Pemerintah Menaikkan BBM Agar Tidak Terjadi Krisis Moneter dan Rupiah Tidak Kolaps

Saturday, July 5, 2008
By nias

Gunung Sitoli (SIB)
Persoalan kemiskinan jangan dipolitisasi atau dibuat jadi konsumsi politik untuk kepentingan sesaat. Karena persoalan kemiskinan harus dituntaskan tahap demi tahap bersama-sama rakyat. Perkembangan kemiskinan di tahun 2005 berdasarkan data Badan Pusat Statistik 35,1 juta. Jumlah itu naik pada tahun 2006 menjadi 39,1 juta dan turun tahun 2007 menjadi 37,2 juta.

Ini adalah dampak penyesuaian harga BBM 2005 ke 2006 Rp 4500. Saat itu subsidi pemerintah terhadap BBM hanya Rp 1600. Karena harga ekonomisnya pada saat itu Rp 6100 dan saat itu harga minyak dunia sekitar 50-60 dollar per barel.Harga BBM premium sekarang Rp 6000, tapi harga ekonomisnya Rp 9100-9200. Jadi subsidi pemerintah per liter Rp 3100-3200, solar lebih besar lagi hampir 4000, minyak tanah di atas pertamax Rp 11.000, dijual 2500, subsidi Rp 8500.

Demikian disampaikan anggota DPR RI Drh Jhony Allen Marbun MM pada seminar berjudul “Mengetahui dan Mematuhi Hak Rakyat Miskin Merupakan Kewajiban Bersama Dalam Menyukseskan Program Pro Rakyat”, Jumat (4/7) di Aula Wisma Soliga, Gunung Sitoli Kabupaten Nias.

Seminar dilaksanakan LSM Fondraradodo Ndruru Center dengan Ketuanya Fondraradodo Ndruru SKom. Tampil sebagai pembanding Drs Bastian Zebua, Ir Otonius Harefa dan Sinodia Eunice Tel SH. Perumus terdiri dari Antonius A Giawa BA, Drs Yas Harefa, Prof Drs AR Lase dan Drs AM Gea.

Lebih lanjut kata Allen, tahun 2009, subsidi BBM Rp 291 triliun, tahun 2006-2007 hanya 60 triliun. Kalau tidak disesuaikan dengan harga Rp 6000, pemasukan negara hanya membayar subsidi BBM dan membayar gaji sehingga biaya pendidikan, kesehatan akan tersedot semua.

Meminjam ke luar negeri boleh-boleh saja, tapi pinjaman itu hanya untuk “dibakar” subsidi BBM. Meminjam itu boleh kalau untuk investasi atau pembukaan lapangan pekerjaan.

Pengangguran terbuka pada tahun 10,25 juta (tahun 2004), 11,90 juta (tahun 2005), 10,93 juta (2006), 10,01 juta (2007) dan 2008 sampai Pebruari turun menjadi 9,43 juta. Posisi miskin lebih banyak di desa sekitar 23,6 juta jiwa, di kota 13,6 juta jiwa. Namun kehidupan kota tidak lebih baik dari desa, untuk itu warga Nias diharapkannya jangan lagi mau ber urbanisasi ke kota.

Kebijakan pemerintah dalam peningkatan kesejahteraan rakyat diantaranya program nasional pemberdayaan masyarakat (PNPM) melalui Departemen PU ada bantuan di setiap desa sekitar Rp 100 juta tapi belum mencakup semua desa. Dari 72000 lebih desa, yang baru dapat diakomodir hanya 10.000 desa tapi akan dilanjutkan di 2009. Di tiap Kecamatan bantuan antara Rp 2-3 miliar, dari lebih kurang 5600 Kecamatan, baru sekitar 2500 Kecamatan yang mendapat bantuan.

Dari segi pendidikan, tahun 2004 menanjak tajam pembiayaannya, untuk tahun 2008 ini anggaran pendidikan hampir Rp 48 triliun, tahun 2009 akan naik menjadi Rp 52 triliun.

Didampingi Wakil Ketua DPD Partai Demokrat Sumut Drs Tahan M Panggabean MM, Allen mengatakan, dalam tahun 2008 saja ada 1000 Koperasi yang didanai, satu Koperasi itu didanai Rp 100 juta. Ada Koperasi Perempuan yang disebut PERKASA sebanyak 1000 titik masing-masing mendapat 100 juta. Ada disebut program mandiri untuk 20 orang sarjana yang belum bekerja, berkumpul 20 orang dilatih di Departemen Tenaga Kerja untuk melakukan Badan Usaha, pemerintah memberi stimulant 500 juta dan baru ada 100 titik.Pemberian Raskin dari 10 Kg dinaikkan pemerintah menjadi 15 Kg per rumah tangga. Jaminan Kesehatan Masyarakat untuk kelas 3 gratis mendapat perawatan.

