Sebuah artikel di New York Times melukiskan bagaimana Malawi berubah dari penerima bantuan pangan menjadi penyedia pangan regional hanya dalam waktu 2 tahun setelah memperkenalkan kembali subsidi pupuk kepada para petani berpenghasilan rendah di negeri itu. Keputusan (memperkenalkan kembali subsidi) ini merupakan pembangkangan langsung terhadap garis kebijaksanaan Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional (IMF), yang memperingatkan akan distorsi ‘pasar bebas’. Akan tetapi para negara donor (yang berada di balik garis kebijakan Bank Dunia dan IMF – Red.) tak bisa berbuat apa-apa terhadap tindakan Malawi ini, karena apa yang dilakukan Malawi untuk rakyatnya sama saja dengan apa yang dilakukan negara-negara kaya itu untuk melindungi para petaninya.

Halaman depan koran New York Times pada hari Minggu 2 Desember 2007 menampilkan secara khusus artikel tentang keberhasilan Malawi melawan kelaparan di mana-mana di negeri itu.

Diberi judul Ending Famine, Simply by Ignoring the Experts, artikel yang ditulis Celia Dugger tersebut mendokumentasikan bagaimana Malawi memutuskan memperkenalkan kembali berbagai subsidi kepada para petani untuk membeli pupuk. Langkah pemerintah ini, sebuah contoh langka yang melawan ‘kredo’ Bank Dunia di daerah yang masih bergantung pada kemauan baik Bank Dunia, telah memberikan hasil yang sungguh-sungguh nyata dan hampir instan.

Setelah bertahun-tahun mengikuti saran-saran Bank Dunia dan pemerintah negara-negara donor untuk membatasi dan pada akhirnya menghilangkan dukungan keuangan kepada para petani, pemerintah Malawi pada tahun 2005 memutuskan untuk mensubsidi kembali sektor pertanian bagi rakyatnya yang mayoritas berada di pedesaan dan sangat bergantung kepada kegiatan sektor pertanian. Tahun lalu (2006), Malawi berubah dari negara peminta-minta bahan pangan – yang kebanyakan datang dari Amerika Serikat – menjadi penyedia utama jagung, bahan pangan utama regional Afrika, kepada negara-negara tetangga seperti Zimbabwe.

Artikel tersebut menyatakan bahwa sejumlah kalangan, seperti duta besar AS di Lilongwe, mengklaim curah hujan yang cukup dan faktor-faktor lain menjadi faktor utama keberhasilan Malawi. Tetapi artikel Dugger tersebut merupakan tuduhan terhadap sistem yang memaksa negara-negara miskin mengambil langkah-langkah keras (terhadap rakyatnya – red.), hal yang tak pernah mau dilakukan oleh negara-negara kaya seperti AS kepada rakyatnya.

Dugger melukiskan situasi secara singkat: “Selama 20 tahun terakhir, Bank Dunia dan beberapa negara kaya (kepada siapa Malawi bergantung dan mengharapkan bantuan) seringkali menekan negara kecil ini untuk mengadopsi kebijakan pasar bebas dan mengurangi atau menghilangkan subsidi pupuk, meskipun AS dan negara-negara Eropa mensubsidi petaninya secara besar-besaran. Tetapi setelah panen tahun 2005, panen terburuk dalam sepuluh tahun, Bingu wa Mutharika – presiden Malawi yang baru terpilih – memutuskan mengikuti apa yang dipraktekkan Barat (mensubsidi petani – Red.), dan tidak mengikuti apa yang mereka khotbahkan (mengurangi/menghilangkan subsidi).”

Dalam menolak ortodoksi Bank Dunia, Presdien Mutharika, tiada lain melakukan apa yang sebenarnya ingin dilakukan para pendahulunya.

“Para pemimpin Malawi sebelumnya sebenarnya menginginkan subsidi pupuk, tetapi terpaksa menyerah kepada preskrispsi negara-negara donor, yang seringkali didiktekan oleh Washington yang memperlihatkan ‘kepercayaan’ kepada pasar-pasar swasta dan antipati terhadap intervensi pemerintah, tulis Dugger.

