ICW Sumut dan Nias Lapor ke Asisten Tatapraja Setdapropsu

Wednesday, May 7, 2008
By nias

Medan (SIB)
Pembentukan Kecamatan Tugala Oyo dan Kecamatan Gunungsitoli Barat Kabupaten Nias, pada tanggal 29 April 2008, yang prosesnya turut dicermati lembaga ICW (Indonesian Corruption Watch), ada indikasi produk Perda yang dipakai cacat hukum.

Hal itu dikatakan Ketua ICW Korda Nias Drs Efendy Zaluchu yang datang ke kantor SIB, Selasa (6/5) bersama Wakil Ketua ICW Korda Nias Marthin Suryanto Buaya dan Sekretaris Inoto Mendrofa, usai bertemu dengan Asisten Tatapraja Setdapropsu Hasiholan Silaen SH yang melaporkan dugaan produk Perda yang dipakai cacat hukum. Kunjungan ICW tersebut dipimpin Ketua ICW Sumut David Sitorus SH dan Bendahara Ir Rudi Limbong.

Sebagai lembaga sosial kontrol masyarakat dan pemerintah kata Efendy Zaluchu, ICW mencermati dan menganalisa proses pembentukan kedua kecamatan baru tersebut selain menerima pengaduan dari masyarakat.

Perda yang dipakai dalam pembentukan kedua kecamatan baru tersebut adalah keputusan Mendagri No 14 tahun 2000 tentang pedoman pembentukan kecamatan padahal seharusnya berpedoman pada PP RI No 19 tahun 2008 tentang kecamatan.

Secara subtansi kata Zaluchu, Perda pembentukan Kecamatan Tugala Oyo dan Kecamatan Gunungsitoli Barat tidak sesuai dengan PP RI No 19 tahun 2008 yaitu, jumlah desa pada Kecamatan Tugala Oyo 8 desa dan 9 desa di Kecamatan Gunungsitoli Barat. Artinya tidak memenuhi syarat minimal 10 desa sesuai pasal 6 ayat (1) PP RI No 19 tahun 2008.

Selain itu jumlah penduduknya juga tidak sesuai dengan peraturan yang mengisyaratkan kecamatan baru minimal mempunyai penduduk 9.971 jiwa. Kecamatan Tugala Oyo penduduknya 7.680 dan Kecamatan Gunungsitoli Barat 8.776 jiwa.

Inoto Mendrofa menambahkan, lokasi calon ibukota Tugala Oyo juga telah menimbulkan konflik berkepanjangan selama 3 tahun terakhir, karena letaknya tidak di tengah-tengah Tugala Oyo sehingga tidak memenuhi rentang kendali. Calon Kecamatan Tugala Oyo selama 3 tahun terakhir telah menyelenggarakan pemerintah kecamatan dengan status kecamatan persiapan Tugala Oyo. Hal ini telah melanggar ketentuan perundang-undangan tentang pemerintah daerah karena terminology kecamatan persiapan tidak terdapat dalam peraturan tentang pemerintahan daerah. Hal ini berarti 3 tahun anggaran telah dikeluarkan untuk membiayai operasional Tugala Oyo yang tidak mempunyai dasar hukum, kata Inoto.

Persoalan tersebut ditambah dengan anggaran yang diduga berpotensi menimbulkan kerugian negara akibat pembentukan kedua kecamatan baru tersebut mereka laporkan ke Asisten Tatapraja Setdapropsu Hasiholan Silaen SH.

Mendengar laporan itu, Hasiholan mengatakan ia sangat mendukung pemekaran tetapi tentunya harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang sedang berlaku. Hasiholan berjanji akan menyurati Pemkab dan DPRD Nias serta tembusan ke ICW agar pembentukan kedua kecamatan tersebut ditinjau kembali dan disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang sedang berlaku. (Pr4/g) (SIB, 7 Mei 2008)

Leave a Reply

Comment spam protected by SpamBam

Kalender Berita

May 2008
M T W T F S S
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031