Bersama Kita Bisa Korupsi

Tuesday, June 17, 2008
By susuwongi

Oleh: Heri Soba/Wartawan Suara Pembaruan

Pengantar

Kasus alih fungsi hutan yang terjadi beberapa tahun terakhir ternyata menyimpan borok. Proses itu ternyata diwarnai kasus suap yang melibatkan anggota legislatif dan pejabat eksekutif, baik di tingkat daerah maupun pusat. Wartawan SP Heri Soba menuliskan laporan tentang praktik kotor di seputar proses alih fungsi hutan tersebut.

Dalam diskusi yang diselenggarakan sebuah lembaga kajian, Demos Indonesia, beberapa hari lalu di Jakarta, sejumlah peserta dari berbagai daerah umumnya khawatir tentang kondisi demokrasi di Indonesia. Kekhawatiran tersebut cukup beralasan dan membuat suram masa depan Indonesia jika tidak ada perbaikan yang signifikan. Studi lembaga ini lebih terkait dengan konteks demokrasi Indonesia yang goyah.

Salah satu peserta diskusi yang juga terlibat dalam studi lembaga ini menyebutkan saat ini presepsi publik bahwa politik identik dengan uang semakin menguat. Bicara politik berarti berapa setoran kepada partai politik (parpol) dan pengurusnya. Tidak heran jika para politisi menjadikan politik sebagai bisnis dengan segala kemewahannya. Rakyat pun merasa politik dan segala aktivitasnya berarti terkait uang. Entah dari mana uang itu bukanlah hal yang penting.

Fenomena itu bukanlah hal baru di negeri ini. Politik uang (money politic) dianggap sebagai sebuah kewajaran dalam praktik politik saat ini. Sangat masuk akal jika parpol, parlemen dan para politisinya dituding Transparency International (TI) Indonesia sebagai sarang berkembangnya korupsi. Dalam bahasa yang lebih lugas, Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW) Teten Masduki menyebut parpol adalah mesin korupsi. Implementasinya bisa dengan berbagai kolaborasi antara orang-orang parpol di legislatif dan eksekutif. Sayangnya, lembaga penegak hukum, termasuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) nyaris tidak menyentuh wilayah legislatif tersebut. Selama era 2000-2007 hampir tidak ada yang dijamah KPK dari lembaga legislatif. Sebaliknya, dari kalangan eksekutif sebanyak 29 institusi, lima dari yudikatif, 10 dari kalangan swasta, dan beberapa dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN), swasta dan lembaga lainnya. Belakangan sudah tercatat 1.094 anggota DPRD Kabupaten/Kota dan Provinsi yang tersandung korupsi dan tengah ditangani KPK.

Namun, beberapa waktu lalu, KPK telah menunjukkan “taringnya” dengan menetapkan sejumlah tersangka korupsi dari anggota DPR, menggeledah gedung parlemen dan mulai mengutak-atik sejumlah kasus korupsi yang melibatkan politisi di Senayan. Dugaan korupsi (suap) dalam alih fungsi kawasan hutan lindung pantai Air Telang untuk Pelabuhan Tanjung Api Api, Banyuasin, Sumatera Selatan (Sumsel) adalah salah satu kasus yang kini ditangani KPK dan sudah menetapkan Sarjan Taher sebagai tersangka.

Sarjan adalah anggota Komisi IV DPR dari Fraksi Partai Demokrat dari daerah pemilihan Sumsel. Sarjan menyusul rekan sesama Komisi IV, Al Amin Nur Nasution (Fraksi Partai Persatuan Pembangunan/FPPP), yang sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus alih fungsi lahan di Bintan, Kepulauan Riau (Kepri). Sebelumnya, anggota DPR lainnya, yakni Hamka Yandhu dan mantan anggota DPR yang kini menjadi Wakil Gubernur Jambi, Antony Z Abidin, sudah ditetapkan tersangka dalam kasus aliran dana Bank Indonesia (BI) ke DPR.