Pada perubahan pertama tahun 2008 ini dari harga minyak dunia 60 dollar per barel, pemerintah sudah menyiapkan 95 dolar per barel. Pada harga ini, negara sudah menyiapkan uang Rp 127 triliun, tapi tidak cukup. Bahkan untuk harga 100 dolar per barel pemerintah sudah siapkan Rp 8,3 triliun kalau minyak dunia naik lagi. Tapi harga minyak tidak hanya 100 dolar, malah tambah sampai 145 dollar per barel.

“Setiap kenaikan 1 dollar minyak dunia, penambahan subsidi pemerintah Rp 3,5 triliun, kalau dipertahankan premium Rp 4500, rupiah akan kolaps, terjadi krisis seperti tahun 1997-1998 dan terjadi capital flow” kata Wakil Ketua Panitia Anggaran DPR RI ini.

Presiden SBY dalam keadaan kenaikan minyak dunia ini tidak mau mengorbankan kepentingan negara. Padahal bisa saja menjual BUMN, Krakatau Steel, pabrik gula banyak yang sudah mengincar. Pada tahun 2004 sebenarnya BBM harus naik, tapi pemerintah saat itu harus menjual Indosat untuk tidak menaikkan BBM dan kepentingan Pemilu.

Pendapatan pemerintah tahun 2008 Rp 895 triliun, pengeluaran hampir Rp 990 triliun, defisit Rp 94,5 triliun dan bisa ditutupi dari penjualan surat-surat berharga. Uang tersebut diberikan ke daerah Rp 292 triliun lebih dalam bentuk Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK), sisanya belanja pemerintah pusat , Kementerian/Lembaga Rp 290 triliun lebih, juga membayar hutang BLBI Rp 94 triliun. Subsidi energi Rp 187 triliun lebih, subsidi non energi Rp 47 triliun lebih dll.

Sementara itu pembanding Drs Bastian Zebua mengatakan, kemiskinan di Nias dilatarbelakangi oleh 2 hal, minimnya lapangan kerja dan minimnya angkatan kerja. Keberadaan BRR saat terjadi gempa 28 Maret 2005 menarik banyak tenaga kerja, namun dikhawatirkan setelah BRR hengkang pengangguran menjadi bertambah, untuk itu perlu diantisipasi. Menurutnya, selama lahirnya NKRI tidak ada program yang pas untuk pengentasan kemiskinan.

Terjadinya kemiskinan, keterasingan dan kebodohan diasumsikannya karena anak bangsa belum mandiri. Kebijakan di bidang pembangunan ketenagakerjaan menghasilkan gap sesama anak bangsa. Contohnya tenaga kerja di penjuru tanah air, anak-anak Nias tidak mampu bersaing, hanya mampu menjadi abang becak, buruh kasar dan cuci piring di restoran. Ini terjadi karena kebijakan tenaga kerja di Indonesia kurang melihat potensi anak Nias.

Masyarakat sudah lama merindukan berdirinya Balai Latihan Kerja (BLK) agar anak-anak Nias tidak jadi tukang becak, cuci piring atau kerja “Mimpi kami dalam waktu lama BLK di Nias bisa terbangun, musuh anak bangsa adalah kemiskinan, untuk itu mari kita perangi” harapnya.

Pembanding kedua Sinodia Eunice Telaumbaua SH mengatakan, di Nias sangat sulit dalam pengurusan surat-surat seperti izin usaha, NPWP, catatan sipil, akte kelahiran serta surat pertanahan.
Diharapkannya perlu ada keberadaan Koperasi dan pemerintah perlu mendengarkan hati nurani rakyat. Salah seorang peserta seminar juga mengharapkan agar pemerintah memutihkan kredit mereka pasca terjadinya gempa di Nias.

Menanggapi tentang BLK, Jhony Allen Marbun menyarankan masyarakat meminta surat usulan dari Bupati Nias untuk disampaikan kepada Menteri Tenaga Kerja. Dari DPR selaku panitia anggaran, Jhony Allen akan menangkap “bola” ini untuk “menggolkan “ berdirinya BLK di Nias. Sedangkan tentang pemutihan kredit masyarakat, Allen akan membicarakannya dengan Menteri Keuangan.

Fondraradodo Ndruru mengatakan, LSMnya satu-satunya LSM yang melaksanakan seminar bertaraf nasional di Nias. Hasil rumusan akan diserahkan ke Pemerintah Pusat, DPR RI, Gubsu, DPRD Sumut, Bupati Nias dan DPRD Nias. (M24/T15/c) (SIB, 5 Juli 2007)

Leave a Reply

Comment spam protected by SpamBam

Kalender Berita

July 2008
M T W T F S S
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031