingga dapat menimbulkan kesalahan pemahaman fatal. Tidak ada “kemiskinan Nias” seperti juga tidak ada “kemiskinan Batak”, tidak ada “kemiskinan Jawa”, tidak ada “kemiskinan Melayu”, dan sebagainya. Hal ini tidak memerlukan penjelasan lebih lanjut. Tentu yang anda maksud adalah “kemiskinan di Nias”.
Dengan judul “Menelusuri Akar Kemiskinan di Nias” memberi harapan bahwa dalam uraian akan ditemukan “akar” penyebab kemiskinan di Nias. Tetapi sampai akhir artikel, yang diharapkan itu tidak muncul. Anda mengatakan : “Kemiskinan (di Nias) yang disebabkan sistem yang tidak beres dan tidak adil (injustice system)”. Dalam uraian tidak menunjukkan sistem yang salah dan juga tidak kelihatan usaha untuk menelusuri menemukan “akar kemiskinan” itu.
Selanjutnya dalam artikel tertulis kalimat : “Kemiskinan di Pulau Nias adalah anomali. Tidak seharusnya kemiskinan ”berjangkit” di daerah yang kaya akan sumber daya alam”. Bagi orang yang pernah terjun dalam kegiatan sosial , penarikkan kesimpulan seperti itu tergesa-gesa. Mengapa ? Karena seorang aktivis dalam kegiatan sosial sadar benar bahwa kehidupan ini tidak linear. Das sollen tidak selalu sama dengan das sein. Anomali dalam kehidupan bukanlah hal aneh. Anomali tidak hanya ditemukan di bidang ekonomi. Juga di bidang hukum, konstitusi, demokrasi, dan sebagainya. Tidak terkecuali di bidang kerohanian. Terlebih dalam era kemajuan teknologi komunikasi informasi dan transportasi dewasa ini.
Dengan demikian, kalimat “Tidak seharusnya … dstnya” aneh bagi orang yang memiliki kesadaran objektif. Sumber daya alam, itu, hanya potensi. Sumber daya alam bukan faktor dominan penentu kemajuan atau kesejahteraan rakyat di suatu daerah. Contoh negara kita Indonesia dan Jepang. Negara kita kaya sumber daya alam sedangkan Jepang miskin sumber daya alamnya. Kenyataan kehidupan, kemajuan dan kemakmuran rakyat negara kita dan Jepang dapat dikataman berbanding terbalik . Kenyataan lain : Laut kita kaya ikan namun rakyat disekitarnya kekurangan gizi.
Pada dasarnya hidup dan nasib manusia tergantung kepada apa yang dilakukannya sendiri, yaitu kemampuan untuk memilih dan mengolah kemungkinan yang terdapat di dunia ini. Pembangunan berfungsi merangsang masyarakat sehingga gerak majunya menjadi mandiri, berakar pada dinamika masyarakat sendiri dan dapat bergerak atas kekuatan sendiri. Bukan sumber daya alam yang berlimpah yang menentukan rakyat suatu daerah keluar dari kemiskinan , melainkan kesiapan mental memanfatkan potensi sumber daya alam itu. Anda melihat para petani di Nias yang kuat dan rajin. Kalau itu sungguh fakta, maka merupakan modal-mental. Kalau bertolak dari pandangan “kesiapan mental”, menurut penglihatan anda : mental petani Nias sudah siap ! Tetapi mengapa mereka masih dirangkul kemiskinan ? Siapa lagi dari penduduk Nias yang belum siap mentalnya untuk pembangunan yang “bersifat” menghapus kemiskinan ? Menurut saya inilah sebenarnya yang ditelusuri untuk menemukan akar kemiskinan. Saya dapat memahami pandangan saudara Amandaya, saudara Debora, Otomend, Syahrial, dan lain-lain yang menghendaki hal itu.
Seperti telah digambarkan diatas, kemiskinan adalah persoalan abadi kemanusiaan yang banyak diperdebatkan. Menjadi gambaran kehidupan sebagian masyarakat di dunia, khususnya di negara-negara berkembang seperti Indonesia. Ada yang mendefinisikan kemiskinan sebagai suatu kondisi dimana tidak terpenuhinya kebutuhan dasar atau esensial individu sebagai manusia. Kenyataan “kemiskinan di Nias” yang anda katakan “anomali” juga terjadi di sebagian besar petani kita : di daratan Sumatera, Jawa, dan daerah lainnya.
Selanjutnya anda menyimpulkan “kemiskinan di Pulau Nias bukan kemiskinan natural. Melainkan kemiskinan struktural. Kemiskinan yang disebabkan sistem yang tidak beres dan tidak adil (injustice system)”, namun anda tidak memberi gambaran sistem apa, dalam bidang apa yang tidak adil itu. Sebaliknya anda membandingkan pertumbuhan ekonomi di Nias dengan teori pertumbuhan ekonomi Trickle Down Effect yang anda yakini. Kemudian anda berkesimpulan bahwa teori itu tidak terwujud di Nias. Terus terang kesimpulan ini anomali dengan judul. Pada judul (sudah disinggung diatas) mengajak menelusuri “akar kemiskinan”, akan tetapi yang diajukan pada bagian ini “solusi” yang gagal. Apakah kita sepaham bahwa teori Trickle Down Effect adalah,melihat sejarahnya, akal-akalan atau upaya pemusatan kehidupan ekonomi di tangan kaum pemilik modal, sedangkan pemerataan (perembesan kebawah) merupakan sampingan. Pada kesimpulan anda “dampak” Trickle Down Effect tidak tiba pada pemerataan ekonomi, perlu penjelasan : Apakah teori itu yang salah (tetapi anda yakini) atau penerapannya yang anomali ? Ini sejalan dengan upaya menjawab judul - menelusuri akar kemiskinan.
Demikan juga dalam usaha mengajukan teori hukum pasar M-C-M’ Marx sebagai penyebab kemiskinan di Nias setelah membandingkan pendapatan perkapita petani dengan pedagang/pemilik modal, sulit menjelaskan secara objektif keterkaitan hal itu. Nilai lebih adalah hal wajar dalam kegiatan kehidupan ekonomi. Marx hanya menuangkannya dalam teori ilmiah hukum pasar. Tidak pernah saya temui literatur bahwa Marx tidak menginginkan pasar pertukaran barang dengan uang. Kesimpulan bahwa hukum pasar M-C-M’ Marx penyebab kemiskinan di Nias seperti tertulis dalam kalimat : “Dalam konteks Pulau Nias, hukum inilah yang berlaku dalam dua fase. Fase …dstnya”, memerlukan penjelasan mengenai : pandangan anda tentang nilai lebih dalam kenyataan hukum pasar itu.
Semoga bermanfaat. Selamat berdiskusi.
August 19th, 2008 at 1:21 am
buat saudara erix
saya sangat setuju apa yg menjadi bahan artikel anda di atas, tp karena masyarakat nias belum bisa sepenuhnya memahami artikel saudara, atau bahkan tidak bisa menerima keadaan nias seperti yang sudah anda paparkan diatas. terbukti dgn adanya balasan yg mengaitkan suku ras anda dengan temuan anda dilapangan, sebenarnya sangat ironi jika melihat temuan anda, karena saya pribadi perempuan batak yg sudah kelahiran dan besar dipulau nias melihat dengan jelas seperti apa yang sudah anda ungkapkan diatas.
Hal yang paling menyedihkan lagi ketika predikat nias termasuk kabupaten termiskin & pertama di SUMUT, akan tetapi masyarakatnya pun terhipnotis menjadi masyarakat yg konsumtif. Dan hanya berharap agar perubahan tersebut datang dengan sendirinya. Karena jika dilihat Nias malah sebenarnya punya potensi yang sangat besar untuk bisa berkembang melalui sektor pertanian(cacao, kelapa, pinang, kopra,dll) juga sekktor perikanan lautnya.
Namun kembali lagi sebaik apapun dan sebagus apun artikel anda yang tidak lain untuk memberi masukan pada masyarakat nias agar bisa menjadi masukan dan bahan renungan bahwa sebenarnya Nias bisa lebih dari kabupatena lain mdi SUMUT jika tidak dididukung dan disadari oleh masyarakat itu sendiri maka akan sama sekali menjadi artikel yanng pada akirnya kita org pendatang ini dianggap menjelek-jelekkan Nias.
Mungkin SDM Nias yang pertama kali harus betul-betul dibangun oleh mereka sendiri jika memang ingin tidak mendapat predikat tersebut, dan harus bisa mengakui bahwa memang nias masih tergolong Nias, sehingga menjadi suatu cambukan bagi SDMnya untuk bisa berdiri tegak dan memandang Nias itu sendiri sehingga punya langkah & inisiatif sendiri utnuk mmembangun NIas bersama-sama.
Menurut saya hal yg pertama perlu dibangun di Nias adal;ah mental dari SDM itu sendiri& dan mulailah menggarap tanah Nias yg begitu subur, jangan tunggu orang lain yang kelola baru hasilnya kita yang petik, supaya Nias bisa berarti bagi masyarakat Nias sendiri dan dipandang oleh semua org.
August 19th, 2008 at 6:33 am
Buat Saudaraku Lina,
Saya senang keterbukaanmu. Lebih senang lagi kalau kita hindari rasa “orang kita” dan “orang mereka”. Terima rasa pershabatanku.
Masalah kemiskinan ini adalah maasalah kemanusiaan. Karena itu, seharusnya siapa pun pemerhati dan yang
memiliki kepedulian terhadap masalah ini jangan berpikir sebagai orang luar. Tetapi berbikir objektif. Hal ini pasti diketahui oleh aktivis LSM. Berpikir dan berbuat seperti apabila berpikir dan berbuat terhadap diri sendiri atau kelompok sendiri. Patut dihindari cara-cara yang bersifat menggurui.
Dari komentar-komentar yang telah disampaikan di atas, saya perhatikan yang disampaikan adalah diskusi mengenai : bahasa, isi, argumen, cara alur pikir yang bertujuan untuk menemukan yang dicari : akar kemiskinan. Bahwa kemungkinan ada pendapat yang berbeda adalah hal yang lumrah dalam diskusi yang serius.
