Gunungsitoli (SIB)
Terkait tuduhan kasus dugaan korupsi pengadaan kendaraan Dinas Pemkab Nias yang dibelanjakan dari dana APBD Tahun Anggaran 2006 Rp5,2 miliar lebih tanpa tender dijadikan tender ATM berjalan, Kepala Kejaksaan Negeri Gunungsitoli, Dade Ruskandar SH MH melalui Jaksa Penuntut Umum, JA Zebua SH menyampaikan laporan pengaduan secara tertulis kepada Kapolres Nias tertanggal 31 Maret 2008 nomor: B-521/N.2.21/Fd.1/03/2008 perihal pencemaran nama baik dan ditembuskan kepada Kajatisu.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) JA Zebua SH mewakili Kajari Gunungsitoli menyampaikan laporan pengaduan secara resmi kepada Polres Nias Nomor : LP/109/IV/2008/NS tanggal 07 April 2008 melalui SPK Polres Nias terkait pernyataan salah seorang pengacara senior berinisial FA B SH. Selanjutnya Polres Nias memanggil beberapa saksi. Diantaranya dari Harian “SIB” Lo’ozaro Zebua sesuai dengan surat panggilan No.Pol. :S-pgl/351/IV/2008/Reskrim hadir tanggal 25 April 2008 dan wartawan “Koreksi” Arisman Zebua No.Pol. : S-pgl/350/IV/2008/Reskrim hadir tanggal 26 April 2008 terkait perkara tindak pidana pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam pasal 310 Subs.311 dari KUHPidana yang ditandatangani oleh Kasat Reskrim selaku penyidik AKP RA Purba dan disusul dengan pemanggilan saksi wartawan lainnya dan siapa saja yang hadir pada saat kejadian tersebut tanggal 13 Maret 2008.

Sementara pengacara PWI Pusat, Toroziduhu Mendrofa SH kepada wartawan Jumat (25/4) mengatakan, diharapkan kepada Kajari Gunungsitoli agar kasus pengadaan kendaraan dinas Pemkab Nias sumber dana APBD TA.2006 yang dibelanjakan tanpa tender tidak lagi menunggu petunjuk Kajatisu. Diharapkan agar kasus tersebut segera dilimpahkan ke pengadilan dan kalau memang tidak terbukti segera umumkan di media massa.

Sebelumnya anggota DPRD Sumut Allo Fau SPd meminta kepada Kapolres Nias untuk segera memproses pengaduan Kajari Gunungsitoli terakait atas tudingan salah seorang tokoh masyarakat Nias yang menyebutkan bahwa Lembaga Kejaksaan Negeri Gunungsitoli menjadikan kasus pengadaan kendaraan dinas Pemkab Nias APBD TA.2006 senilai Rp5,2 miliar yang telah dibelanjakan tanpa tender sebagai ATM berjalan dan menerima uang Rp600 juta yang bertujuan untuk mengendapkan kasus tersebut.

Menurutnya, bila hal ini tidak dapat dibuktikan oleh yang mengungkapkan tentang uang pemberian tersebut maka ini sangat jelas fitna belaka yang dapat menyebabkan perasaan tidak senang bagi seorang pimpinan penegak hukum. Bahkan fatalnya mencoreng nama baik lembaga penegak hukum di Kabupaten Nias. Polres Nias harus jujur dalam hal ini, pinta Allo Fau sembari menambahkan bila nantinya juga ada bukti bahwa Kajari Gunungsitoli benar menerima uang tersebut maka diminta untuk siap diseret ke Pengadilan.

Allo Fau menyarankan, bila perlu permasalahan ini diambil alih oleh Polda Sumatera Utara karena tidak tertutup kemungkinan di jajaran aparat penegak hukum di Kabupaten Nias masih ada rasa sungkan/segan antara sesama pimpinan mengingat yang bertikai adalah para aparat penegak hukum.
Selanjutnya, Allo Fau mengomentari persoalan lambannya penanganan kasus pengadaan kendaraan dinas Pemkab Nias TA.2006 senilai Rp5,2 miliar yang dibelanjakan tanpa tender yang diduga oleh KPPU hanya menguntungkan pribadi atau kelompok tertentu, dimana sangat besar peluang terjadinya mark-up pada harga-harga kendaraan.

Seyogianya Kajari Gunungsitoli tidak perlu melempar bola ke Kajatisu bila seandainya terdapat cukup bukti pelanggaran hukum. “Saya pikir tidak perlu menunggu petunjuk dari Kajatisu kalau memang ada bukti kuat segera limpahkan ke pengadilan sehingga masyarakat tidak perlu menunggu karena kuasa penuh ada di tangan Kajari Gunungsitoli kalau betul-betul telah melakukan penyelidikan dengan baik,” ujarnya.

Kalau memang tidak bermasalah keluarkan SP3. Justru di sini kita meragukan kapasitas atau kemampuan Kajari Gunungsitoli dalam mengungkap kasus atau “Ada apa sebenarnya?,” ucap Allo Fau dengan nada bertanya. (T15/g)v (SIB, 29/04/08)

Facebook Comments