Bank Dunia, bersama dengan IMF dan banyak negara donor yang sangat berpengaruh, telah lama bersikeras bahwa pasar-pasar ‘bebas’ – pasar-pasar di mana campur tangan pemerintah sangat minimal – merupakan jalan terbaik membangun ekonomi yang sehat dan berkelanjutan (sustainable). Sesungguhnya, negara-negara donor sudah seringkali menuntut agar subsidi pemerintah dan kendali harga dihilangkan sebagai syarat pemberian dan penerimaan bantuan. Ketika subsidi-subsidi konsumen menjadi sasaran, seperti subsidi bahan pangan pokok atau harga bahan bakar, tanggapan masyarakat adalah instan dalam bentuk kemarahan. Perlawanan paling nyata terhadap “program-program penyesuaian struktural” rancangan IMF dan Bank Dunia pada tahun 1980an dan 1990an sering mengambil bentuk “kerusuhan roti” (bread riots), juga disebut “kerusuhan IMF”. Penghilangan subsidi produsen seperti subsidi pupuk, adalah satu langkah yang dihilangkan dari kemarahan konsumen, tetapi bisa menyebabkan kenaikan harga-harga, kelangkaan bahan pangan dan kerusakan ekonomi jangka panjang dengan intervensi pemerintah yang minimal.

Observasi tulisan di New York Times ini paralel dengan temuan-temuan laporan Kelompok Evaluasi Independed (IEG) Bank Dunia sendiri yang dikeluarkan bulan Oktober. Laporan tersebut mengkritik secara tajam program-program pertanian Bank Dunia di Afrika sejak 1991 karena memaksakan reformasi pasar dan penghilangan intervensi pemerintah pada sektor pertanian — bahkan di tengah ketiadaan bukti bahwa reformasi semacam itu bisa berjalan. Dugger mencatat, “Dalam evaluasi yang tajam terhadap rekor Bank Dunia terhadap pertanian Afrika, IEG menyimpulkan dalam bulan Oktober bahwa penghilangan subsidi telah mengakibatkan naiknya harga pupuk secara tajam di Afrika. IEG juga mencatat bahwa Bank Dunia gagal melihat bahwa peningkatan kualitas tanah yang semakin merosot di Afrika memegang peran penting untuk meningkatkan produksi pangan.”

Bahkan setelah laporan IEG dan keberhasilan-keberhasilan di Malawi, Bank Dunia tetap enggan menghentikan sikap ortodoksnya. Pada bulan Oktober, tidak lama setelah laporan kritis IEG keluar, Bank Dunia mengeluarkan “Laporan Pembangunan Dunia” tahun 2008, publikasi tahunannya terpenting, yang pada tahun ini berfokus pada “Pertanian untuk Pembangunan” (Agriculture for Development) yang masih saja menegaskan sikapnya pada “pasar bebas”.

Sebagai tanggapan terhadap hasil positif di Malawi, Dugger melaporkan: “Para pejabat Bank Dunia mengatakan mereka umumnya mendukung kebijakan Malawi, walau mereka mengkritik pemerintah Malawi karena tidak memiliki sebuah strategi untuk pada akhirnya menghentikan subsidi, … dan mengatakan masih banyak ruang untuk memperbaiki sistem subsidi di sana.” Tetapi artikel itu juga mengindikasikan observasi-observasi empiris seperti yang kini terlihat di Malawi mulai mengubah pikiran dari para pendukung teori ekonomi pasar bebas.

Walaupun Dugger hanya menyorot peran Bank Dunia di Malawi, IMF memegang peran kunci dalam menerapkan reformasi pasar di sektor pertanian. Pada kenyataannya, IMF dituduh oleh banyak pengamat karena memperburuk kelaparan terhebat di sana pada tahun 2001-2002 yang mengakitbatkan kematian banyak orang karena kelaparan yang tidak seharusnya terjadi. Untuk meminimalkan penghamburan dan inefisiensi sektor publik, IMF berkeras bahwa badan cadangan biji-bijian pangan ‘dikomersialkan’ – dibuat berfungsi seperti bisnis swasta. Karena badan yang ditugaskan untuk mengurus cadangan tidak diberi modal, badan tersebut harus menjual asetnya – biji-bijian itu – untuk bisa bertahan beroperasi. Cadangan itu dijual sekaligus pada harga yang rendah, suatu cara yang tidak bijaksana dan di luar nasihat IMF. Tetapi para pengkritik menuduh hal itu tidak akan terjadi seandainya IMF tidak mengubah status badan non-komersil yang bertanggung jawab untuk pengamanan kesehatan penduduk menjadi badan swadiri (self supporting). Pada bulan Mei 2002, di tengah situasi kekurangan pangan yang mengakibatkan sekitar seribu orang meninggal, IMF menangguhkan bantuan sebesar $47 juta karena alasan belum terpenuhinya implementasi program-program reformasi yang diajukannya.