Jadi sekali lagi tenang sajalah.
alamat saya : giafitada@yahoo.co.id
August 19th, 2008 at 6:58 am
Lina: “Hal yang paling menyedihkan lagi ketika predikat nias termasuk kabupaten termiskin & pertama di SUMUT, akan tetapi masyarakatnya pun terhipnotis menjadi masyarakat yg konsumtif.” Secara umum opini Lina [perempuan Batak yg sudah kelahiran dan besar di pulau Nias] melukiskan “kemiskinan kultural”. Sedangkan Erix Hutasoit meyakini “kemiskinan struktural”. Satu lagi faktor penyebab kemiskinan yaitu “kemiskinan natural”.
Brainstorming ini semakin meneguhkan… faktor penyebab kemiskinan memanglah sosoknya mosaik alias multidimensional.
August 19th, 2008 at 12:42 pm
Ya’ahowu ama, ina, saudara-saudara, yang telah mencoba memberi respon pada artikel bapak Erix Hitasoit dengan judul “Menelusuri Akar Kemiskinan Nias” , judul ini agak kurang tepat, mungkin maksud bapak Erix ini “Menelusuri Akar Kemiskinan di Nias” seperti yang telah dikemukakan oleh bapak M.J. Daeli, pada respon sebelumnya. Saya secara pribadi memberikan apresiasi pada Bapak Erix, yang telah mencoba memberikan kontribusi dalam pandangannya tentang kondisi di Nias. Tapi harus diakui bahwa ini baru sebuah PENGANTAR, dan belum menjadi Analisis detail dengan konteks pendekatannya secara Politik, Sosial, Lingkungan, Ekonomi, serta Aset. yang dapat diambil solusinya guna memberi masukan kepada seluruh pihak.
Dari diskusi ini beragam respon telah dikemukakan, mari kita cari solusinya , karena saya yakin kita semua sangat peduli dengan Nias, perbedaan pendapat merupakan kekayaan khasana diskusi guna mencari sebuah solusi.
Banyaknya Program-program kemiskinan sebelumnya Salah Sasaran, menciptakan benih-benih fragmentasi sosial, dan melemahkan nilai-nilai Kapital sosial yang ada dimasyarakat seperti : Gotong royong, Musyawarah, Keswadayaan, dll).
Sehingga mendorong pergeseran perilaku masyarakat yang semakin jauh dari semangat kemandirian, kebersamaan dan kepedulian untuk mengatasi persoalannya secara bersama.
Memudarnya perilaku masyarakat tersebut salah satunya disebabkan oleh keputusan, kebijakan dan tindakan dari pengelola program kemiskinan dan pemimpin-pemimpin masyarakat yang selama ini cenderung tidak adil, tidak transparan, tidak pro poor, serta tidak Good Governance. Sehingga menimbulkan kecurigaan, stereotipe , dan skeptisme di masyarakat, dan pada akhirnya mendorong masyarakat bersikap masa bodoh, tidak peduli, tidak percaya diri, mengandalkan bantuan dari pihak luar untuk mengatasi masalahnya, tidak mandiri, serta memudarnya orientasi moral dan nilai-nilai luhur dalam kehidupan bermasyarakat, terutatama keikhlasan, keadilan, serta kejujuran.
Salam,
Agus Pierce Paterson Sarumaha
August 19th, 2008 at 12:54 pm
Sekedar catatan. Pada tanggal 15 Agustus 2008, jadi beberapa hari sebelum pak MJ Daeli mengomentari judul, Redaksi menerima email dari penulis artikel tersebut (Erix Hutaosit) dengan isi: meminta perbaikan atas judul artikel tersebut. Bunya email yang berkaitan dengan hal tersebut adalah sebagai berikut:
“Saya meminta kesediaan redaksi untuk memperbaiki (mengedit) judul tulisan itu. Jika mulanya berjudul : Menelusuri Akar Kemiskinan Nias. Maka saya minta untuk ditambah menjadi: MENELUSURI AKAR KEMISKINAN DI PULAU NIAS. Permintaan ini saya buat, setelah mengamati komentar yang ada. Saya merasa ada kesalahan persepsi (miss understanding) dalam memamahi kata NIAS dalam judul itu. Pada hal yang saya maksud NIAS bukanlah orang Nias (suku bangsa Nias) melainkan wilayah geopolitik yang bernama Pulau Nias.”
Redaksi memutuskan tidak mengubah judul itu, gantinya Redaksi memuat permintaan penulis artikel tersebut dalam ruang ini.
Demikian agar menjadi jelas.
Salam,
Redaksi
August 19th, 2008 at 1:56 pm
Dear:
Otomed, Syahrial P, Fatoni Z, Yones, Laso, Syahrial P, Agus Sarumaha, M.J Daeli, Lina, Giafita Daeli
Selamat Pagi
Sebelum nya, izinkan saya berterima kasih buat semua komentar-komentar yang saudara/i berikan. Saya sangat senang karena komentar-komentar itu begitu tajam. Ini memperkaya pengetahuan saya secara pribadi.
Saya akan coba menjawab :
”Kemiskinan Nias sebenarnya sejak kapan kah? Baru saja akhir-akhir ini, atau sejak dahulu kala? Apakah dahulu kala ada kapitalisme? Atau adanya feodalisme kemudian disusul kapitalisme?..”
(1) Jika kita membaca buku seperti yang ditulis Frederich Engels,” Asal-usul kepemilikan pribadi dan pembentukan keluarga (2001)” Kita akan lihat bahwa fase perkembangan masyarakat mengambil pola: komunal primitif – perbudakan – feodalisme – kapitalisme – sosialisme (?)
Dalam konteks Nias, seperti saya tulis sebelumnya saya tidak mendalami Budaya Nias. Tapi saya mengamati pola ekonomi politik nya.
Namun harus saya akui, ada kecenderungan antara feodalisme dan kapitalisme berlangsung bersamaan disini. Akan tetapi keduanya punya ranah kekuasaan yang berbeda. Feodalisme disektor budaya (culture) dan ekonomi sederhana (pertanian produksi). Sedangkan Kapitalisme berkuasa di sector ekonomi modern (modal, perdagangan dan transportasi).
Dalam prakteknya, kapitalisme lebih menghaegomoni. Dalam tawar-menawar harga komoditas misalnya. Para pemilik modal (kapitalis) yang menentukan harga dan bukan petani (yang hidup dalam lingkaran budaya).
Petani tidak punya alternatif, mau tidak mau dia harus menjual komoditas, sekalipun dia merugi. Ini yang membuat tingkat pendapatan petani di Nias rendah. Padahal segala sesuatu harus dibeli dengan uang toh..
Dengan pendapatan yang rendah seperti itu, tentu petani akan mengalami kesulitan menjalankan ritual kebudayaannya. Semisal menjalankan tradisi pernikahan yang memerlukan biaya yang banyak. Mau tidak mau, melakukan pinjaman menjadi pilihan. Inilah yang membuat warga terlilit hutang yang konon disebut turun menurun.
Saya pikir jika secara ekonomi (pendapatan) warga di Nias bagus, tidak akan ada masalah bagi mereka untuk menjalankan budayanya. Budaya tidak akan dianggap jadi biang keladi kemiskinan.
Kalaupun perlu ditata lagi, paling hanya persoalan mentalitas saja. Bagaimana pendapatan yang bagus itu tidak dihabiskan sekaligus. Namun dikelola agar berkelanjutan (sustainable).
(2) Menentukan kapan pastinya kemiskinan terjadi di Nias tentu tidak sesederhana kita membedakan mana yang hitam dan putih. Kemiskinan itu sangat relatif. Dia (kemiskinan itu) punya ukuran-ukuran tersendiri. Bank Dunia misalnya, bilang orang miskin itu jika pendapatannya $ 2 US per orang/hari.
World Development Report (WDR) 2001 lain al arti ‘kemiskinan’. WDR mendefinisikannya sebagai berikut: “Orang-orang miskin hidup tanpa kemerdekaan mendasar untuk bertindak dan membuat pilihan yang dinikmati oleh orang-orang yang berkecukupan. Mereka tak cukup pangan, naungan, pendidikan, kesehatan dan berkekurangan secara terpaksa (deprivation) yang menjauhkan mereka dari kehidupan yang bernilai. Mereka juga menghadapi kerapuhan yang luar biasa terhadap kesehatan yang buruk, bencana alam dan dislokasi ekonomi. Mereka sering berhadapan dengan perlakuan buruk dari lembaga-lembaga negara dan masyarakat, serta tak berdaya untuk mempengaruhi keputusan penting yang mempengaruhi hidup mereka. Hal-hal inilah seluruh dimensi dari kemiskinan.”
Nah, persinggungan saya dan Debora adalah dari “pisau” analisis yang kami gunakan. Kalau kita ikutkan ukuran WDR maka kemiskinan berhubungan erat dengan pemenuhan hak sipil-politik (civil-politcs right) dan hak ekonomi-sosial-budaya (ecosoc right).
Bagimana dengan kondisi Nias. Mari kita simak data-data berikut ini:
Kalau kita gunakan data-data BPS. Kita akan temukan angka-angka yang cukup menyedihkan. Pada tahun 2005, dari 385.308 orang penduduk yang berusia 15 tahun keatas di Kabupaten Nias. Hanya 1, 38 % yang tercatat berhasil tamat dari Univeritas ; 8,12 % tamat dari Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) ; 12,17 % tamat dari Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) ; lalu 25, 17 % hanya tamat dari Sekolah Dasar. Sedangkan 131.552 orang (34,14 %) tidak tamat dari sekolah dasar dan 73.293 orang (19,02 %) sama sekali tidak pernah bersekolah.
