Telukdalam, Nisel – Ketua Panitia Khusus (Pansus) Angket DPRD Nisel Elkarya T Wa’u mengemukakan, berdasarkan hasil sementara penyelidikan yang dilakukan Pansus selama 17 hari, terhitung mulai tanggal 23 Juli s/d 8 Agustus 2008, Pansus menemukan adanya indikasi penyalahgunaan wewenang yang diduga dilakukan oleh kepala daerah(Bupati Nisel-red), sehingga menimbulkan kerugian bagi keuangan daerah/negara.

Hal itu disampaikan Elkarya T Wa’u kepada SIB usai memimpin rapat pleno tertutup Pansus Angket DPRD, Jumat (8/8).

Selanjutnya, dalam rapat pleno yang berakhir hingga pukul 16.45 wib itu, seluruh anggota Pansus sepakat akan menyampaikan laporan hasil kerja Pansus Angket itu secara tertulis pada rapat paripurna DPRD yang menurut rencana akan dilaksanakan Rabu (13/8).

Selain itu, Pansus Angket juga meminta agar pimpinan DPRD segera menindaklanjuti hasil penyelidikan Pansus ini hingga ke tingkat penyidik seperti KPK, Depdagri dan MA.

“Sementara ini kita belum bisa membeberkan bentuk-bentuk penyalahgunaan wewenang yang diduga dilakukan oknum Bupati Nisel, sebab hasil penyelidikan Pansus masih akan kita bawa dalam rapat paripurna DPRD. Tapi yang pasti, hasil sementara ini yang bisa kami sampaikan. Berdasarkan hasil penyelidikan Pansus Angket, kepala daerah Kab. Nisel diduga telah melakukan pelanggaran sesuai UU nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah,” sebut Elkarya.

Ditambahkan, dasar pembentukan Pansus Angket adalah sesuai SK DPRD nomor 03/KPPS/DPRD-NS/2008 tanggal 22 Juli 2008 tentang penyelidikan penyelewengan yang dilakukan oleh oknum Bupati Nisel dan pejabat–pejabat Pemkab, berdasarkan laporan pengaduan berbagai elemen masyarakat yang disampaikan tanggal 22 Juli 2008.(T4/SB/d) (SIB, 11/08/2009)

Facebook Comments