Catatan: Pertengahan Juni 2008, Perdana Menteri Australia Kevin Rudd berkunjung ke Aceh untuk melihat projek-projek yang didanai Australia. Artikel berikut diterjemahkan secara bebas dari harian the Australian terbitan 14 Juni 2008 hasil liputan korespondennya di Jakarta, Stephen Fitzpatrick.

Ketika Perdana Menteri Kevin Ruud terbang ke Aceh pertengahan Juni 2008, ia bertemu dengan seorang yang luar biasa.

Birokrat orang Jawa Kuntoro Mangkusubroto, mantan menteri pertambangan dan seorang yang sangat disiplin, memimpin Badan Rekonstruksi dan Rehabilitasi Aceh, sebuah departemen yang khusus diciptakan pemerintah Indonesia untuk mengelola pembangunan kembali provinsi Aceh. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono membentuk BRR, dan memberikan Kuntoro status yang sama dengan menteri-menteri lain dalam kabinetnya, dalam usaha untuk menyalurkan bantuan kemanusiaan yang mengalir ke provinsi itu segera setelah bencana.

Jumlah uang yang dijanjikan dari seluruh dunia dalam beberapa hari setelah terjadinya tsunami, yang memakan korban 130,000 di Aceh dari jumlah korban seluruhnya sebanyak 230,000, sangat fenomenal: lebih dari 11 miliar dolar Amerika menurut sejumlah perkiraan.

Australia menjanjikan $US 1 milliar, di mana setengahnya sudah dipakai, walau pun bantuan yang dijanjikan ini akhirnya mengambil bentuk komitmen yang lebih luas ketimbang khusus untuk Aceh.

Sebuah pertemuan singkat yang diselenggarakan di Jakarta tidak lama sebelum BRR dibentuk pada bulan April 2005, mencatat peningkatan bantuan yang luar biasa sehingga di daerah-daerah yang terkena bencana sepanjang lautan Hindia timbul penggelembungan biaya pembangunan kembali dan korupsi.

“Beberapa badan bantuan dua kali menaikkan anggaran kemanusiaan mereka untuk tsunami,” catat analis bantuan Peter Walker saat itu, hanya beberapa minggu setelah bencana. Tidak semua dari badan-badan ini tahu bagaimana mengelola bantuan sebesar itu.

Juga tidak diragukan lagi bahwa beberapa organisasi melihat bencana ini sebagai kesempatan membangun profil dan menggalang dana.

Menurut Walker, pakar tanggapan bencana dari Tufts University, Amerika, alasan mengalirnya dana yang melimpah cukup kompleks, tetapi intinya adalah status ‘selebritas’ dari bencana tsunami itu sendiri.

Bencana ini mendapat ekspose besar-besaran media, dengan citra-citra televisi gaya-apokaliptis Holywood … tayangan-tayangan tentang bencana tsunami mengisi celah waktu tayangan utama televisi. Kenyataan bahwa bencana ini bertepatan dengan boxing-day (hari libur di Australia, Inggris, Kanada, Selandia Baru, dan beberapa negara persemakmuran lain – Red.) memberikan momentum lebih lanjut bagi mengalirnya dana bantuan dari negara-negara itu.

Alasan-alasan lain dari kemurahan yang tak terduga tersebut antara lain kenyataan bahwa daerah-daerah yang kena bencana adalah daerah-daerah yang populer bagi para turis dari banyak negara donor, dan bahwa “kelihatannya tidak ada dilema-dilema moral, tidak ada perlawanan politis yang kompleks, tidak ada genosida”.

Memang Aceh berada 30 tahun di bawah pendudukan militer brutal oleh Jakarta tetapi merupakan pertimbangan sekunder pada waktu itu. Ironisnya bencana tsunami justru dianggap sebagai pemicu perdamaian yang ditandatangani pada tahun 2005.

Setelah perang puluhan tahun, bencana tsunami telah mengubah konflik itu: kedua belah pihak telah kehilangan banyak, terlalu banyak korban, untuk terus berseteru. Yudhoyono dan wakil presidennya Jusuf Kalla belakangan disebut-sebut sebagai kandidat serius untuk menerima Hadiah Nobel.

Tetapi pertanyaan besar bagi para donor yang memberi komitmen pada minggu-minggu pertama adalah: apakah bantuan itu akan digunakan sebaik-baiknya ? Dan di banyak kasus, terdapat bukti bahwa harapan itu tidak terwujud. Ada berbagai laporan penyalahgunaan dana di daerah-daerah bencana seperti Sri Lanka dan juga Aceh dan Nias.

Walker menulis setelah berkunjung ke Aceh beberapa waktu yang lalu, bahwa kecepatan tinggi dan kemendesakan (urgensi) dalam usaha pembangunan kembali merupakan salah satu kunci kegagalan, terutama di daerah yang perumahannya kurang, yang membutuhkan perbaikan atau pembangunan kembali. “Fase pemulihan (relief) dari operasi betul-betul singkat,” begitu hasil pengamatannya.

“Tanggapan penyelamatan jiwa – dalam bentuk makanan, air, pengobatan – sesungguhnya tidak dibutuhkan sesudah lebih dari beberapa minggu. Tetapi aktivitas ini masih berlangsung lama setelah bencana terjadi, di mana kecepatan dan kemendesakan menjadi pedoman utama, ditambah lagi dengan desakan dari pihak pemberi bantuan untuk mempercepat penggunaan dana yang sudah ada’”.

Dalam suasana seperti inilah Kuntoro – dan komitmen Australia untuk membangun kembali Aceh – datang.

