Medan (SIB)
Kasus dugaan penyimpangan proyek PSDA dengan tersangka oknum Bupati Nias BBB SH, telah digelar di Kejagung pekan lalu. Kini Kejatisu selaku yang menangani kasus itu sejak beberapa tahun lalu, menunggu petunjuk Kejagung apakah usul SP-3 Kejatisu yang pernah diajukan sebelumnya dikabulkan, atau ditolak dengan perintah tahapan pemeriksaan ditingkatkan. Gelar kasus itu disebut-sebut dihadiri pejabat penting pada Jampidsus Kejagung. Sedang yang melakukan gelar Tim Jaksa Kejatisu dipimpin Dade Ruskandar SH MH, selaku yang menangani kasus di Kejatisu waktu itu.

“Ya benar, kasus itu sudah digelar di Kejagung baru lalu. Setelah digelar, kita sudah menyerahkan surat-surat atau dokumen terkait penanganan perkara dan keterangan BPKP yang menyatakan tidak ditemukan kerugian negara dalam kasus itu. Selanjutnya, kita tunggulah petunjuk Kejagung,” kata Kajatisu G Marbun SH menjawab wartawan, Senin (30/6) di Lt 2 Gedung Kejatisu, usai makan siang mendampingi Sesjampidsus Kejagung yang hadir dalam rangka seleksi 50 jaksa calon anggota Satuan Khusus Penanganan dan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Korupsi.

Kajatisu juga membenarkan, ada tiga kasus besar (menarik perhatian masyarakat) yang pernah diajukan Kejatisu ke Kejagung untuk mohon petunjuk dan usul SP-3 karena dari hasil pemeriksaan tidak ditemukan kerugian negara yaitu kasus melibatkan oknum Bupati Nias, kasus mantan Dirut PTPN III Drs AH menyangkut dana obligasi dan kasus oknum Bupati Asahan Rs terkait penjualan tanah eks RS Panti Nirmala. Tapi sampai saat ini belum ada keputusan atas usul SP-3 itu, hingga belakangan dilakukan gelar kasus. Dan untuk kasus oknum Bupati Asahan, Kejagung pernah memerintahkan agar dilakukan pendalaman dengan meminta keterangan pihak BPN dan BPKP. Dia mengaku tidak hafal betul semua mengenai materi kasus yang ditangani karena secara teknis ada staf yang membidanginya.

Aspidsus Kejatisu Agoes Djaya SH yang mendampingi Kajatisu saat itu menambahkan, untuk kasus oknum Bupati Asahan, telah dilakukan permintaan keterangan dengan memanggil pihak BPN Sumut dan BPKP, selanjutnya hasilnya dikirimkan ke Kejagung. Untuk kasus oknum Bupati Nias, setelah gelar kasus di Kejagung kemudian Kejatisu sudah mengirimkan dokumen-dokumen dan keterangan BPKP. ”Setelah petunjuk Kejagung kita penuhi, untuk kesimpulan serta petunjuk selanjutnya kita menunggu,” kata Agoes Djaya.

Jaksa Dade Ruskandar SH yang kini Kajari Gunungsitoli yang dikonfirmasi wartawan beberapa waktu lalu saat melapor ke Aspidus Kejatisu, membenarkan dirinya dihunjuk pimpinan untuk gelar kasus tersebut. Namun ia tidak bersedia merinci hasil gelar kasus dengan alasan tak berwenang, kecuali mengatakan dirinya siap menjalankan apa saja pun petunjuk Kejagung atas kasus tersebut.(M-2/d) (SIB, 7 Juli 2008)

Facebook Comments