Disektor kesehatan kondisi buruk juga tampak. Pada tahun 2004 contoh nya. Angka kematian bayi di Nias berada di atas angka rata-rata di Indonesia. Tercatat terjadi 56.15 kematian /1000 kelahiran (bandingkan dengan angka kematian bayi rata-rata di Indonesia sebesar 45/1000 kelahiran). Begitu pula dengan angka kematian Balita. Tercatat rata-rata kematian adalah 68.47/1000 kelahiran (bandingkan dengan angka kematian balita rata-rata di Indonesia sebesar 64/1000 kelahiran). Hal yang sama juga terjadi pada tingkat kematian ibu. Tercatat terjadi 537 kematian ibu/1000 kelahiaran (di Indonesia sebesar 307/1000 kelahiran).
Selain itu Pulau Nias juga tercatat sebagai daerah dengan tingkat penyakit malaria tertinggi di Indonesia. Di tahun 2004, tercacat angka kesakitan malaria adalah 85.78/ 1000 penduduk (bandingkan dengan Indonesia : 21.8/1000 penduduk). Selain itu Tercatat pula lebih dari 132.000 keluarga di Nias tergolong bergizi buruk.
Saya banyak bertanya kepada orang-orang di sini kenapa mereka tidak bersekolah. Jawabnya hampir seragam yaitu karena punya uang. Walau jawaban seperti itu terdengar klise. Namun faktanya memang demikian.
Beberapa minggu kemarin saya bertemu dengan BAPEDA di Nias. Dari mereka saya tahu, kalau umumnya petani di Nias hanya menjual komoditas seperti kakao, karet, coklat untuk menghasilkan uang. Sedangkan hasil pertanian seperti beras dan sayur-mayur hanya untuk dikonsumsi sendiri.
Kalau fakta itu mau kita kaitkan dengan pendidikan. Tentu akan ada korelasi yang kuat. Kita sama-sama tahu kalau mau sekolah di Indonesia harus keluar banyak uang. Bukan sedikit pula, anak-anak kita yang bunuh diri karena malu terlambat bayar uang sekolah atau uang buku. Berita-berita di media massa banyak menulis tentang itu.
Belum lagi, faktor subjektif yaitu pendidikan kita hanya berhasil memproduksi pengangguran baru. Maka tak aneh, kalau sekolahan tidak begitu penting bagi mereka.
Disektor kesehatan tak beda jauh. Angka kematian akibat penyakit yang harusnya bisa dicegah sangat tinggi. Warga enggan berobat ke Rumah Sakit karena biayanya yang mahal. Selain itu, fasilitas yang disediakan pemerintah juga terbatas. Bayangkan, pada tahun 2005 untuk populasi penduduk sebanyak 9399 jiwa hanya dilayani oleh 1 (satu) orang tenaga dokter. Dan Untuk populasi penduduk sebanyak 1343 jiwa hanya dilayani oleh 1 (satu) orang tenaga bidan.
Satu ketika di tahun 2007, saya pernah mengunjungin desa di puncak gunung di Gomo sana. Saya terkejut mengetahui didesa itu angka kematian ibu ketika melahirkan cukup tinggi. Setiap tahun lebih dari 8 orang ibu meninggal dunia karena tidak mendapat pertolongan ketika bersalin.
Tapi disisi lain, ada sekelompok warga yang kaya raya. Anak-anaknya bisa mengecam pendidikan disekolah terbaik. Termasuk di luar negeri sana. Kalau mereka sakit, dengan mudah mereka bisa terbang ke Penang, Singapura, China dan tempat lain yang punya kualitas pelayanan kesehatan yang prima.
Ini yang buat saya bertanya : kok bisa ? bagaimana cara nya kelompok ini bisa se kaya itu ? ( artikel yang saya tulis diatas, coba mengurai sedikit jawaban atas pertanyaan saya tersebut. Dari sanalah analisi Marx menjadi relevan untuk digunakan).
Lantas siapa yang harus bertanggung jawab dengan itu?
Saya pikir kita semua setuju kalau tanggung jawab itu ada pada : NEGARA. Negara bertanggung jawab untuk : memenuhi (to fulfil), melindungi (to protect) dan menghormati (to respect) hak-hak setiap warganya. Termasuk untuk mendistribusikan kesejahteraan dan mengurangi kesenjangan. Memproteksi warga yang miskin agar tidak semakin miskin.
Itulah sebabnya saya lebih melihat kemiskinan di Nias sebagai kemiskinan struktural, ketimbang kemiskinan kultural.
Akhirya saya menutup penjelasan saya yang tidak sempurna ini. Terima kasih atas kritik dan masukannya,
Ini akan bermanfaat buat Pulau Nias kelak..
Terima kasih buat redaksi Niaonline yang memfasilitasi perdebatan yang menyenangkan ini..
Jabat Erat,
Erix
August 20th, 2008 at 2:43 am
Menanggapi respon saudara Erix, rasanya antara Judul dan Content kurang begitu nyambung dan sangat parsial, Ketika saya mencoba merespon dan memberi tanggapan, harapan saya saudara Erix dapat mengurai penyebab akar kemiskinannya, akan tetapi saya tidak temukan dalam seluruh isi artikel ini maupun tanggapan-tanggapannya. Kalau kita berbicara dalam angka statistik , serta teori ekonomi pertumbuhan semata, dalam bahasa saya, persetan dengan kapitalisme maupun sosialisme yang bersifat komunal. sangat tidak tepat kita memberi judul “Menelusuri akar kemiskinan Nias”, Mari kita lihat bahwa apa yang telah saudara kemukakan merupakan angka-angka yang telah terjadi dan di urai secara detail, dalam bahasa saya masih berupa PENDAHULUAN, akan tetapi saya tidak melihat substansi dari akar kemiskinanannya. Karena saudara sudah menyimpulkan bahwa kemiskinan Nias bersifat struktural, namun struktural yang bagaimana ?, saya berharap saudara erix dapat meng-elaborasinya, supaya diskusi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. terima kasih
Salam,
Agus Pierce Paterson Sarumaha
August 20th, 2008 at 10:16 am
Respon Erix #28 relatif sejuk. Tak semua ditanggapi, misal pertanyaan di #19, namun dlam diskusi yang menyenangkan ini beliau mrasa diperkaya (pengetahuan) secara pribadi, syukurlah… dan horas Lae!
Sedikit komen seputar pisau analisis yang dipakai Erix. Fase perkembangan masyarakat (komunal primitif, perbudakan, feodal, kapitalis, sosialis) adalah kerangka pikir marxisisme ortodoks bagi dalil pertamanya (teori materialisme historis) yang menganggap basis sesuatu masyarakat adalah cara produksi ekonomi. Materialisme historis dikritik Jürgen Habermas, menurutnya dalil ini mengabaikan eksistensi para pelaku perubahan.
Dalil kedua teori perjuangan kelas (kurang gamblang dianalisis Erix, meski disinggung misal: si kaya, si miskin, pemilik modal, penguasa). Dalil ketiga (teori nilai lebih) produksi surplus buruh, surplus ini hak buruh tapi dieksploitasi oleh kapitalis (M–C–M’ di artikel Erix kurang terurai merujuk dalil ketiga). Terkesan pisau analisis Marx agak majal ketika Erix menjelaskan sistem kapitalisme (di pulau) Nias.
August 22nd, 2008 at 2:15 am
klo kita maju, kita dengar dan cermat masukan pendapat dari orang lain. bukan masalahnya, klo org lain mencampuri urusan tetangga mo ada maksud lain, siapa tau…dari masukan org tersebut(erik)bisa menolong org yg blm mengerti apa2 seperti bpk/sdr yg lain, yg pengetahuannya lebih tinggi.
saran saya : klo kita merasa tidak senang dgn campurpendapat org lain dgn urusan kita, marilah kita wujudkan kenyataannya jgn hanya kita tau membantah masukan dari luar…mhn maaf klo ada tersinggung..ya`ahowu
August 22nd, 2008 at 11:36 am
Dear kawan-kawan,
Saya telat membalas komentar yang sudah diposting. Beberapa hari ini saya absen karena masalah kesehatan (heheheheheh) biasalaha orang sudah tua..
Begini komentar saya :
(1) Buat Bapak Agus Sarumaha. Saya minta maaf jika penejelasan saya tidak memuaskan bapak. Saya memang sengaja melakukan itu. Jika bapak baca kembali artikel saya diatas. Artikel itu lebih cenderung tulisan deskripsi. Ya, saya coba mendeskripsikan apa yang saya temukan di Nias. Setidaknya berdasarkan ” kaca mata” saya. Memang betul saya menarik kesimpulan bahkan kemiskinan di Nias adalah kemiskinan struktural. Jika bapak tertarik memperdalam itu silahkan bapak mengujungi situs KPPOD (Komite Pemantau Pelaksanaan Otonomi Daerah). Disana bapak bisa meng-unduh (down load) hasil penelitian di 432 kota/kabupaten se Indonesia tentang tata kelola ekonomi. Bapak bisa lihat kelemahan-kelemahan kabupaten Nias dan Nias Selatan dalam laporan penelitian itu. Kemudian silahkan bapak analisis dan hubungan dengan peran pemerintahan otonomi daerah.
Artikel diatas saya tulis sebagai thought-provoking (memprovokasi pemikiran). Saya coba mengajak orang-orang yang care dengan Pulau Nias untuk melihat masalah nias dengan alternatif berbeda. Jika mainstreaming selama ini kemiskinan selalu diidentikkan akibat pola budaya, saya ingin menyentil bahwa ada kenyataan lain yang menyebabkan kemiskinan di Nias.
(2) Buat bapak Laso. Benar apa yang bapak tulis. Tapi jika baca paragraph terakhir dari artikel diatas. Saya sudah tuliskan bahwa : Akan lebih menarik lagi, jika ada yang berminat untuk melakukan pendalaman. Menemukan siapa aktor-aktor yang terlibat dan bagaimana pola keberlangsungan sistem kapitalisme di Pulau Nias ini.
Gimana Bapak Laso, tertarik untuk melakukan pendalaman ? Mencoba mempraxiskan pengetahuan bapak yang kaya itu..
Akan menarik jika bapak mau terlibat..
Jabat Erat,
Erix
August 22nd, 2008 at 6:21 pm
Akar kemiskinan di Nias gak mesti diperdebat dikotomis… struktural atau kultural… Bang Erix bilang tanah Nias subur, tapi faktor natural ada jg lho bang… kan Nias lama terisolasi n berpotensi bencana alam. Jd sama kayak pendapat beberapa teman… kemiskinan di Nias sy lihat cenderung karna multikausal… gitu lho Bang Erix Hutaosit.
