Gunungsitoli (SIB) – Guna mengungkapkan “kebobrokan’ kinerja Badan Rehablitasi dan Rekonstruksi (BRR) Perwakilan Nias, DPRD Nias telah membentuk Panitia Khusus (Pansus) BRR yang diketuai Drs Foanoita Zai, Alui Zaro Telaumbanua (wakil ketua), Aprianus Zega (sekretaris) dan 14 anggota. “Pansus sejauh ini telah mengumpulkan data-data kinerja BRR, baik itu yang diperoleh berdasarkan laporan masyarakat maupun melalui reses DPRD Nias. Sesuai jadwal, tanggal 24-30 Juni 2008 mendatang, delegasi Pansus BRR akan menyampaikan temuan Pansus kepada pihak Bappenas dan KPK RI di Jakarta.

Hal itu dikemukakan anggota Pansus BRR DPRD Nias Damili R Gea SH kepada SIB, Jumat (20/6) di ruang kerjanya.

Disebutkan, latar belakang DPRD Nias membentuk Pansus BRR adalah dikarenakan salah satu tugas lembaga DPRD mengawasi segala pembangunan yang ada di Kabupaten Nias. Sesuai hasil laporan aspirasi masyarakat yang disampaikan kepada para anggota DPRD, dapat disimpulkan bahwa BRR dalam melakukan pekerjaannya terkesan tidak berkordinasi dengan Pemkab Nias. Hampir seluruh kegiatan yang dilakukan BRR tidak sesuai dengan yang diharapkan, banyak pembangunan rehabilitasi yang dilakukan oleh BRR kurang bermanfaat bagi masyarakat Nias.

Ia membeberkan, berdasarkan hasil kunjungan ke lapangan dan mengidentifikasi semua masalah yang timbul, maka ada beberapa hal yang menjadi temuan, terutama masalah pembangunan-pembangunan irigasi yang justru tidak bermanfaat bagi masyarakat bahkan menimbulkan resiko tersendiri akibat perencanaan yang salah, selain kondisi pembangunannya asal jadi.

Selanjutnya, ungkap Damili, di bidang perumahan, data yang dilaporkan oleh BRR pada tahun 2006/2007, laporan angka-angkanya selalu berbeda-beda, sehingga menimbulkan pertanyaan besar bagi DPRD. Selain itu, kondisi pembangunan perumahan yang dilakukan BRR banyak yang tidak layak dan jauh dari harapan masyarakat.

Demikian halnya, di bidang pemberdayaan perekonomian kata Damili, juga ada bantuan-bantuan langsung ke masyarakat tidak diketahui pemerintah daerah dan saat ini sedang ditelusuri. Bahkan oknum-oknum yang bekerja di BRR mengarahkan dana itu untuk dikerjakan oleh lembaga-lembaga peminjam.

‘Banyak masyarakat Nias yang justru tidak terkena bencana, memanfaatkan dana bergulir BRR. Hal ini disebabkan karena ulah para koperasi yang pada kenyataannya membentuk satu perusahaan lain yang bersifat bisnis untuk mengelola keuangan koperasi ini terjadi akibat kesalahan PPK BRR dan sampai sekarang mereka (pengelola koperasi–red) bertahan untuk tidak menyerahkan pengelolaan koperasi kepada Pemkab Nias,” ujarnya sembari menegaskan bahwa target pembentukan Pansus BRR adalah untuk membongkar seluruh “kebobrokan “ yang dilakukan oleh BRR.

Menanggapi temuan Pansus BRR tersebut, Kepala BRR Perwakilan Nias melalui Manajer Komunikasi dan Informasi BRR Perwakilan Nias Emanuel Migo kepada SIB di ruang kerjanya membantah seluruh temuan DPRD Nias tersebut.

Dia mengatakan, adalah pantas dan wajar DPRD Nias selaku wakil masyarakat berinisiatif melakukan pengawasan, mengartikulasi usulan, saran dan kritikan masyarakat lewat pembentukan Pansus.
“Bagi kita (BRR-red) hal itu tidak menjadi masalah, sebab itu hak DPRD. BRR menganggap, temuan Pansus adalah sumber informasi yang baik. Komitmen BRR adalah setiap laporan dari berbagai pihak, apalagi dari DPRD, akan ditanggapi dan diberikan jawaban yang sepadan,” katanya.

Untuk itu, kata Migo, perlu memang mengatur waktu bersama dengan cara mengundang DPRD untuk melakukan konsultasi pertemuan menjawab seluruh temuan Pansus. Menurut dia, kinerja BRR Perwakilan Nias selama ini sangat baik, dibuktikan dengan pencapaian realisasi angggaran dari komitmen lembaga donor yang ada di Nias. Bila dilihat dari pencapaian yang dilakukan dari tahun 2005-2008, hasilnya over all.

“Namun demikian, kita bukan berarti mengatakan BRR benar semua, sebab di sana-sini pasti ada kelemahan. Dan kritik semacam ini sangat kita butuhkan, supaya ada yang kurang nantinya kita dapat tambahi dikemudian hari,” tandasnya. (T4/T15/m) (SIB, 30 Juni 2008)

Facebook Comments