(GUNUNGSITOLI) – Direktur PT Cipta Nias Bangun Perkasa, Y. Restu Gulo, SH sebagai pemohon mempraperadilankan Kapolri c/q Kapolda Sumut c/q Kapolres Nias selaku termohon karena melakukan penghentian pekerjaan proyek pengadaan 12 unit kapal bermotor 5 GT23 PK yang sedang dikerjakan perusahaannya senilai Rp976.788.000 pada tanggal 19 Maret 2008 sedangkan masa pelaksaan pekerjaan berakhir pada 3 April 2008.

Dalam gugatan pra peradilannya yang telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Gunungsitoli tertanggal 20 Juni 2008, Pemohon menguraikan tindakan termohon dalam menghentikan pekerjaan proyek yang sedang dilaksanakannya tanggal 19 Maret 2008 disusul dengan memberikan garis polisi sesuai pemberitahuan penghentian pekerjaan No. B/685/III/2008/ Reskrim.

Sementara surat termohon kepada pemohon disebutkan Tipikor Sat Reskrim Polres Nias sedang menangani dan melakukan penyelidikan atas dugaan terjadinya tindak pidana korupsi pada pengadaan 12 unit kapal bermotor 5 GT 23 PK di Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Nias yang sedang dikerjakan pemohon.

Menurut pemohon, tindakan termohon adalah berlebihan dan telah mengakibatkan penambahan kerugian kepada pemerintah RI dan terhadap pemohon, dimana kapal yang sedang dalam tahap penyelesaian telah terlantar dan terancam hancur karena akibat faktor cuaca (kena hujan dan sinar matahari) dan sangat tidak adil kerusakan sebagai akibat tidak terawatnya proyek pembuatan 12 kapal bermotor 5 GT 23 PK sejak penghentian dari termohon menjadi data investigasi pihak Termohon sebagai kerugian keuangan negara melalui audit BPKP Provinsi Sumut dan kemudian menjadi alasan termohon untuk melakukan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi.

Tindakan termohon yang memerintahkan penghentian pekerjaan 12 unit kapal bermotor 5 GT 23 PK itu termasuk dalam rangkaian penyidikan. Namun janggalnya termohon membuat laporan polisi tentang adanya dugaan tindak pidana baru tanggal 21 April 2008 atau dengan kata lain, tindakan penyidikan dilakukan termohon sebelum adanya laporan tentang adanya dugaan tindak pidana.

Berdasarkan hal itu, pemohon memohon kepada Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang memeriksa dan mengadili permohonan pra peradilan pemohon untuk mengabulkan permohonan pra peradilan pemohon seluruhnya dengan menyatakan surat termohon tentang penghentian pekerjaan pembuatan 12 unit kapal bermotor 5 GT 23 PK tidak sah.

Selain itu memerintahkan kepada termohon untuk menghentikan penyidikan atas laporan polisi No. Pol: LP/88/IV/2008/ Reskrim tanggal 21 April 2008 Jo. Laporan Informasi No. Pol: R/LI02/II/2008 tanggal 26 Februari 2008 memerintahkan kepada termohon untuk mencabut dan membuka police line di lokasi areal pekerjaan pembuatan 12 unit kapal bermotor 5 GT 23 PK di Muzoi, Kec. Lahewa.

Sementara itu informasi yang dihimpun Waspada menyebutkan sidang perdana pra peradilan yang diajukan pemohon akan digelar di Pengadilan Gunungsitoli pada Jumat (27/6).

Secara terpisah Kapolres Nias melalui Kasat Reskrim, AKP Rahman Antero Purba yang diminta tanggapannya mengatakan langkah yang ditempuh pemohon merupakan hak asasinya. Namun menurut Kasat, Gugatan Pra Peradilan sesuai KUHAP hanya meliputi penangkapan, penahanan dan SP3.

Terkait kasus dugaan korupsi pada pengadaan 12 unit kapal bermotor 5 GT 23 PK itu telah dilakukan audit oleh BPKP dan menemukan kerugian negara sebesar Rp633.082.077, 94, ungkap Rahman Antero.(a35) (Waspada, 26 Juni 2008)

Facebook Comments