August 22nd, 2008 at 6:33 pm
Ya’ahowu…
Sangat menarik untuk disimak artikel Mr. Erix tentang Menelusuri Akar Kemiskinan Di Nias. Berbagai ulasan dengan beragam pisau analisis semakin mengukuhkan bahwa kemiskinan di Nias merupakan salah satu dari sekian banyak potret buram pembangunan pulau Nias yang perlu segera di benahi. Wacana seputar kemiskinan di Nias mengundang banyak pro dan kontra setidaknya melalui forum maya ini. Dan lebih menarik lagi ada banyak sudut pandang yang ditawarkan untuk meneropong lebih jauh akar kemiskinan di Pulau ini. Tidak salah kalau bapak Fatoni bilang bahwa: faktor penyebab kemiskinan memanglah sosoknya mosaik alias multidimensional. Saya yakin ada berlaksa dimensi yang menjadi akar kemiskinan di Nias apakah itu dimensi budaya, kapitalisme, politic will PEMDA setempat dan lain sebagainya. Dan tiap dimensi antara satu dengan yang lainnya kalau diintip lebih dekat pasti saling bersinggungan atau setidaknya ada benang merah yang menghubungkan dimensi-dimensi tersebut. Masalahnya bagaimana kita meramu tiap dimensi tersebut sehingga kita bisa lihat seperti apa terobosan untuk mengatasi kemiskinan di Nias. Saya harap keragaman sudut pandang ini tidak menjadi faktor penghalang untuk berbuat sesuatu yang ril bagi pengembangan pulau Nias. Terimakasih untuk Erix dan semuanya yang telah memberikan buah pikirannya. Hal ini semakin memperluas khazanah berpikir saya dan terlebih penting lagi ada banyak yang care dengan Tano Niha. Bravo untuk kita semua.
Salam
Aktivitas Sarumaha
NB: I am waiting the next sequel of this article. “Terobosan Mengentaskan Kemiskinan di Pulau Nias.” Bagaimana??;)
August 22nd, 2008 at 9:32 pm
Terima kasih atas berbagai masukan pendapat melalui diskusi atas artikel “Menelusuri Akar Kemiskinan Nias” karya Pak Erix Hutasoit. Melalui diskusi ini pengetahuan dan pemahaman kita tentang kemiskinan diperkaya.
Untuk lebih memperkaya diskusi, silahkan juga melihat beberapa tautan berikut:
Selamat melanjutkan diskusi.
Salam,
Redaksi
August 23rd, 2008 at 1:15 am
Bapak Erix, saya pikir kita setuju bahwa seluruh pendapat netters persoalannya bukan masalah bantahan atau sanggahan, terlalu naif untuk menyampaikan senang atau tidak senang, suka atau tidak suka, mengerti atau tidak mengerti, di kotomi atau tidak dikotomi, bukan itu substansinya, tapi mari kita bersama-sama mengkaji relevansi dari buah pikiran Bapak Erix ini.
Saya terkesima membaca membaca judulnya “Menelusuri Akar Kemiskinan Nias” tentu walaupun hanya sebuah deskripsi (suatu pengantar) paling tidak, ketika selesai membaca artikel ini, sebagai orang awam, saya berpikir simple dan logis, mengetahui : Landasan Teorinya beserta sumber data sebagai referensi pendukung dari pada tulisan, mengetahui analisa dan metode pendekatan yang digunakan. memberikan kesimpulan dan solusi yang ditawarkan.
Mari kita simak bersama-sama mengkaji sbb:
Bapak Erix menyampaikan bahwa :
Dalam konteks Pulau Nias, hukum inilah yang berlaku dalam dua fase. Fase pertama, pemilik modal menggunakan uangnya (M) untuk membeli komoditas (C) seperti karet, kopra, coklat dengan harga yang murah. Kemudian menjual kembali Komoditas itu dengan harga mahal (M2). Dari sana pemilik modal mendapat keuntungan. Tapi fase kedua adalah keuntungan yang dapat dari memasok barang-barang dari Sumatera daratan ke Nias dengan cara yang sama.
Dari Analisa Bapak Erix diatas, Jika kita berbicara tentang hukum pasar, parameternya luas sekali, saya pikir kita setuju jika analis dibuat lebih spesifik untuk menghindari hasil analisa menjadi parsial , Kita tidak pungkiri Pertukaran perdagangan M - C - ”M adalah sebagai dasar dari perdagangan (Hukum Perdagangan Klasik), Pengaruh harga sangat ditentukan oleh permintaan dan penawaran.
Bapak Erix menyampaikan :
Inilah yang membuat kelompok pemilik modal seperti pedagang mampu menguasai lebih dari 50 persen perekonomian Nias.
Dari uraian diatas, saya pikir kita setuju bahwa orang yang menguasai dunia ini adalah pedagang dan makelar, jadi bukan hanya konteks pulau nias, tapi seluruh dunia pedagang dan makelar yang sangat berkuasa dalam perekonomian dunia.
Dari Analisa ini yang saya kaji bahwa dalam konteks pulau nias bukan ini substansinya. Menurut pandangan saya, bahwa faktor-faktor pemicunya adalah monopoli dengan sistem kartel, dimana sipemilik modal (pedagang) menguasai dari hulu sampai ke hilir, dalam arti mulai dari komoditasnya sampai dengan saluran distribusinya sehingga para pemasok (petani/peternak/nelayan) tidak berdaya dalam menentukan harga komoditasnya kepada pedagang yang menguasai seluruh jalur distribusi. Tidak ada kata lain menyerahkan hasil komoditasnya kepada pedagang tersebut dari pada busuk, semua akan sia-sia dan menghasilkan kerugian besar bagi si pemasok. Ironis memang, ini mungkin sudah lama sekali terjadi. Nias Letak Geografisnya berada pada samudera hindia yang terkenal ombaknya ganas, peluang ini yang diambil oleh si pedagang dengan bekerjasama dengan pihak-pihak pemilik kapal, bahkan disinyalir si pemilik kapal ini juga sebagai pedagangnya yang memiliki jaringan penjualan sampai ke pelosok-pelosok. Hukum pasar seakan-akan sudah bingung diterapkan, walaupun permintaan tinggi, harga tinggi, akan tetapi si pemasok tetap saja dalam titik impas, atau rugi, Mengapa demikian ? Inilah sistem kartel. yang menguasai seluruh jaringan distribusi, sehingga apa yang menjadi kebutuhan pokok di Nias bisa tiba-tiba langkah dan menghilang seketika, Mereka yang menjual komoditasnya tinggi, membeli kebutuhan pokok lainnya juga tinggi, jadi istilah ekonominya paling-paling BEP (Break Event Point) Jika tidak rugi. Dampak yang terjadi di masyarakat secara ekonomi sangat massive, sehingga tidak dapat lagi membiayai pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, kesehatan yang tidak memadai, serta gizi anak buruk. Tentu sangat berbeda dengan daerah Tapanuli yang praktis jalur distribusinya sudah sangat memadai, cukup dengan transportasi darat, sipemasok dapat leluasa menjual hasil komoditasnya kedaerah-daerah lain yang memiliki harga yang cukup tinggi. toh masih banyak juga yang berada dibawah garis kemiskinan? Untuk itu saya sangat sarankan pada bapak erix, agar tidak hanya semata membuat pendekatannya hanya dari sisi ekonomi, melainkan berbagai dimensi yang harus ditelusuri, supaya penelusurannya tidak mentok, hehehe just kidding bro. Thx atas attensinya.
Salam hangat,
Agus Pierce Paterson Sarumaha
August 24th, 2008 at 3:27 pm
Kondisi ‘monopoli dgn sistem kartel’ di Nias yg diungkap Pak Agus Pierce Paterson Sarumaha cukup menarik. Dari sini kita mulai bisa berpikir berbagai skenario solusi bagi kemiskinan di sektor perdagangan.
Mengamati perkembangan masyarakat kontemporer, Francis Fukuyama mengatakan pasar (perdagangan) akan jadi liberal yg prosesnya didorong 2 faktor. Pertama, perkembangan ekonomi didorong oleh ilmu pengetahuan alam. Kedua, bersifat spiritual yg dlm falsafah Plato dinamakan ‘thymos’ (keinginan utk diakui, dihargai, persamaan hak). Akhirnya terjadi masyarakat kapitalis dgn sistem demokrasi liberal (lih. “The End of History and The Last Man”). Interpretasi Fukuyama sendiri berdasar filsafat sejarah GWF Hegel, bukan dari Karl Marx.
Bila kondisi Nias ditarik ke trend global, maka wacana kapitalisme jadi ramai. Kapitalisme merupakan penyebab, ataukah malah solusi, dari kemiskinan. Atau… bagaimana menurut Anda?
August 25th, 2008 at 5:02 am
Kita punya UU no. 5/1999 ttg Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Mungkin kalau diefektipkan sedikit banyak mengurangi praktik monopoli kartel harga di Nias
August 25th, 2008 at 12:18 pm
Dear Bapak Sarumaha dan Bapak Otomed
Well, tujuan saya telah berhasil. Saya berhasil memprovokasi bapak Sarumaha untuk menarik kesimpulan manis dari artikel diatas. Inilah mengapa saya menulis artikel itu dengan model “mengantung”.
Dalam ilmu jurnalistik, model seperti ini mengandaikan bahwa pembaca punya kapasitas yang cukup untuk menarik kesimpulan. Pembaca tidak perlu didikte dan tidak perlu diberi penjelasan secara mendatil. Keterlibatan pembaca menjadi murid sekigus guru, kritikus sekaligus solving problems ..
Untuk bapak Otomed, untuk merespon pertanyaan bapak yang terakhir. Nah, Berikut untuk bapak saya postingkan ringkaskan buku Akhir Globalisasi : Dari Perdebatan Teoritik Menuju Gerakan Massa (2003) buku ini ditulis kawan lama saya Coen Husain Pontoh.
