Medan (SIB) – Kajatisu G Marbun,SH menegaskan, demi tegaknya supremasi hukum, Kejaksaan akan segera menuntaskan status hukum Bupati Nias dalam tuduhan kasus dugaan korupsi dana PSDA (Provisi Sumber Daya Alam) senilai Rp2,3 miliar yang sudah bertahun-tahun belum ada kejelasannya.

Hal itu diungkapkan Kajatisu G Marbun SH dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi A DPRD Sumut yang dipimpin Ketua Komisi H Amas Muda Siregar SH didampingi Sekretaris dan anggota Komisi Drs Penyabar Nakhe, H Arifin Nainggolan SH MSi, H Abdul Muis Dalimunthe, Fitri S dan H Raden M Safi’i SH, Selasa (15/7) di DPRD Sumut membahas kasus korupsi di daerah ini.

“Soal status hukum Bupati Nias mudah-mudahan dalam waktu dekat akan selesai dan saya sudah bertekad di masa jabatan saya akan dituntaskan demi adanya kepastian hukum,” ujar Marbun sembari mengakui soal penuntasan kasus yang melibatkan petinggi Pemkab Nias ini memang agak lama prosesnya.

Menurut Marbun lamanya proses hukum terhadap kasus Bupati Nias ini tidak terlepas dari sistem yang ada, sehingga masyarakat sepertinya mulai kehilangan kepercayan terhadap penegakan hukum.

“Tapi kami tidak bisa berbuat banyak, karena tidak bisa lepas dari sistem yang ada dan segala prosedurnya harus dijalani termasuk meminta petunjuk terhadap pimpinan kami,” ujar Marbun sembari menambahkan pada 24 Juli nanti pihaknya juga akan memberikan penjelasan kepada Kejagung (Kejaksaan Agung) menyangkut kasus dimaksud.

Penjelasan ini disampaikan Kajatisu terkait dengan pertanyaan Sekretaris Komisi A Drs Penyabar Nakhe tentang kejelasan status Bupati Nias yang dituduhkan terlibat dalam kasus dugaan korupsi dana PSDA, tapi hingga kini belum ada ujung pangkalnya, sehingga mengundang pertanyaan berbagai pihak.

“Jika memang Bupati Nias tidak terlibat dalam kasus dugaan korupsi dana PSDA, sebaiknya segera keluarkan SP3-nya, jangan ditahan-tahan. Agar Bupati selaku pejabat Negara bisa menjalankan tugasnya dengan baik, tanpa ada tekanan-tekanan dari aparat penegak hukum,” ujar Nakhe.

Dalam pertemuan yang berlangsung penuh keakraban itu, anggota Komisi A Arifin Nainggolan juga memberikan support kepada Kajatisu dalam membongkar sejumlah kasus korupsi yang melanda daerah ini, termasuk kasus dugaan korupsi di PT Bank Sumut maupun kasus korupsi di sejumlah instansi yang belum terungkap.

Menjawab pertanyaan-pertanyaan dewan, Kajatisu tampaknya tetap bersemangat dalam menuntaskan kasus-kasus korupsi sesuai program “531” yang dicanangkan Kejagung dalam target penanganan kasus korupsi , sehingga diharapkan kepada semua pihak untuk ikut mendukungnya.

“Memang di Sumut banyak pengaduan kasus korupsi yang disampaikan ke Kejatisu, tapi tidak dilengkapi bukti-bukti, hanya dengan asumsi-asumsi. Apakah si pengadu kalah tender atau segala macam asumsi lainnya,” ujar Marbun sembari menambahkan pihaknya tidak pernah mentoleril terhadap pelaku korupsi, sepanjang ada bukti yang akurat.

Dalam kesempatan itu, Marbun juga menyampaikan sekilas tentang penanganan kasus yang melibatkan sejumlah anggota DPRD Medan menyangkut asuransi kesehatan yang kelihatannya masih tetap kooperatif datang ke Kejari Medan untuk mengembalikan keuangan negara.

Begitu juga soal kasus pengusutan pemutakhiran data pemilih Pilgubsu yang sedang ditangani Kejatisu dijelaskan secara singkat, tapi, tampaknya paparan itu tidak boleh diekspose ke publik oleh media massa, terbukti Kajatisu menyatakan off the record untuk wartawan. (M10/g) (SIB, 16 Juli 2008)

Facebook Comments