*PLN Nias akan dinaikkan status dari “Ranting” menjadi “Cabang”.

Medan – Para senator (anggota dewan perwakilan daerah-DPD) RI dan anggota DPR RI asal Sumut setuju dan mendesak pemerintah mulai dari tingkat daerah (Sumut) hingga pusat segera menerbitkan kebijakan hukum berupa peraturan daerah (Perda) atau peraturan Presiden (Perpres) sebagai payung hukum otoritas pengelolaan kawasan wisata Danau Toba di masa mendatang.

Anggota DPD RI Dr Ir Nurdin Tampubolon menyatakan pihaknya sudah lama ‘menyuarakan’ masalah wisata Danau Toba ke pemerintah pusat, agar diterbitkan semacam keputusan presiden (Kepres) atau Perpres untuk pengelolaan kawasan wisata Danau Toba secara khusus melalui suatu lembaga yang dinamai badan otorita atau konsorsium dan semacamnya.

Sementara, anggota DPR RI dari Komisi VI (bidang investasi, industri, perdagangan dan BUMN), Rambe Kamarulzaman MSc, menegaskan minimal harus ada peraturan daerah (Perda) dulu yang diterbitkan pihak pemerintah daerah (Gubsu), baru kemudian dikembangkan atau disusul dengan penerbitan Perpres dari pemerintah pusat untuk memperoleh fasilitas atau dukungan selanjutnya, termasuk alokasi dana dari pusat.

“Sudah lama saya cetuskan kepada pemerintah pusat, agar diterbitkan semacam Keppres untuk membentuk lembaga otoritas berupa konsorsium, sebaiknya jangan disebut badan otorita agar bisa melibatkan pihak ketiga seperti investor dan para ahli teknis, yang mengelola secara khusus objek wisata Danau Toba. Soalnya, selama ini kami melihat sudah sangat banyak pihak atas nama yayasan atau lembaga yang katanya ingin membangun dan mengembangkan Danau Toba, tapi ternyata action (aksi)-nya tak ada. Jadi harus ada satu produk payung hukum agar pihak pengelola Danau Toba itu bisa dikontrol, diawasi, dan bila perlu dikritik kemudian,” ungkap Nurdin Tampubolon kepada pers di Medan, Kamis (24/7).

Dia mengutarakan hal itu di sela-sela acara rapat Komite Kerja para anggota DPD dan DPR RI asal pemilihan Sumut, dengan jajaran satuan kerja pemerintah daerah (SKPD) yang dibuka Gubsu Syamsul Arifin SE. Hadir antara lain, Sekda Propsu Dr Drs RE Nainggolan MM, Kepala Dinas Pertambangan & Energi Sumut Ir Washington Tambunan, Kepala Balitbang Propsu Drs Azwar Azis, Asisten II Ekbang Drs Kasim Siyo MSi, Konsultan Pariwisata Danau Toba Ir Jonathan I Tarigan, Dirut Bank Sumut Gus Irawan, dan lain-lain. Rapat dipimpin Rambe Kamarulzaman, Japorman Saragih (DPRDSU) dan RE Nainggolan (Pemprop SU).

Para anggota DPR RI yang hadir, antara lain Dr Bomer Pasaribu, Dr Yasona Laoli SH, Arisman Harefa, Syarfi Hutauruk, Yusuf Pardamean, Hasrul Azwar, dan lain-lain. Anggota DPD: Nurdin Tampubolon, Yopie S Batubara, Lundu Panjaitan dan Parlindungan Purba. Hadir juga sejumlah kepala daerah (KDh): Bupati Tapteng Tuani L Tobing, Bupati Pakpak Bharat Makmur Barasa, Walikota Sibolga Sahat P Panggabean, Walikota Tebing Tinggi Abd Hafis Hasibuan, Wakil Bupati Taput Drs Frans A Sihombing, Wakil Bupati Humbang Hasundutan Marganti Manullang.

Sesi paparan kepala daerah dalam rapat yang dipandu RE Nainggolan itu, tampak ‘seru’ karena semua bupati mencetuskan ‘jeritan hati’nya kepada para legislatif dan senator asal Sumut itu. Bupati Tapteng Tuani L Tobing misalnya, dengan nada ‘keluhan bernada kritis’ sehingga berulang-ulang bilang ‘maaf’ dan ‘sorry, sorry…’ memaparkan kondisi daerahnya yang terkesan sulit ‘dimasuki’ para investor untuk membangun sejumlah proyek strategis di daerah itu, misalnya proyek kawasan industri Labuhan Angin, PLTU, pelabuhan perikanan, dan sebagainya. Padahal, katanya, sejumlah calon investor dari Korea, Cina dan lain-lain, sudah siap masuk.