”Kalau demikian, apa sih globalisasi itu? Posisi teoritik saya dengan tegas-tegas mengatakan, “Globalisasi tak lain dari Imperialisme.” Sebagian teoritisi mendefisikan Imperialisme sebagai tahapan tertinggi dari kapitalisme, sebagian lain mendefinisikannya, sebagai konsekuensi dari perkembangan kapitalisme.
Saya sendiri lebih melihat pada ciri-ciri mendasar imperialisme:
pertama, monopoli. Monopoli berarti, dominasi pasar di tangan segelintir perusahaan-perusahaan raksasa. Misalnya, bisnis ritel dimonopoli oleh Matahari, pasar mi instan yang dikuasai oleh PT Indofood Sukses Makmur.Banyak yang berpendapat, monopoli lahir karena adanya proteksi pasar yang diberikan oleh negara kepada segelintir pelaku ekonomi. Dalam pengertian ini, monopoli disebabkan oleh distorsi pasar. Tetapi, saya berpendapat, monopoli lahir dari pasar yang kompetitif, dimana pelaku bisnis kecil dimangsa oleh pelaku bisnis besar. Ini misalnya muncul dalam bentuk Akuisisi dan Merger. Contohnya, Merger antar Bank yang melahirkan Bank Mandiri.
Ciri mendasar kedua dari Imperialisme adalah Finance Capital, dimana antara bisnis perbankan dan bisnis industri sudah menyatu. Bank tidak lagi berfungsi sebagai lembaga perantara keuangan, tetapi telah menjadi industri keuangan itu sendiri. Akibatnya, bank lantas menjadi alat untuk mengakumulasi kapital sebesar-besarnya, sehingga prinsip-prinsip perbankan yang sehat dilanggar. Dalam bahas kita sehari-hari, Finance Capital ini kita sebut sebagai Konglomerat. Maka di sana kita kenal ada Group Salim yang menguasai industri hulu dan hilir, termasuk Bank Central Asia (BCA). Atau Group Lippo yang juga menguasai industri hulu dan hilir, termasuk Lippo Bank. Dalam tingkatan internasional, kita mengenal konglomerasi Hyundai dari Korea Selatan, Toyota dari Jepang, atau General Electric dari Amerika Serikat.
Ciri ketiga dari imperialisme adalah Oligarchy Finance, maksudnya, para konglomerat ini kemudian membentuk perserikatan untuk mengamankan kepentingan bisnis mereka. Di Indonesia, Oligarchy Finance yang paling terkenal adalah apa yang disebut kelompok Prasetya Mulya, yang terdiri dari Group Salim, Group Gemala, Group Lippo, dsb. Bentuk lain dari Oligarchy Finance ini adalah Kartel terigu, kartel semen, kartel kayu dsb.
Ciri keempat dari Imperialisme adalah dominasi Ekspor Kapital ketimbang Ekspor Komoditi. Ekspor Kapital ini muncul dalam bentuk pasar saham dan pasar bursa, serta utang luar negeri dalam bentuk utang pemerintah dan utang swasta. Perlu diketahui, Ekspor Kapital ini adalah konsekuensi dari bertumbuhnya Finance Capital.
Celakanya, seluruh pergerakan kapital ini dikontrol oleh perusahaan-perusahaan multinasional (MNC). Data dari berbagai sumber berikut ini memberi gambaran besar dan luasnya kekuasaan MNC:
1. 300 pemilik perusahaan tersebut mengontrol lebih dari seperempat dari seluruh aset-aset produktif dunia;
2. Menurut hasil identifikasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), jumlah MNC lebih dari 45.000. 500 MNC terbesar menguasai 80 persen dari seluruh investasi asing langsung. Dari 45.000 MNC yang ada, umumnya terkonsentrasi di AS, Eropa Barat, dan Jepang: 179 di AS, 148 di Uni Eropa, dan 107 di Jepang;
3. Satu atau lebih dari sepuluh MNC datang dari negara-negara industri baru seperti Korea Selatan dan Brasil;
4. MNC-MNC tersebut menguasai lebih dari 70 persen dari seluruh perdagangan dunia. Lima MNC terbesar dunia menguasai 77 persen perdagangan biji-bijian (padi, gandum, jagung, dsb) di dunia;
5. Hampir 40 persen perdagangan dunia terjadi antara perusahaan-perusahaan yang sebenarnya dikuasai oleh satu perusahaan induk. Sebagai contoh, enam MNC mengontrol 90 persen perdagangan gandum dunia.
6. Penjualan yang dilakukan oleh Ford Motor Company, tiap tahunnya melebih produk domestik bruto (GDP) negara Norwegia setiap tahunnya.
7. Penjualan Mitsubishi $ 106.184.000.000,- jauh lebih besar dibandingkan GDP Negara Malaysa yang hanya memiliki Nilai $ 79.848.000.000,- ( data Robert Went )
Ciri terakhir dari imperialisme adalah Pembagian Pasar Dunia Di Antara Para Kapitalis. Pada masa lalu, pembagian pasar dunia ini dilakukan melalui perang, misalnya, Perang Napoleon di Perancis, Perang Candu di Cina, atau Perang Dunia I dan II. Di masa kini, di samping melalui perang, misalnya, perang teluk tahun 1991 atau invasi AS ke Irak beberapa bulan lalu, pembagian pasar dunia itu dilakukan dengan cara-cara diplomasi.
Sebagai contoh dari tesis ini adalah dibentuknya Masyarakat Ekonomi Eropa (MEE), Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik (APEC), Kerjasama Ekonomi Asia Tenggara (AFTA), dan Kerjasama Ekonomi Amerika Utara (NAFTA).Dengan memandang globalisasi sebagai imperialisme, menurut saya kehadiran globalisasi adalah hantu bagi kaum miskin di negara-negara dunia ketiga. Rakyat miskin ini (buruh, tani, pegawai negeri golongan I, dan prajurit rendahan), kini makin terjepit dengan diberlakukannya kebijakan-kebijakan neoliberal yang merupakan bagian dari Imperialisme seperti, pencabutan subsidi, privatisasi, dan deregulasi. Kita lihat, akibat dari privatisasi, barisan pengangguran muncul di mana-mana. Demikian juga dengan kebijakan pencabutan subsidi yang makin menindih pundak rakyat miskin yang sudah terpuruk selama ini. Dengan kata lain, Ketiga kata ini sepertinya terdengar manis di telinga, tetapi sebenarnya sangat merusak.
Kalau merujuk pada Coen, maka kapitalisme tidak “pantas” jadi solusi..
Demikian dulu ya pak..
Salam,
Erix
August 25th, 2008 at 2:53 pm
Yaahowu,
Bpk-Ibu yg terhormat,
“(Artikel diatas saya tulis sebagai thought-provoking (memprovokasi pemikiran). Saya coba mengajak orang-orang yang care dengan Pulau Nias untuk melihat masalah nias dengan alternatif berbeda. Jika mainstreaming selama ini kemiskinan selalu diidentikkan akibat pola budaya, saya ingin menyentil bahwa ada kenyataan lain yang menyebabkan kemiskinan di Nias)”
Saya sengaja mengutip ini,untuk mencoba memahami concern-nya pak Erik.
Perdebatan tentang kemiskinan mungkin adalah hal yang tak akan pernah selesai. Apapun alasan penyebab kemiskinan yang telah coba digulirkan berdasarkan teori dan analisis yg digunakan, apakah kita setuju bahwa memang P.Nias “miskin”?
Jika kita setuju, mari kita cari solusi-nya. Tidak perlu mencurigai setiap pandangan/pemikiran yang disampaikan oleh siapapun, (toh ini forum diskusi):).
Penyebab kemiskinan di Nias secara teori mungkin ‘kita sudah tahu’ dan diperkaya oleh hasil diskusi ini.
Saya bukan seorang ilmuwan atau analis dan juga bukan pengusaha;jika boleh, saya mau urun rembug di forum ini.
Kita sekarang membutuhkan simpul kerjasama dari pembuat kebi
jakan publik,pelaksana (pemda),dan masyarakat Nias (penduduk asli ataupun pendatang/pedagang, iya semua orang yg concern dengan P.Nias).
Mari kita coba memutuskan ‘rantai kemiskinan’. Dimanakah celah ‘rantai’ yg bisa diterobos? Saya usul, dengan ‘meng-generate’ desa tertentu.
Kita coba untuk memulai memilih satu desa yg telah dinilai sebagai ‘desa termiskin’ (desa X) di P.Nias. Desa tsb kita petakan potensi keunggulan dan kelemahan disemua bidang yang bisa kita analisa.
Potensi ekonomi yang menjadi andalan desa X distimulus dengan model pemberdayaan ekonomi rakyat( pak Erik pasti lebih paham soal ini). Pemberdayaan ini harus dikerjakan bersama oleh semua pihak terkait secara intensif. Tentu kita boleh belajar dari keberhasilan dan kegagalan tenaga pendamping IDT pada waktu lampau. Sekali lagi hal ini hanya bisa dikerjakan oleh orang yang punya komitmen, bukan untuk popularitas atau ‘numpang lewat’.
Dengan apa kita mulai ‘proyek’ ini? Sudah tentu harus kita mulai dengan proposal yang ‘reliable’. Ada yg berminat memulai?
Pak Erik boleh kontak dg saya via japri tyasid@yahoo.co.id. Mungkin hal ini bisa kita diskusikan lebih lanjut.
Thank’s Pak Moderator.
Yaahowu,
August 25th, 2008 at 4:22 pm
Di analisis artiel Erix, yang katanya bertujuan memprovokasi pembaca, teori-teori marxisme ortodoks gagal menjelaskan sistem kapitalisme di Nias. Kini di #39 membonceng kawan lamanya Coen Husain Pontoh, Erix memakai pisau analisis neo-marxisme, yaitu teori dependensia. Teori ini dipelopori Lenin dengan pamfletnya ”Imperialism: The High Stage of Capitalism” (1914). Sayangnya, perestroika Gorbachev berkata lain. Bila diteruskan, terkesan diskusi kita hanya soal lawas yang endingnya empiris sudah ketahuan. Kuatirnya, respon Erix di #39 itu juga hanya bertujuan (terselubung?) provokasi. Padahal tujuan kita semua mencari jalan keluar atas kemiskinan aktual di Nias. Bukan begitu Lae?
