Komisi B DPRD Nias Bantah Pernyataan Plt Kadis Pendidikan yang Dimuat di Harian SIB

Thursday, July 3, 2008
By nias

Gunungsitoli (SIB) – Ketua Komisi B DPRD Nias, Efolud Zebua yang juga Wakil Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Nias membantah pernyataan dan penjelasan berita dari Dinas Pendidikan Kabupaten Nias yang dibuat Plt Kadis Pendidikan Kabupaten nias, Abibus Baeha BA yang dimuat di SIB, Selasa (1/7) di halaman 1 kolom 1 dan 2 bersambung ke halaman 11 kolom 5 dan 6.

Menurut Efolud Zebua, penjelasan Dinas Pendidikan tersebut merupakan kebohongan publik dan penjelasan tersebut sangat disayangkan karena tidak sesuai data yang sebenarnya di lapangan.
Menurut Efolud Zebua, Kasus dana DAK TA 2007 sebesar Rp100.000.000,- per sekolah yang diarahkan untuk pengadaan buku, alat peraga membuktikan bahwa sekolah bukan sebagai perencana sebagaimana keputusan Menteri Pendidikan, dimana kepala sekolah sebagai penanggungjawab dan perencana karena adanya pembelanjaan buku tidak diketahui oleh Kepala Sekolah jenis buku yang dibelanjakan. Kemudian masih banyak sekolah tidak mengetahui berapa banyak buku yang dibelanjakan termasuk pengadaan komputer yang tidak dapat dimanfaatkan oleh sekolah karena tidak punya jaringan listrik sehingga pengadaan komputer tersebut sia-sia.

Selanjutnya Ketua Komisi B DPRD Nias mengatakan, Fraksi Bela Rakyat pada rapat paripurna tentang laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Nias akhir TA 2007 pada 9 Juni 2008 menegaskan, bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2006 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah pasal 6 huruf b menyatakan, pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah dilakukan dengan cara swakelola adalah pelaksanaan pekerjaan yang direncanakan dan dikerjakan dan diawasi sendiri. Hal ini berarti bahwa yang dimaksud dengan swakelola dan pasal 39 ayat 1 menyatakan swakelola adalah dilaksanakan sendiri secara langsung oleh instansi penanggungjawab anggaran.

Namun berdasarkan hasil temuan Komisi B DPRD Nias di beberapa sekolah yang menerima DAK, para kepala sekolah mengatakan bahwa mereka tidak tahu menahu tentang pengelolaan keuangan DAK tersebut. Mereka katakan yang lebih tau adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Nias khususnya pada Bagian Pengadaan Barang seperti buku, alat peraga dan lain-lain.

Apabila kepala sekolah yang merencanakan dana DAK yang dianggarkan Rp100 juta untuk setiap sekolah yang menerima DAK sebanyak 82 sekolah, maka tidak akan membeli komputer karena tidak ada jaringan listrik di sekolahnya dan kepala sekolah juga menjelaskan bahwa hingga saat ini komputer yang dimaksud tidak dapat digunakan sehingga Komisi B DPRD Nias menemukan berbagai kejanggalan dalam pengelolaan DAK pada Dinas Pendidikan Kabupaten Nias sehingga disinyalir pengelolaan DAK tersebut tidak dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurutnya, sangat disayangkan, bahwa pada LKPJ Bupati Nias akhir TA 2007 tidak menyebutkan adanya permasalahan tentang penyaluran dan pengelolaan DAK di Dinas Pendidikan Kabupaten Nias sehingga seolah-olah adem-adem saja.

Ketua Komisi B meminta kepada KPK dapat segera melakukan pengusutan terhadap pengelolaan DAK pada Dinas Pendidikan Kabupaten Nias karena indikasi khusus pengadaan buku terjadi kerugian negara Rp3 milyar rupiah dan Komisi B DPRD Nias siap memberi data kepada KPK bila KPK melakukan pengusutan. Hal itu dikatakan Drs Efolud Zebua kepada SIB, Selasa (1/7) menanggapi surat penjelasan Dinas Pendidikan Kabupaten Nias yang dimuat di koran SIB tanggal 1 Juli 2008. (T15/m) (SIB, 3 Juli 2008)

Leave a Reply

Comment spam protected by SpamBam

Kalender Berita

July 2008
M T W T F S S
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031