Gugatan Pemohon Dinilai Tidak Memenuhi Hukum Formil

Thursday, July 3, 2008
By nias

Gunung Sitoli (WASPADA Online) – Pengadilan Negeri (PN) Gunungsitoli, Senin (30/6) kembali menggelar sidang lanjutan praperadilan terhadap Kapolres Nias selaku termohon oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), drh. N. Mendrofa dan Direktur PT Cipta Nias Bangun Perkasa, Y. Restu Gulo, SH selaku pemohon atas penghentian diikuti pemasangan police line proyek Pengadaan kapal bermotor 5 GT 23 PK pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Nias senilai Rp976.788.000.

Sidang lanjutan kali ini beragenda mendengarkan eksepsi atau jawaban termohon atas isi gugatan praperadilan para pemohon baik PPTK, drh. N. Mendrofa maupun Direktur PT Cipta Nias Bangun Perkasa, Y. Restu Gulo, SH.

Untuk gugatan Praperadilan oleh pemohon drh. N. Mendrofa dipimpin hakim M. Irsyad, SH. MH. Sedangkan sidang praperadilan pemohon Y. Restu Gulo, SH dipimpin hakim Hendra Halomoan, SH. Termohon diwakili kuasa hukumnya masing-masing AKP Rahman Antero Purba, AKP. O. Gulo, SH dan Ipda SK Harefa. Sedangkan pemohon diwakili kuasa hukumnya, Flora Panjaitan, SH dari LBH Karya Bakti Nusantara Medan.

Eksepsi termohon yang dibacakan AKP Rahman Natero Purba menyebutkan isi gugatan praperadilan para pemohon tidak memenuhi ketentuan hukum formil. yakni subjek tidak lengkap, alasan permohonan praperadilan tidak memenuhi ketentuan pasal 1 ayat 10 dan pasal 77 KUHAP.

Berdasarkan hal itu termohon dapat menyimpulkan Pengadilan Negeri Gunungsitoli tidak berwenang memeriksa permohonan praperadilan para pemohon atas dasar Surat Pemberitahuan Penghentian Pekerjaan Pembuatan Kapal Bermotor 5 GT 23 PK yang diterbitkan termohon dalam hal ini Kapolres Nias karena diduga keras ada terjadi unsur perbuatan tindak pidana korupsi dalam proyek itu.

Bahwa permohonan praperadilan para pemohon tidak memenuhi ketentuan hukum formil sebagaimana dimaksud dan diatur dalam Pasal 1 ayat 10 dan pasal 77 KUHAP. Dengan kata lain, bahwa alasan pemohon mengajukan praperadilan ini adalah Surat Pemberitahuan Penghentian Pekerjaan Pembuatan Kapal Bermotor 5 GT 23 PK No. Pol: B/685/III/2008/Reskrim tanggal 19 Maret 2008 yang diterbitkan termohon dalam hal ini Kapolres Nias.

Berdasarkan hal dan uraian itu, termohon memohon kepada hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan permohonan praperadilan pemohon harus ditolak dan atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima.

Untuk mendengar eksepsi maupun tanggapan para pemohon, hakim menskors sidang dan akan dilanjutkan pada sidang berikutnya.

Melapor Ke Komnas HAM

Merasa ada tindakan diskriminasi dan upaya pemerasan oleh anggota Polri, Direktur PT Cipta Nias Bangun Perkasa, Y. Restu Gulo, SH melapor dengan menyurati Komisi Nasional Hak Azasi Manusia dan Komisi Ombudsman Republik Indonesia No: 41/PT.CNBP/VI/2008 tanggal 30 Juni 2008.

Dalam surat laporannya kepada Komnas HAM dan Komisi Ombudsman, Y. Restu Gulo, SH menyampaikan keberatan dan protes atas tindakan diskriminatif dan upaya pemerasan yang dilakukan oknum Kanit Tipikor Sat Reskrim Polres Nias berinisial Brigadir KZ dalam melaksanakan penyidikan proyek pengadaan 12 unit kapal bermotor 5 GT 23 PK yang sedang dikerjakannya.

Sementara Kanit Tipikor Sat Reskrim Polres Nias, Brigadir KZ yang dikonfirmasi Waspada membantah dengan tegas dirinya melakukan pemerasan terhadap Y Restu Gulo, SH. (a35)

Leave a Reply

Comment spam protected by SpamBam

Kalender Berita

July 2008
M T W T F S S
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031