Ya’ahowu! Horas!
Laso Telaumbanua
August 25th, 2008 at 6:21 pm
Dear bapak laso,
Saya akan menjawab pertanyaan bapak. Tapi mohon agak sabar ya. karena beberapa minggu ini saya harus absen dulu. Biasalah pak, urusan pekerjaan heheheehe…
salam,
Erix
August 25th, 2008 at 10:44 pm
Peserta diskusi yang kami hormati,
Tanggapan ini , bukan bertujuan untuk menggurui, akan tetapi hanya untuk saling mengingatkan.
Hampir setengah abad yang lalu, tahun 1968, Peter F. Drucker memperkenalkan kosakata knowledge society dan knowledge worker. Intinya adalah bahwa untuk berkarya orang membutuhkan kapasitas intelektual tertentu. Makna kosakata tersebut diatas ternyata relevan dengan topik yang kita sedang berolah-pikir ini.
Manusia, memang berkodrat “ingin mengetahui”. Setiap orang dapat mengetahui sesuatu. Akan tetapi pengetahuan yang dimiliki oleh seseorang, bersifat langsung dan spontan, tidak semua dapat digolongkan ilmu. Mangapa ? Karena seseorang yang tahu belum tentu “sadar” pada pengetahuan yang dimilikinya. Apabila seseorang menyadari pengetahuan yang dimilikinya tentang sesuatu, maka seseorang itu “tidak” sekedar tahu” melainkan “sadar pada apa yang ia tahu dan sadar yang ia tidak tahu ” tentang sesuatu itu. Kesadaran yang tersirat pada pengetahuannya itu apabila diungkapkan menjadi tersurat maka terjadilah apa yang disebut “refleksi”. Pada umumnya yang memiliki kesadaran adalah kaum terpelajar. Dikatakan pada umumnya, karena juga tidak semua kaum terpelajar sadar pada “tahu” yang dimilikinya. Malah kadang ada yang “sok tahu” dan bergaya seakan-akan menggurui.
Berkat refleksi, pengetahuan yang semula langsung dan spontan kehilangan kelangsungan dan spontanitasnya. Serentak dengan itu pengetahuan yang dimiliki mulai cocok untuk diatur sistematis sedemikian rupa sehingga isinya dapat dipertanggungjawabkan secara sosial. Itulah kiranya yang kita kehendaki bersama dari topik (yang tertulis tidak tepat) “Menelusuri Akar Kemiskinan di Nias”.
“Mencari akar …” itu yang kita usahakan dengan kemampuan intelektual kita. Berupaya menelusuri dengan alur pikir yang sistimatis apa yang menjadi : formal cause, material cause, efficient cause, atau final cause (Aristoteles) dari kemiskinan di Nias. (Conditional) apabila usaha kita berhasil, manfaat tidak hanya untuk mencari solusi - mengatasi kemiskinan di Pulau Nias melainkan bagi kemanusiaan. Karena , kemiskinan tidak hanya di Nias, melainkan masalah sebagian besar rakyat di negara berkembang termasuk Indonesia - tidak terkecuali rakyat yang tinggal di daratan Sumatera, Jawa , dan sebagainya.
Namun, sampai sekarang saya melihat, masih belum nampak jalur yang jelas untuk memperoleh konsep solusi itu. Pembuat topik belum memperlihatkan kejelasan alur pikir, baik pada permasalahan maupun pada uraian sampai pada komentarnya terakhir (no. 42). Kejelasan konsep dibutuhkan oleh para peserta diskusi untuk dapat berolah pikir dengan baik. “Kesadaran pada yang diketahui” mempermudah komunikasi yang masuk akal atau logis. Seorang intelektual : sadar bahwa tahu dan sadar bahwa tidak tahu. Apabila sadar, hukum-hukum logika tidak akan terabaikan. Apabila sadar (sebagai terdidik) maka berusaha melihat kenyataan sebagai “ada”nya. Sebaliknya akan terjadi komunikasi yang buruk dalam diskusi apabila : ada yang meminta untuk lebih dijelaskan tentang A , namun, oarang yang diminta untuk menjelaskan memberi uraian mengenai X atau Z .
Dibawah ini saya sampaikan tulisan Carlos A. Heredia dan Equipo Pueblo tentang Bank Dunia Dan Kemiskinan. Antara lain mengatakan tentang Akar Struktural dari Kemiskinan sebagai berikut.
“Apa penyebab utama kemiskinan?
Secara konvensional, pendapat umum melacak sebab-sebab kemiskinan pada watak dan perilaku orang miskin itu sendiri. Bagaimanapun, ihwalnya semakin jelas bahwa pemberantasan kemiskinan tidak saja menjadi keinginan dari pihak rakyat miskin itu sendiri, akan tetapi lebih merupakan tugas yang harus ditangani oleh pemerintah, sektor swasta, organisasi kemasyarakatan, dan lembaga-lembaga multilateral dengan cara disepakati bersama. Sebab-sebab kemiskinan struktural, yang dipengaruhi oleh hal-hal ini, mencakup:
• Kurangnya demokrasi: hubungan kekuasaan yang menghilangkan kemampuan warga negara atau suatu negara untuk memutuskan masalah yang menjadi perhatian mereka;
• Kurangnya memperoleh alat-alat produksi (lahan dan teknologi) dan sumber daya (pendidikan, kredit dan akses pasar) oleh mayoritas penduduk;
• Kurangnya mekanisme yang memadai untuk akumulasi dan distribusi
• Disintegrasi ekonomi nasional, yang berorientasi memenuhi pasar asing daripada pasar domestik;
• Pengikisan peran pemerintah sebagai perantara dalam meminimalkan ketimpangan sosial, contohnya melalui swastanisasi program-program sosial
• Eksploitasi berlebihan terhadap sumber daya alam dan tercemarnya ekosistem yang secara tidak proporsional berdampak kepada orang miskin; dan
• Kebijakan-kebijakan yang menyebabkan monopolisasi ekonomi dan polarisasi masyarakat, yang memacu bertambahnya penumpukan pendapatan dan kesejahteraan”.
Bahan dari Carlos A. Heredia dan Equipo Pueblo saya kira baik untuk direnungkan dan diperkaya dengan bahan lokal seperti : watak yang lebih senang menerima dari memberi, watak tidak menghargai waktu, mentalitas penjabat yang korup, kebijakan yang memelihara mentalitas kemiskinan, dan sebagainya.
Barkarya tidak cukup hanya dengan kemauan baik, apalagi kalau hanya pseudo baik, melainkan berbuat dengan cara yang baik pula. Semoga bermanfaat.
Selamat berdiskusi.
August 26th, 2008 at 11:22 pm
Sama seperti Bapa Erix, saya juga ingin absen selama beberapa hari ini - menunggu inspirasi baru yang lebih segar - namun bagi Bapa-bapa/Ibu lain silahkan saja diteruskan. Diskusi ini ternyata menarik sekali. (Syahrial P.)
August 28th, 2008 at 1:32 am
Saya coba tanggapi respon # 39, Bapak Erix, walapun tanggapannya sangat luas dan GAP nya terlalu jauh Bro, hehehe, Menurut saya ne, bahwa sistem kapitalis itu belum tentu jelek apalagi merugikan bagi kaum miskin. It’s nothing to do Bro…
Dalam pandangan saya perekonomian dunia dengan sistem pasar terbuka (Kapitalis), tidak lebih buruk dari pada pasar tertutup (Sosialis Marxis). Untuk lebih kongkritnya kita bisa lihat negara tirai bambu (China), ketika Mao Zedong berkuasa mereka menerapkan pasar tertutup, dengan sistem komunal, tetapi pada masa itu juga China banyak yang menderita kelaparan, antrian kebutuhan pokok dimana-mana. Setelah Deng-Xiaoping berkuasa, beliau mulai menerapkan pasar terbuka di China, membuka kran investasi dengan berbagai kemudahan-kemudahan kepada investor asing yang hendak berinvestasi di China, antaralain: Pajak devisa, ekspor, impor, dll. Sampai ada celetukan Deng bernada senda gurau “Kucing hitam atau Kucing putih yang mendatangkan Investasi, itu merupakan Kucing baik”. Hasilnya kita bisa lihat saat ini China merupakan negara pertumbuhan ekonomi yang tertinggi di dunia. Dalam makro ekonomi, Investasi sangat dipengaruhi oleh : Regulasi , dengan membuat iklim investasi yang kondusif, Payung hukum yang jelas (tidak mencla-mencle), Ketersediaan resources yang baik, dan tenaga kerja dengan upah murah. Sistem Trade-Off nya yang harus dibenahi oleh Pemerintah sebagai pemegang kebijakan, Menerapkan Undang-undang perdagangan, serta memantau setiap saat perkembangan pasar, agar jangan sampai ada praktek monopoli dengan sistem kartel yang merugikan masyarakat. Monopoli juga tidak sepenuhnya jelek, dalam rangka mengamankan kepentingan masyarakat luas, memerlukan badan penyangga, yang dikelola pemerintah, seperti BULOG, PLN, dll. yang dapat berfungsi sebagai penetrasi gejolak harga.