KPK sudah menyentuh “sarang” korupsi di Indonesia, walaupun hal ini menjelang saat-saat terakhir pemerintahan pimpinan Presiden Yudhoyono. Di satu sisi. langkah KPK itu memang perlu diacungi jempol. Tetapi di sisi lain, bisa saja langkah itu hanya sekadar menjadi sebuah strategi taktis untuk memperbaiki citra pada masa akhir pemerintahan Yudhoyono.

Jauh sebelum Tim Terpadu Pembangunan Tanjung Api Api menyatakan pengalihan fungsi kawasan hutan lindung pantai Air Telang hutan bisa dilakukan, Komisi IV DPR dan Menteri Kehutanan (Menhut) MS Kaban sebenarnya sudah mempunyai kesepakatan tersendiri.

Hasil kajian tim yang beranggotakan sekitar 20 orang dari berbagai bidang dan keahlian tersebut dikeluarkan pada Mei 2007. Dalam rapat Konsultasi Tim Pemprov Sumsel, 27 Oktober 2005, Menteri Kehutanan menyatakan pada prinsipnya (secara lisan) menyetujui rencana revisi batas kawasan hutan Air Telang untuk Pembangunan Pelabuhan Tanjung Api Api.

Pasal 19 UU 41/1999 tentang Kehutanan menyebutkan bahwa perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan ditetapkan pemerintah berdasarkan pada hasil penelitian terpadu. Perubahan yang dimaksud adalah yang berdampak penting dan cakupan yang luas serta bernilai strategis, ditetapkan Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Padahal, langkah pemerintah nanti harus dilandasi dengan sebuah Peraturan Pemerintah (PP) dan bukan sekadar Surat Keputusan Menhut sebagai aturan turunan dari UU 41/1999. SK Menhut inilah yang menjadi landasan alih fungsi hutan.

Tim Sukses Presiden

Klausul Pasal 19 di atas sebenarnya membuka peluang permainan bersama antara DPR dan pemerintah untuk mempercepat alih fungsi hutan. Untuk memudahkan langkah tersebut, diperlukan lobi, dana operasional, hingga alokasi uang lelah sebagai penghargaan terhadap pimpinan DPR dan pemerintah yang terkait.

Bisa dimaklumi juga jika KPK kemudian mencurigai peran Sarjan Taher sebagai salah satu operator aliran dana Rp 10 miliar terkait alih fungsi hutan di Banyuasin tersebut. Uang itu diduga sebagai upaya melakukan suap guna memuluskan segala urusan menyukseskan pembangunan Pelabuhan Tanjung Api Api. Selain aktif di Partai Demokrat, Sarjan juga pernah dikenal sebagai Ketua Tim Sukses Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla (SBY-JK) untuk wilayah Sumsel saat Pilpres 2004 lalu.

Sepanjang 2005 dan 2006, dalam catatan SP, Gubernur Sumsel Syharial Oesman telah mengajukan beberapa permohonan kepada Menhut dan Komisi IV DPR untuk memutuskan status alih fungsi hutan itu. Tindak lanjutnya pun terjadi dengan sejumlah kunjungan anggota DPR, survei tim dan pertemuan informal.

Pada Agustus 2006, dalam pertemuannya dengan Gubernur Sumsel, Menhut MS Kaban menegaskan lagi dukungannya terhadap penggunaan kawasan hutan untuk pembangunan Pelabuhan Tanjung Api-Api. Untuk mempermudah itu, maka perlu konsultasi dengan Komisi IV DPR.

Lampu hijau dukungan tersebut ditindaklanjuti dengan permohonan revisi luas hutan yang akan dialihfungsikan dari 600 hektare menjadi 1.000 hektare. Total luas kawasan hutan lindung tersebut mencapai 12.370 hektare. Alasan revisi itu karena banyaknya dukungan dari berbagai pihak yang meminta disiapkan lahan dalam lokasi tersebut, antara lain dari PT Pusri untuk dibangun tie interconnection gas.

