(GUNUNGSITOLI) – Sejumlah kepala sekolah negeri di Kabupaten Nias diduga melakukan pungutan liar terhadap siswa yang belum lama ini dinyatakan lulus dengan dalih uang terimaksih yang jumlahnya mencapai puluhan ribu sampai ratusan ribu rupiah. Bahkan praktek pungutan liar dilakukan beberapa sekolah saat dimulainya sistem pendaftaran murid baru.

Seperti diungkapkan Ketua LSM Topan-RI, Mareko Daeli kepada Waspada, Rabu (9/7) di Gunungsitoli. Pihaknya banyak menerima keluhan orang tua siswa atas praktek punguntan liar di SMA Negeri I Sirombu, Nias. Saat pengambilan Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) bagi siswa yang dinyatakan lulus, dimintai sejumlah uang mencapai Rp170.000 dengan dalih biaya leges, foto-copy sekaligus ucapan terimakasih.

Para orang tua siswa mengeluh atas pungutan tersebut, namun dengan berat hati terpaksa mereka penuhi demi kelanjutan sekolah anak-anaknya.

“Bayangkan saja dari 224 siswa yang dinyatakan lulus x Rp170.000 berarti pihak sekolah mendapatkan uang mencapai Rp38 juta lebih,” ungkap Mareko. Praktek pungutan liar ini menurut informasi tanpa musyawarah maupun tanpa persetujuan pihak komite sekolah.
Menurut Mareko, pihaknya juga mendapat keluhan para orang tua siswa yang hendak mendaftarkan anaknya di SMA Negeri I Sirombu. Saat pendaftaran siswa baru, pihak sekolah mengutip dana Rp10.000 per siswa dengan alasan biaya formulir.

Mareko Daeli mengungkapkan, pihaknya yang mendapat keluhan dari para orang tua siswa tersebut mencoba melakukan klarifikasi kepada kepala sekolah berinisial YP namun tidak berhasil ditemui. Pihaknya hanya berhasil bertemu dengan Kepala Tata Usaha berinisial Kes yang menyatakan uang kutipan dimaksud hanya sebagai ucapan terimakasih sembari mengatakan “lebih jelasnya Kepala Sekolah yang lebih mengetahui pengutipan uang tersebut untuk disasarankan kemana,” ujar Mareko mengutip Kes.

Secara terpisah Kepala SMA Negeri I Sirombu, YP Daeli yang dikonfirmasi Waspada melalui telefon selularnya membantah karena dirinya tidak pernah memerintahkan untuk melakukan pengutipan uang. Namun YP Daeli mengakui uang yang diterima para guru di sekolah yang dipimpinnya merupakan sekedar uang terimakasih. “Kalau siswa memberikan uang kepada para guru sebagai ucapan terimakasih mengapa harus ditolak,” tutur YP Daeli.

Di Sekolah Standar Nasional
Hal yang sama juga terjadi kepada ratusan siswa SMP Negeri I Gunungsitoli yang merupakan satu-satunya Sekolah Standar Nasional (SSN) di Kabupaten Nias. Pada saat Waspada melakukan peliputan pengambilan pengumuman kelulusan siswa (23/6) yang lalu, secara sepihak pihak sekolah tanpa kesepakatan sebelumnya dengan para orang tua siswa mengumumkan bagi siswa yang lulus saat mengambil SKHUN dibebankan membayar Rp60.000 dengan dalih biaya leges dan fotocopy.

Akibatnya beberapa perwakilan orang tua siswa pada kesempatan itu sempat menyatakan keberatan karena menurut mereka sebelumnya telah dilakukan kutipan kepada siswa mencapai Rp150.000 untuk biaya perpisahan dan kenang-kenangan kepada para guru.

Orang tua siswa meminta kepada Kepala Sekolah SMP Negeri I Gunungsitoli untuk tidak menambah beban para orang tua dengan alasan biaya fotocopy maupun leges SKHUN.

Diduga karena pada kesempatan itu keberadaan wartawan Waspada diketahui Kepala SMP Negeri I Gunungsitoli, Drs Al Zendarato sehingga langsung menyampaikan bahwa pengumuman kutipan uang sebesar Rp 60.000 dianggap tidak pernah terjadi alias dibatalkan.

Namun sangat disesalkan pernyataan Kepala SMP Negeri I Gunungsitoli di hadapan ratusan orang tua siswa untuk membatalkan kutipan uang ternyata tidak dilaksanakan. Terbukti ketika para siswa memberikan sidik jari untuk SKHUN, pihak sekolah tetap mewajibkan para siswa membayar uang Rp. 60.000.(a35) (ags) (Waspada, 11 Juli 2008)

Facebook Comments