“Saya melihat, ada pihak-pihak yang kurang konsisten dalam penataan sistem kebijakan yang mengacu pada perkembangan daerah ini. Padahal, saya membangun Tapteng tidak semata-mata untuk Tapteng, tetapi juga untuk pengembangan potensi daerah sekitarnya. Jadi, tolonglah, para ‘senior’ kami di DPR atau DPD RI ‘memperhatikan’ ini pada saat menjelang akhir masa tugas ini…” papar Tuani sembari menyebutkan masa tugas anggota dewan yang sudah memasuki tahun ke-4 itu.

Hal senada juga dicetuskan Bupati Nias Binahati B Baeha soal rencana pembangunan PLTU untuk memperoleh suplai energi listrik sebesar 2 x 30 MW yang disebutkan diganjal pihak PT PLN selama ini, namun kemudian ‘diperjelas’ pihak PLN Sumut yang hadir di rapat itu, bahwa khusus untuk Nias akan diatasi dengan pengoperasian manajemen PLN secara penuh dengan status cabang (selama ini statusnya ranting). Sedangkan Bupati Pakpak Bharat Makmur Barasa mengeluhkan pihak pusat yang terkesan kurang mendukung rencana pembangunan daerah itu yang hingga kini merupakan salah satu dari enam daerah tertinggal di Sumut. Misalnya, soal rencana alih fungsi hutan untuk areal pertanian dan perkebunan, rencana proyek PLTA yang ditolak Menteri Energi & Sumber Daya Mineral dan rencana pengelolaan hutan produksi terbatas.

Dalam diskusi kelompok yang dibagi tiga sektor bahasan, masalah proyek pembangunan bandara baru di Kuala Namu dan soal raibnya pupuk bersubsidi di sejumlah daerah, serta masalah dana kredit usaha rakyat (KUR) yang baru saja diserahkan Presiden SBY ke daerah ini, plus masalah krisis energi listrik, menjadi topik bahasan yang cukup mengemuka dan menjadi perhatian peserta rapat, baik secara individu maupun secara kelompok.

Untuk proyek bandara Kuala Namu misalnya, dipaparkan bahwa progres pembangunan sisi udara (air site) saat ini telah mencapai 17,7 persen dengan alokasi dana sebesar Rp397 miliar lebih, dari total dana Rp959,5 miliar yang dibutuhkan. Sedangkan progres pembangunan sisi darat (land site) telah mencapai 37 persen dengan alokasi dana Rp800 miliar dari PT Angkasa Pura II dan Rp500 miliar dari pinjaman bank.

Khusus soal pupuk, terungkap di rapat itu bahwa kekurangan pupuk di daerah Sumut ternyata mencapai 573.210 ton akibat adanya penyimpangan distribusi pupuk. Sehingga, pihak DPR dan DPD RI diminta bersikap agar kebutuhan pupuk bersubsidi untuk petani Sumut yang mencapai 873.862 ton, bisa terpenuhi, khususnya untuk tanaman pangan dan hortikultura yang menjadi unggulan di daerah ini.

“Di satu sisi, konsistensi pembangunan dan pengembangan sektor pertanian di Sumut sangat sejalan dengan pengembangan sektor pariwisata karena daerah ini secara alami sejak awalnya telah teridentifikasi sebagai daerah agrowisata. Pariwisata berbasis pertanian, sehingga perlu menjadi prioritas untuk kebutuhan dan kehidupan orang banyak (people oriented). Ke depan, juga harus dicanangkan suatu program ‘Pariwisata untuk Rakyat Kecil (tourism for the poors) karena pariwisata Sumut, atau Indonesia umumnya, memang berbasis pertanian,” ujar Jonathan Tarigan.

Untuk itu, tambah Nurdin Tampubolon, para kepala daerah dari seluruh kawasan Danau Toba (ada 7 daerah: Simalungun, Tobasa, Taput, Samosir, Humbang Hasundutan, Dairi dan Tanah Karo), sebaiknya segera menyusun proposal cetak biru (blue print) tentang prospektus dan rencana tata ruang Danau Toba agar pihaknya di legislatif pusat punya dasar untuk meminta atau mendesak pemerintah pusat menerbitkan Keppres atau Perpres untuk pengelolaan wisata Danau Toba dengan badan atau lembaga otoritas. (M9/M24/d) (SIB, 25 Juli 2008)

Facebook Comments