August 28th, 2008 at 2:37 pm
Syanti Dewi adalah putri raja Bhutan, dia jadi rebutan dunia kang-ouw dalm ‘Kisah sepasang rajawali’ dan ‘Jodoh rajawali’. Tentu saja ini cerita fiksi karya Kho Ping Hoo. Cerita non-fiksi Buthan oleh Norena Heertz (2001) dlam ‘The silent takeover’. Kerajaan naga halilintar (Buthan) terletak diantara Tibet dan India. Buthan secara sukarela mengasingkan diri dari dunia luar. Dengan 600 ribu penduduk, Buthan salah satu negara termiskin di dunia ditinjau dari sisi GNP. Namun kata Heertz gambaran itu kurang pas, karna perhitungan GNP tak dipertimbangkan fakta 85% penduduknya giat dalam pertanian subsisten. Selain itu, transaksi barter lazim di sana, nilai ajaran Buddha dijunjung tinggi, tradisi dipelihara, moralitas dihargai lebih tinggi ketimbang kekayaan materi. Hasilnya masyarakat Buthan tak kurang sandang, pangan dan papan. Buthan deskripsi Heertz bisa jadi horizon kita… Nhah… sembari ngikutin diskusi ini, saya nerusin baca seri ‘Suling emas dan naga siluman’, utk ngikutin nasib Putri Syanti Dewi selanjutnya… heheeeheee…
August 28th, 2008 at 3:55 pm
Berbagai ulasan dan tanggapan yang terkait dengan tulisan Bapak Erix ini sangat menarik untuk diikuti, apalagi brainstormingnya dilakukan oleh orang-orang yang terpelajar dan berpendidikan tinggi.
Dari semua diskusi tentang kapitalis dan sosialis, let us simplify everything. Tidak peduli system apapun yang diterapkan, penguasa perekonomian adalah orang-orang yang mampu membawa suatu pertambahan nilai ekonomis terhadap suatu barang maupun jasa. Itulah sebabnya, di seluruh dunia, yang memperoleh tingkat kemakmuran yang tertinggi adalah kaum distributor alias pedagang dan makelar.
Dikaitkan dengan artikel tadi, agar seluruh diskusi ini membawa manfaat yang lebih nyata pada masyarakat, tidak sebatas mind-provocation, adalah bagaimana mencari solusi agar kita dapat mewujudkan sesuatu yang lebih applicable dalam upaya kita memberikan value added pada komoditi yang dihasilkan di Nias?
Salah satu contoh, citarasa hasil laut Nias adalah yang terbaik yang pernah saya rasakan. Namun, pada proses penjualannya, nelayan hanya menjual hasil laut mentah, bahkan banyak yang tidak sanggup untuk menyediakan cold-storage yang memadai agar ikan tersebut tidak segera busuk. Akhirnya, daripada busuk, nelayan menjual dengan harga berapapun yang ditetapkan pengepul. Cold-storage hanya dimiliki oleh pedagang yang tergabung dalam suatu kartel. Inilah value added yang dimiliki, sehingga dapat menjual komoditas dengan harga yang lebih tinggi.
Jika saja, masyarakat memiliki kemampuan untuk memberi value added terhadap ikan tadi, misalnya dengan pengawetan, produksi lebih lanjut menjadi abon, tentunya masyarakat akan memperoleh benefit atas value added tersebut.
Hal yang sama juga terjadi pada komoditas karet. Di Alasa, penyadap hanya mampu membuat getah karet secara tradisional, sehingga produksinya memakan waktu lebih lama. Selain itu karet tersebut masih ber-air, bisa kita bayangkan aroma karet tersebut menyengat kemana-mana, Jika ada pabrik olahan dimana karet basah dapat diolah lebih lanjut, tentunya benefit dari produksi akan dinikmati oleh masyarakat produsen.
Tentunya kita tidak dapat mewujudkan hal ini secara parsial saja tanpa didukung oleh segenap unsur masyarakat. Masyarakat perlu diberdayakan dalam bagaimana menambahkan nilai ekonomis terhadap komoditas Nias, sehingga tidak menjual bahan mentah saja tanpa melalui proses pengolahan lebih lanjut menjadi barang setengah jadi. Pemerintah daerah pun harus menstimulasi kegiatan perekonomian melalui kebijakan yang berpihak pada produsen, dan pemberdayaan yang bersifat KONTINYU.
Di sini saya mnuliskan KONTINYU dengan huruf capital, karena berdasarkan apa yang pernah saya amati di Nias, banyak sekali program pemberdayaan masyarakat yang dilakukan secara parsial, mementingkan golongan sendiri, sehingga akhirnya menjadi salah sasaran.
Salah satu key success factor dalam mengevaluasi kegiatan pemberdayaan masyarakat terletak pada parameter yang digunakan dan hasil assessment terhadap golongan masyarakat yang menjadi target pemberdayaan. Jika hal tersebut tidak sejalan, saya kira pemberdayaan yang dilakukan hanya akan menghambur-hamburkan anggaran yang sebagian besar berasal dari hutang, sumbangan luar negeri untuk korban bencana, dan pajak rakyat.
September 2nd, 2008 at 11:41 am
Dear Bapak M.J. Daeli
Bapak M.J Daeli yang baik, kebetulan saya bisa mengakses ke internet sebelum cuti. Jadi saya akan coba jawab pertanyaan bapak dan mengomentari pernyataan bapak yang terakhir. Untuk bapak Laso Telaumbana harap bersabar ya, saya belum sempat menuliskan secara utuh jawaban saya.
Bapak M.J Daeli saya berharap bapak adalah warga Pulau Nias sehingga lebih akan lebih gampang untuk memami penjelasan saya dibawah.
Saya mulai :
(I) Saya kutip kembali pertanyaan bapak M.J Daeli kepada saya : ”Selanjutnya anda menyimpulkan “kemiskinan di Pulau Nias bukan kemiskinan natural. Melainkan kemiskinan struktural. Kemiskinan yang disebabkan sistem yang tidak beres dan tidak adil (injustice system)”, namun anda tidak memberi gambaran sistem apa, dalam bidang apa yang tidak adil itu.”
Jawaban saya :
(1) Benar sekali bapak. Saya sudah menarik kesimpulan bahwa kemiskinan Nias adalah kemiskinan struktural yang disebabkan sistem yang tidak beres dan tidak adil.
Nah, mari kita mulai dengan mendefenisikan kemiskinan strutural itu. Saya coba mengutip David A. Rajaguguk dalam artikel Pembangunan dan Kemiskinan Petani (2007). Dalam artikel itu David menulis,”…. Kemiskinan juga diartikan sebagai ketidakberdayaan sekelompok masyarakat di bawah suatu sistem pemerintahan yang menyebabkan mereka berada pada posisi yang sangat lemah dan tereksploitasi dan ini merupakan kemiskinan struktural. ”
Dari defenisi David ini dapat kita klasifikasikan bahwa kemiskinan struktual dicirikan oleh : (a) ada nya ketidakberdayaan (powerless) (b) dikarenakan (disebabkan) oleh sistem pemerintahan (c) akibatnya si miskin jadi lemah dan tereksploitasi.
Kembali kepada David, dalam artikel nya itu dia menyebut setidak 7 faktor yang mempengaruhi kemiskinan struktural di Indonesia, berikut saya ringkas :
(1) Sejak 1969 Indonesia menggunakan strategi pertumbuhan neo-liberalisme dalam proses pembangunannya
(2) Rendahnya penyerapan tenaga kerja
(3) Pembatasan akses kepada alat produksi dan faktor-faktor produksi
(4) Distorsi pasar, hal ini ditandai dengan fenomena harga barang yang dijual bukan lagi didasarkan pada nilai barang tersebut tetapi lebih pada siapa pembeli dan penjual
(5) Proteksi rakyat dikurangin untuk menarik investasi asing
(6) De-politasi rakyat (politik masa mengambang/ floating mass design)
(7) Penghancuran identitas budaya sehingga dihancurkannya identitas sosial-budaya, dimana dengan hancurnya identitas sosial-budaya hancur pula komunikasi antar kelompok dan gerakan sosial lainnya. Hal tersebut juga menyebabkan lemahnya sistem kelembagaan di masyarakat, oleh kekuatan negara baik itu dengan kekuatan ideologi maupun dengan kekerasan.
Nah, sekarang mari kita menelusuri fakta-fakta di Nias :
Bapak M.J Daeli yang baik. Perlu dicatat bahwa saya bukanlah orang yang pertama yang menditeksi kemiskinan struktural di Pulau Nias ini. Jauh sebelum saya sudah ada orang-orang yang melakukan hal itu. Berikut saya uraikan secara sederhana beberapa penelitian atau artikel yang berkenaan dengan itu :
(*) Suahasil Nazara, Ph.D dkk dari Lembaga Demografi Universitas Indonesia (LD-UI) dalam publikasi hasil penelitian yang berjudul : Studi Pengembangan Ekonomi Nias (2006) Menyebut 10 fakta dan 10 masalah tentang Pulau Nias, yaitu :
FAKTA :
(1) Nias yang terletak di lempengan tsunami dan episenter gempa, dgn struktur tanah labil. (2) . Nias yang kecil, dengan ratusan pulau kecil-kecil (3) Nias yang terisolasi (4) Nias yang sekarat (5) Nias yang jauh (6) Nias yang terabaikan (7) Nias yang terlupakan (8) Nias yang terbelakang (9) Nias yang jadi rebutan (10) Nias merupakan komponen negara.
MASALAH :
(1) Tsunami dan gempa berikutnya yang pasti akan datang lagi secara mendadak dan semakin dahsyat (2) Nilai ekonomi setiap produk, semakin rendah (3) Laut bukan penghubung tetapi pemisah; pendekatan regional terhambat (4). Warisan budaya semakin musnah (StarWeekly 648, 31-5-58) (5) Dari Pusat, baik geografik, politik, dan birokratik, jauh (6) Karena posisi tawar yang semakin rendah/lemah (7). Peran dan sumbangan Nias di masa perjuangan kemerdekaan lenyap tertelan kala (8) Tidak memiliki keunggulan komparatif, apa lagi kompetitif (9) Konflik kepentingan semakin tajam dan luas (10)Nias terperangkap di dalam sistem manajemen publik yg padat KKN
Secara ekonomi, LD-UI sudah mengidentifikasi beberapa point yang berhubungan kausal (sebab-akibat) dengan kemiskinan struktural. Misalnya point fakta no.4 sampai no. 9 dengan jelas bahwa Pulau Nias ditinggalkan. Kata ditinggalkan dapat dipahami sederajat dengan ”tidak dibangun”. Kenapa Pulau Nias tidak dibangun ? Jawabannya berhubungan erat dengan strategi pembangunan di masa Orde Baru yang lebih mengutamakan pertumbuhan ekonomi ( lihat 7 faktor yang disebut David diatas) . Liberalisasi ekonomi yang melanda Indonesia dibawah komando Team Widjojo ( yang akrab disebut Mafia Berkley) lebih mengarus utamakan investasi asing (Penanaman Modal Asing/ Foreign Investment Mainstreaming). Dan modal asing hanya tertarik menginvestasikan uang (modal) dibidang manufaktur, perkebunan dan pertambangan.
