(MEDAN) – Sebuah Lembaga Swadaya Masyarakat Gerakan Berantas Korupsi (LSM Gebuki) menilai BRR Nias terkesan diskriminatif dalam menentukan sistem pemilihan langung karena telah membatasi peserta lelang pembangunan lanjutan RSU Gunung Sitoli tahap IV.

“Hal itu telah merugikan masyarakat dunia usaha serta menghilangkan kesempatan para kontraktor baik di daerah setempat maupun daerah luar,” kata Ketua Investigasi Nasional LSM Gebuki, Radiansyah Putra kepada Waspada beberapa waktu lalu di Medan.

Dia menilai ada sisi kejanggalan dan menduga ada upaya oknum BRR Nias melakukan delik taktis dalam proses tender. Serta terindikasi terjadinya persekongkolan dalam mengarahkan proyek ini.

Dijelaskanya, dalam proses tender itu pemasukan penawaran yang seyogyanya sesuai dengan dokumen lelang pada 21 April 2008 menjadi 23 April 2008 lalu diundur kembali pada tanggal 24 April 2008( tanpa adanya berita acara perubahan/adendum).

Hal itu dicurigainya dilakukan hanya untuk menunggu salah satu peserta lelang yang tidak dapat memasukkan penawaran pada waktu yang telah ditentukan. “Peserta itu yang justru pada saat ini telah ditetapkan sebagai pemenang lelang oleh panitia,” katanya.

Menyikapi hal seperti ini, katanya LSM Gebuki mengindikasikan atas penetapan pemenang di dalam penilaian disinyalir tidak secara objektif tetapi secara subjektif dengan mengarah KKN.

Untuk itu mereka meminta kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dan Kapabel BRR NAD–NIAS di Banda Aceh serta pihak terkait lainnya untuk menyikapi serta menindak oknum–oknum yang tidak jujur dan hanya memanfaatkan, serta meraup keuntungan baik pribadi maupun kelompok.
[wns] (Waspada Online, 9 Juli 2008)

Facebook Comments