TELUKDALAM – Bupati Nias Selatan, Fahuwusa Laia mengatakan, dirinya tetap berupaya melaksanakan program pembangunan di daerah itu, namun justru pihak DPRD menghalang-halangi terlaksananya realiasi pembangunan. Pernyataan itu disampaikannya kepada 20 utusan perwakilan ribuan massa aksi unjuk rasa di Aula Kantor Bupati Nias Selatan, Selasa (22/7).

Soal dugaan penyelewengan dana APBD 2006 dan 2007 senilai puluhan miliar, termasuk hasil pemeriksaan Inspektorat Sumut terhadap Dana APBD 2006 senilai Rp 10.178.513.439 yang penggunaannya tanpa Surat Perintah Membayar (SPM), Bupati mengatakan tidak takut kalau harus berhadapan dengan aparat hukum.Semua kebijakan itu sesuai aturan dan dapat dipertanggungjawabk an.

Pansus
Sementara itu, ribuan massa yang mendapat jawaban tidak memuaskan dari Bupati Nias Selatan, langsung meninggalkan ruang pertemuan dan kembali mendatangi gedung DPRD Nias Selatan untuk mendesak pihak legislatif mengusut dan mengungkap dugaan penyelewengan dilakukan Bupati Nias Selatan dan melanjutkan hak interplasi dan hak angket yang tertunda tahun lalu.

Menanggapi desakan massa tergabung dalam Forum Pengawal Pemekaran Kabupaten Nias Selatan (FP3 Kanise) dan Aliansi Masyarakat dari delapan kecamatan Kab. Nias Selatan, Ketua DPRD didampingi Wakil Ketua masing-masing, Sulizisiwa Wa’u dan Marthalena Duha dihadiri 22 anggota dewan langsung menggelar sidang paripurna istimewa. Sidang dimaksud untuk mendengar pendapat masing-masing anggota dewan berkaitan tuntutan masyarakat atas dugaan penyelewengan dana APBD tahun 2006 dan 2007.

Dalam sidang, seluruh anggota dewan senada meminta pimpinan DPRD Nias Selatan segera membentuk Panitia Khusus (Pansus) mengusut berbagai penyimpangan penggunaan APBD Nias Selatan, seperti penggunaan APBD 2006 dan 2007 senilai Rp10 miliar lebih. Juga pengadaan tanah di Alo’oa Desa Orahili untuk pertapakan kantor Bupati Nias Selatan senilai Rp20 miliar, tanpa terlebih dahulu membentuk panitia 9. Mengusut kasus pengangkatan puluhan tenaga honorer fiktif menjadi CPNS. Proyek pengamanan pantai di Desa Hilisataro senilai Rp8 miliar dilakukan tanpa tender.

Pada sidang paripurna istimewa dengan membuat pernyataan tertulis, ditandatangani masing-masing anggota dewan, DPRD Nias Selatan berhasil membentuk Pansus yang nantinya bekerja mengumpulkan data dan fakta lapangan untuk direkomendasikan secara resmi dan diserahkan kepada penegak hukum. (ron/a35) (Waspada, 25 Juli 2008)

Facebook Comments