(GUNUNGSITOLI) – DPRD Nias menandatangani keputusan tentang Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Nias serta menyampaikan kritik dan rekomendasi pelaksanaan APBD 2007.

Rapat Paripurna DPRD Nias dipimpin Wakil Ketua, Sirila Baeha didampingi Arisman Harefa dan dihadiri Bupati Nias, Binahati B Baeha, SH, Wakil Bupati Nias, Temazaro Harefa, Ketua TP PKK Kab Nias, Ny. Lenny Baeha, para Kepala SKPD di lingkungan Pemkab Nias.

Rapat paripurna diawali penyampaian pendapat akhir masing-masing fraksi.

Pada penyampaian pendapat akhir, hampir seluruh fraksi menyampaikan kritik dan rekomendasi sebagai catatan kepada pihak eksekutif pada realisasi pelaksanaan APBD Kabupaten Nias Tahun Anggaran 2007.

Fraksi di DPRD Nias mengkritisi kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Nias tentang rencana pengadaan kapal Roro untuk melayani rute Sibolga-Nias yang anggarannya telah dialokasikan pada APBD Nias TA 2006 yang sampai saat ini belum terealisasi.

Menurut DPRD, akibat kelambanan realisasi pengadaan kapal tersebut dan mengendapnya dana Rp25 miliar di Kas Daerah diprediksi terjadi potensi kerugian karena dikhawatirkan program kerja tersebut tidak terwujud mengingat sudah melambungnya harga kapal menjadi Rp40 miliar.

Disisi lain, rencana pengadaan kapal tersebut DPRD Nias mengharapkan terlebih dulu dilakukan studi kelayakan secara profesional oleh konsultan dibidang itu sehingga tidak hanya mengestimasikan jika pemerintah daerah memiliki satu unit kapal Roro maka semua keluhan keterbatasan sarana transportasi laut dapat diatasi.

Dewan juga mengharapkan eksekutif tidak hanya memperhitungkan aspek sosialnya tetapi juga memperhitungkan kemampuan pengelolaan dan profit sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Fraksi-fraksi juga mempertanyakan sekaligus sebagai catatan rekomendasi terhadap kebijakan Bupati Nias tentang penyertaan modal kepada PT Riau Air Lines sebesar Rp6 miliar yang belum mempunyai dasar hukum karena hingga saat ini Ranperda tentang itu belum disampaikan kepada dewan.

Bahkan, disinyalir pencairan dana penyertaan modal kepada PT Riau Air Lines hanya berdasarkan Peraturan Bupati Nias atas Surat Ketua DPRD Nias kepada Bupati Nias tanggal 19 Nopember 2007 No: 050/4474/DPRD Perihal Persetujuan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Nias kepada PT Riau Air Lines.

Hal ini sudah mengangkangi Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyatakan investasi pemerintah daerah dapat dianggarkan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal.

Dewan mendesak eksekutif segera menyelesaikannya dengan menyampaikan Ranperda untuk itu sehingga ada kejelasan peruntukkan anggaran dan dapat dipertanggungjawabkan.

Sementara, terkait masih banyaknya program kerja dari berbagai SKPD yang belum terealisasi, dewan diminta mengevaluasi kinerja SKPD yang tidak bersungguh-sungguh melaksanakan program kerjanya dan hanya memakai ilmu selamat dan bahkan menyudutkan SKPD lainnya atas kegagalan.

Dari fakta tersebut Bupati diminta meninjau ulang penempatan SKPD-SKPD. Bupati juga mengatakan, berbagai kekurangan dan kelemahan yang disampaikan akan dijadikan masukan yang sangat berharga untuk lebih mempertajam berbagai kebijakan pemerintah daerah di masa-masa yang akan datang. (a35) (Waspada Online, 12 Juni 2008)

Facebook Comments