Laporan Program Pembangunan PBB (UNDP) yang dikeluarkan tanggal 12 Juni 2008 berjudul Tackling Corruption, Transforming Lives, melihat bagaimana pendekatan inovatif Indonesia terhadap proses rehabilitasi ternyata mampu meminimumkan pemborosan.

Ada dua pendekatan kunci yang dipakai BRR untuk meminimumkan korupsi sistemik yang bisa mempengaruhi proses pembangunan kembali.

Pertama, menghilangkan berbagai bentuk penghasilan tambahan dari para pejabat di BRR, tetapi pada saat yang sama menaikkan gaji pokok mereka secara proporsional.

Bagi kebanyakan pejabat negara senior di Indonesia, mendapat gaji pokok yang rendah secara tradisional merupakan cara memperlihatkan citra ‘bersih’ tetapi pada saat yang sama mendapatkan penghasilan tambahan tanpa pajak yang bermacam-macam.

“Ada perlawanan yang sangat kuat pada awalnya, tetapi sekarang pendekatan itu sudah mulai diterapkan di berbagai departemen,” kata Kevin Evans, salah seorang koordinator Satuan Anti Korupsi (SAK) BRR pada awal pembentukannya.

Evans mengatakan BRR tidak selalu di jalur yang benar tetapi berpendapat bahwa kunci membangun birokrasi yang transparan di Indonesia adalah kemampuannya mengakui kesalahan. “BRR merupakan test case bagi seluruh sistem di Indonesia. “SBY menekankan hal ini kepada Kuntoro ketika mengangkatnya.”

BRR merupakan salah satu dari sedikit departemen di Indonesia yang menjauhkan diri dari sistem feodal Suharto. Yang lain adalah KPK yang telah membuktikan diri cukup bersih, antara lain dengan mengajukan ke pengadilan anggota-anggotanya yang diduga melakukan korupsi.

Yang lain lagi adalah Kementrian Keuangan, yang dikepalai oleh ekonom dinamis Sri Mulyani Indrawati, yang merupakan kunci keberhasilan Kuntoro di Aceh.

Mulyani merupakan salah seorang dari kepala departemen yang mengadopsi pendekatan reformasi gaji ala Kuntoro, meskipun pada awalnya sangat meragukan efektivitasnya. Pada awalnya Mulyani berpikir ekonomi Indonesia tidak mampu menyediakan peningkatan gaji pegawai negeri. Tetapi sebagaimana dikatakan Evans, cara ini akhirnya disadari cukup efektif melawan korupsi.

Mengikuti langkah Kuntoro, Mulyani menaikkan gaji para pejabat pabean menjadi empat kali lipat, mengurangi banyak pegawai dan merekrut para pengganti mereka secara hati-hati. Mulyani juga terus bekerja dengan KPK untuk membersihkan citra kepabeanan dari julukan kantor ‘basah’.

Tetapi nilai khusus Mulyani bagi Kuntoro adalah kenyataan bahwa Kuntoro berkeras agar seluruh dana BRR disalurkan melalui Departemen Keuangan: yang pertama untuk sebuah kantor pemerintah, kata Evans. Di masa lalu, memiliki rekening departemen tersendiri di bank merupakan ‘keuntungan’ utama para pejabat. Evans mengatakan sistem penyaluran pendanaan BRR , menghilangkan, atau sekurang-kurangnya mengurangi kemungkinan para kontrakor di Aceh dan Nias untuk ‘membengkakkan’ anggaran.

“Departemen Keuangan memiliki supervisi penuh atas pengelolaan dana BRR,” katanya.

Evans dengan gembira mengisahkan bagaimana Kuntoro – ketika mengirim para birokrat seniornya ke Jakarta untuk mendapatkan persetujuan parlemen yang terkenal seperti ‘gabus’ untuk mendapatkan dana BRR tahun pertama – mengatakan: “lebih baik kembali dengan tangan kosong daripada dengan tangan kotor”. Mereka mendapatkan dana yang mereka minta, tetapi hanya setelah 4 hari mereka berdebat dengan parlemen dan menolak memberikan suap bagi para anggota parlemen.

Pendekatan kepemimpinan pragmatis efisien ini menjadikan Kuntoro – yang bertanggungjawab bagi implementasi program-program yang didanai Australia di provinsi itu – orang yang patut mendapat ucapan terima kasih khusus Kevin Rudd.

Dari paket sebesar $1 miliar yang diumumkan oleh Alexander Downer pada awal tahun 2005, hanya $181 juta yang dipakai untuk rekonstruksi di Aceh. Tetapi program keseluruhan, yang dikenal sebagai Kemitraan Australia-Indonesia untuk Rekonstruksi dan Pembangunan (the Australia-Indonesia Partnership for Reconstruction and Development) dimaksudkan untuk penduduk miskin yang jumlahnya hampir setengah dari jumlah penduduk Indonesia.

Sekitar $458 juta dari dana itu telah dipakai, dan sekitar $462 juta telah dialokasikan untuk tahun 2008-2009. Reformasi birokrasi Kuntoro di Aceh dan Nias, terutama yang berkaitan dengan akuntabilitas, kini mulai ditiru oleh banyak pemerintah daerah di daerah-daerah lain di mana uang bantuan dipakai.

Lebih lagi, dari keseluruhan projek BRR, yang mencakup semua dana dari mitra donor dan dari pemerintah Indonesia di provinsi itu, sekitar 90 persen telah dialokasikan atau diselesaikan. Ini merupakan hasil yang luar biasa di tengah kondisi di mana penyelesaian 60 persen dari projek-projek sudah merupakan keberhasilan. (brk*)

Facebook Comments