Pulau Nias secara geografis dianggap tidak ”seksi” untuk investasi. Kalaupun Pulau ini punya potensi batubara namun dari segi kuantitas potensi itu tidak tergolong besar. Dari segi lahan, Pulau ini tidak begitu luas. Di industri manufaktur, pulau ini juga tidak menguntungkan dari segi transportasi (bandingkan dengan pulau Batam yang berdekatan dengan Singapura dan Malaysa).
Karena dianggap tak ”seksi” maka program pembangunan untuk Pulau Nias pun terbatas. Alokasi pembangunan lebih dicurahkan kedaerah yang dilirik investor asing, seperti pulau jawa dan sebagian sumatera. Alhasil kota-kota di Jawa dan Sumatera (sebagian) melejit menjadi kota-kota modren yang gegap gempita.
Selain ekonomi, LD-UI juga mengidentifikasi point yang berhubungan dengan sosial-politik seperti masalah no. 10. Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) itu kan produk politik orde baru. KKN bisa tumbuh subur karena tidak ada yang berani mengkritik atau melawan. Melalui politik masa mengambang (floating mass design), warga dibatasi hak untuk berpartisipasi dalam politik. Warga dilarang untuk mengkiritik birokrasi dan pembangunan. Sekalipun terang-teragan merugikan warga, tapi warga tetap dilarang untuk protes. Masa-masa itu selalu kita kenang sebagai masa totaliter (kediktatoran). Bapak M.J Daeli pasti masih ingat, bagaimana militer bisa datang kedesa-desa untuk menangkap siapa saja yang dianggap ”melawan” dengan dalih stabilitas.
Ditingkatan lokal seperti Pulau Nias, aksi-aksi KKN juga terjadi dengan terbuka. Kekuasaan di birokrasi seolah seperti jabatan turun-menurun. Aksi ini semakin merajalela karena organisasi masyarakat sipil (OMS) yang seharusnya melakukan ”kontrol” dibuat tidak berdaya. OMS seperti dibonsai (dibuat lemah/tidak berdaya/powerless) melalui sistem politik yang refresif. Sisa-sisa dari kebijakan itu masih terasa sampai sekarang. Jika bapak datang ke desa-desa, bapak akan lihat bagaimana birokrat masih mempertunjukkan perilaku yang sama seperti di masa Orba. Birokrat merasa paling berhak untuk menentukan mana yang terbaik untuk warga nya (lihat point 6 dan 7 dari artikel David).
(**) Cut Dian Agustina, Ahya Ihsan dan Meter Roney dalam laporan mereka tulis,”Analisis Pengeluaran Publik Nias 2007 (2007)” yang dipublikasikan oleh The World Bank (Bank Dunia), memberikan gambaran melalui angka-angka konkrit tentang diskrimikasi struktural yang menimpa Nias.
Berikut saya kutip :
”Transfer dari pemerintah pusat masih belum mampu mengatasi kesenjangan antar daerah. Kabupaten Nias dan Nias Selatan memiliki tingkat kemiskinan tertinggi dan peringkat Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang terendah di Sumatera Utara. Meskipun demikian, kedua kabupaten tersebut tidak menerima alokasi DAU yang lebih tinggi dari kabupaten lain yang memiliki tingkat kemiskinan lebih rendah dan IPM lebih tinggi dari segi DAU dan bagi hasil per kapita. Pada tahun 2005, kedua kabupaten tersebut masih belum menerima alokasi per kapita yang lebih besar daripada kabupaten-kabupaten lain di Sumatera Utara. Kedua kabupaten tersebut menerima alokasi yang sama dengan kabupaten dengan tingkat kemiskinan lebih rendah, seperti Simalungun. Meskipun ada kenaikan DAU yang besar pada tahun 2006, masalah ini masih belum teratasi.” (Cut Dian Agustina dkk; 2007. p.10)
”Seperti halnya pemerintah-pemerintah daerah lain di Indonesia, DAU merupakan sumber pendapatanutama untuk kabupaten Nias dan Nias Selatan. DAU adalah hibah yang bersifat discretionary yang dimaksudkan untuk mengatasi kesenjangan keuangan antara provinsi dan kabupaten/kota. Besarnya bantuan sangat bervariasi
berdasarkan suatu rumusan khusus yang berupaya menyelaraskan kemampuan fi skal dengan kebutuhan fi skal pemerintah daerah. Secara riil, alokasi DAU untuk kabupaten Nias (dan kabupaten Nias Selatan mulai tahun 2004) stabil sejak tahun 2001 sampai ada peningkatan yang tidak proporsional pada tahun 2006. Secara keseluruhan, DAU naik lebih dari 100 persen pada tahun 2006. Di kabupaten Nias, DAU naik dari rata-rata Rp 155 milyar pada tahun 2001-2005 menjadi 223 milyar rupiah pada tahun 2006. Kabupaten Nias Selatan mengalami kenaikan dari rata-rata Rp 54 milyar pada tahun 2004-2005 menjadi Rp 137 milyar pada tahun 2006.” (Cut Dian Agustina dkk; 2007. p. 11)
Itu masih dari segi pendapatan. Dari segi pengeluaran kita akan menemui kondisi yang cukup memprihatikan.
Mari kita lihat contoh nya :
”Sejak pelaksanaan desentralisasi, kabupaten Nias dan Nias Selatan telah secara konsisten membelanjakan sebagian besar sumber dayanya untuk pengeluaran rutin, sehingga sumber daya yang tersisa untuk pembangunan menjadi terbatas. Sebelum desentralisasi, komposisi pengeluaran lebih berimbang. Sebelum tahun 1998, rata-rata 65 persen pengeluaran di pulau ini dihabiskan untuk fungsi-fungsi pembangunan. Sejak itu, pengeluaran semakin didominasi oleh pengeluaran rutin. Sepanjang tahun 2001-2005, pengeluaran rutin ratarata menghabiskan 66 persen total pengeluaran Nias dan Nias Selatan. Pengalihan tanggung jawab untuk pembayaran gaji sebagian besar pegawai negeri yang berada di daerah dari pemerintah pusat ke daerah ikut memberikan kontribusi yang besar bagi tingginya porsi pengeluaran rutin tahun 2002. Di samping itu, pemekaran kabupaten Nias Selatan dari kabupaten Nias pada tahun 2003 semakin mendorong kenaikan pengeluaran rutin tahun 2004. Sebaliknya, pengeluaran untuk pembangunan terus menurun sejak desentralisasi, dengan porsi rata-rata 34 persen dari total pengeluaran tahun 2005.” (Cut Dian Agustina dkk; 2007. p. 23)
Paragrahp diatas begitu jelas memperlihatkan kalau anggaran pembangunan kalah jauh dibandingkan anggaran rutin. Bapak M.J Daeli bisa membayangkan, berapa banyak pembangunan yang mungkin dilakukan dengan anggaran yang tersisa sebesar 34 persen. Syukur-syukur kalau dana ini bisa full (utuh) digunakan untuk pembangunan. Bagaimana pula kalau dikorupsi, tentulah program pembangunan yang bisa dikerjakan semakin berkurang. Tapi kalau lihat faktanya, berdasarkan banyaknya laporan dugaan korupsi yang diterima KPK. Pulau Nias adalah kabupaten nomor tiga penyumbang dugaan kasus korupsi terbanyak di Sumatera Utara.
(***) Laporan yang dipublikasikan oleh Komite Pemantau Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) yang berjudul ”Local Economic Governance in Indonesia (2008)” memberikan gambaran paling mutahir dan terbaru tentang tidak beresnya tata kelola perekonomian di Pulau Nias (Kabupaten Nias dan Nias Selatan).
Sebagai contoh untuk index pengurusan izin berusaha (Bussines Licensing). Kabupaten Nias Selatan (score 34,5) dan Kabupaten Nias (score 40,4) termasuk 10 besar kabupaten terburuk dari 432 kabupaten/kota dalam tata kelola penyediaan akses terhadap Bussines Licensing (Izin Usaha). Indikator lainnya adalah mekanisme pengurusan yang berbelit-belit, diskriminatif dan banyak pungutan liar..
Yang paling menarik adalah pada indext persepsi kapasitas dan konsistensi kepada daerah. Dalam sub indext yang mempersepsikan bahwa kepada daerah mempunyai kebiasaan korup dan Kabupaten Nias Selatan masuk sebagai 10 besar dalam sub indext itu. Dengan persentase sebesar 83 persen.
Ini menjadai catatan penting bagaimana sistem pemerintahan (governance of government)yang tidak bagus akan berpengaruhi kualitas kehihupan warga.
(****) Ibu Noniwati Telaumbanua dalam artikel Kepulauan Nias : Konsekuensi Ketidakstabilan dan Ketidakpastian Kondisi Alam (bagian II) (2007). Sudah menelusis tentang ketimpangan-ketimpangan yang ada di Pulau Nias :
Berikut saya kutip :
”Secara ekonomis, Kepulauan Nias sangat bergantung dari pulau luar untuk mengasupi kebutuhan primer dan sekundernya. Praktis aliran dana tidak selalu lama bertahan di wilayah ini, melainkan bergerak ke luar pulau dengan tingkat pembelanjaan yang sangat tinggi, misalnya anggaran belanja hidup sederhana dalam keseharian pasti selalu lebih tinggi (Duha & Telaumbanua 2002). Dunia bisnis berpusat di Gunungsitoli, Teluk Dalam dan Lahewa, namun tidak diimbangi dengan ketangguhan penduduk untuk menguasai sektor-sektor vital, melainkan dipegang oleh pendatang, baik sebagai badan tunggal maupun sebagai pemodal kuat. Wilayah ini menjadi bergantung sek