Pada peluncuran Laporan Pembangunan Dunia (World Development Report), Bank Dunia mengindikasikan dukungannya pada “Aliansi Revolusi Hijau di Afrika” (Alliance for a Green Revolution in Africa) sebuah inisiatif dari yayasan-yayasan Rockefeller dan Gates yang berencana membiayai pengembangan teknologi dan bibit-bibit baru – yang kemungkinan mencakup juga bibit-bibit yang dihasilkan lewat rekayasa genetik – untuk mengatasi kekurangan pangan di Afrika. Pendekatan “Revolusi Hijau” menuntut peningkatan besar-besaran input seperti pupuk, pestisida dan air – sebuah model yang oleh banyak kalangan dikuatirkan tidak sesuai dengan pertanian Afrika, yang didominasi oleh petani skala kecil dan berpendapatan rendah.

Walau Bank Dunia berjanji melakukan pembaruan fokus atas pertanian di Afrika selepas peluncuran Laporan Pembangunan Dunia, belum jelas apakah Bank Dunia akan mengubah sikap dan mendukung intervensi pemerintah untuk menjamin peningkatan akses terhadap input pada skala sedang seperti yang sedang berlangsung di Malawi. Tetapi dengan pengakuan publik atas keberhasilan Malawi melalui ‘pembangkangan’ atas ‘kearifan konvesional’ badan-badan dunia – pengakuan baik dari negara-negara donor maupun dari halaman depan harian New York Times – mungkin ada alasan untuk berharap bahwa pemerintah negara-negara lain di Afrika akan bersikeras untuk mengikuti insting mereka dan mendukung usaha-usaha para petani mereka untuk menjamin penyediaan pangan di sana.

Sumber:

  1. Ending Famine, Simply by Ignoring the Experts, by Cecilia Dugger, December 2, 2007. (New York Times website)

Bacaan Tambahan:

  1. World Bank Assistance to Agriculture in Sub-Saharan Africa, by Independent Evaluation Group, October 2007. (World Bank website)
  2. Internal watchdog slams World Bank agriculture programs in Africa since 1991, by Bank Information Center, October 19, 2007. (BIC website)
  3. Alliance for a Green Revolution in Africa (AGRA) (AGRA website)
  4. African Food Sovereignty — Civil society critiques of AGRA (Food First website)

Civil society on IMF/World Bank agricultural policies in Malawi

  1. Testimony from Collins Magalasi at “World Versus Bank” Tribunal in The Hague, October 15, 2007. (World Bank Campaign Europe website)
  2. The Human Right to Food in Malawi: Report of an international fact-finding mission, by FoodFirst Information and Action Network (FIAN), 2006. (Rights and Democracy website)
  3. Famine in Malawi Exposes IMF Negligence Report Blames Economic Policies for Over 1000 Deaths, by 50 Years Is Enough Network, June 2002. (Economic Justice News Online website)
  4. Death by Starvation in Malawi:The link between macro-economic and structural policies and the agricultural disaster in Malawi, Action Aid Policy Brief, June 13, 2002. (Action Aid website)

IMF response to civil society

  1. Malawi—The Food Crises, the Strategic Grain Reserve, and the IMF, IMF Factsheet, July 2002. (IMF website)

Sumber Yaahowu:

  1. Situs Bank Information Centre (BIC): http://www.bicusa.org – Judul Asli: Malawi wins results and recognition for rebuffing World Bank prescriptions – 6 Desember 2007
  2. Foto: Presiden Malawi Dr. Bingu wa Mutharika – www.malawi.gov.mw
Facebook Comments