Sejumlah pegiat lingkungan hidup sudah berkali-kali memprotes dan mencurigai adanya manipulasi terkait alih fungsi tersebut. Lebih jelas lagi, penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota (RTRWK) telah menjadi ajang tawar-menawar proses alih fungsi kawasan hutan untuk kepentingan pihak-pihak tertentu. Kondisi itu harus dicegah karena telah mempercepat hilangnya kawasan hutan dalam luasan yang sangat besar.

Direktur Eksekutif Greenomics Indonesia, Elfian Effendi, di Jakarta, Senin (5/5), mengatakan, selama ini proses alih fungsi hutan lewat RTRWP dan RTRWK banyak dilakukan tanpa melalui prosedur penataan ruang yang sah.

Data Greenomics Indonesia menyebutkan tahun 2006 sampai 2008, sedikitnya 143.000 hektare kawasan hutan lindung dan hutan konservasi di Provinsi Riau secara ilegal telah berubah fungsi menjadi areal perkebunan dan budi daya pertanian lahan kering.

Seluas 160.000 hektare hutan lindung di Provinsi Aceh dan sedikitnya 286.000 hektare di Kalimantan Barat telah berubah fungsi menjadi areal perkebunan, lahan pertanian kering, semak belukar dan tanah terbuka. Sedangkan di Provinsi Kalimantan Tengah, kawasan hutan lindung dan hutan produksi telah dialihfungsikan secara ilegal menjadi areal perkebunan seluas 225.000 hektare.

Secara nasional, data Departemen Kehutanan tahun 2007 menunjukkan, perubahan peruntukan hutan lindung dan hutan konservasi secara ilegal untuk areal perkebunan, pertambangan, lahan terbuka, semak belukar, dan budi daya pertanian lainnya, mencapai angka 10 juta hektare.

Terkait alih fungsi hutan, pernah digelar rapat kerja Komisi IV DPR dengan Menteri Kehutanan tentang Realisasi APBN, Inpres 4/2005, dan Hutan Lindung, yang dipimpin Wakil Ketua Fachry Andi Leluasa.

Salah satu keputusannya adalah Komisi IV meminta Dephut segera menyelesaikan dan/ atau memproses berbagai usulan perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan lindung, antara lain di Banyuasin.

Uraian yang dipaparkan dalam tulisan ini memang belum secara gamblang mengungkapkan keterkaitan dan persekongkolan antara anggota DPR, Menhut, dan pejabat Pemprov Sumsel. Namun, berbagai fakta yang terungkap belakangan semakin menunjukkan bahwa legislatif dan eksekutif memang melakukan korupsi secara terencana. Mungkin lebih tepat dibuat slogan “Bersama Kita Bisa Korupsi”.

Sosok MS Kaban yang selalu menimbulkan kontroversi dalam berbagai kebijakan terkait alih fungsi hutan seakan-akan terus dibiarkan. Mungkin juga publik sudah lupa betapa seorang Adelin Lis, tersangka illegal logging, akhirnya lolos dari jebakan hukum dan bagaimana serunya kericuhan antara polisi dan Menhut beberapa waktu lalu.

Uang memang bukan segalanya, tetapi karena uang jugalah maka semua politisi kini harus memenuhi pundi-pundi menjelang Pemilu 2009. Itu tidak berlebihan karena biaya politik di Indonesia sangat tinggi.

Biaya politik yang tinggi karena para politisi tidak pernah bekerja dengan baik dan hanya mengandalkan uang. Mereka lupa bahwa tugas utamanya bukan mencari uang melainkan memperjuangkan kepentingan konstituen.

Dalam negara kleptokrasi terdapat empat aktor kunci yang menyuburkan persekongkolan dan korupsi, yaitu pejabat negara, aparat birokrasi, anggota parlemen (demi perlindungan politik) dan sektor swasta atau pelaku bisnis. Relasi keempat aktor tersebut sepertinya sudah tepat untuk menyebut Indonesia juga sebagai sebuah negara kleptokrasi. *

Sumber: www.suarapembaruan.com, 7/5/08

Leave a Reply

Comment spam protected by SpamBam

Kalender Berita

June 2008
M T W T F S S
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30